Absen di Pemilu, Partai Berkarya Izinkan Kader Gabung Parpol Lain

Harianjogja.com, JAKARTA - Partai Berkarya sudah dipastikan absen di Pemilu 2024. Untuk itu partai ini mengizinkan kadernya bergabung ke partai politik (parpol).

Sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menolak pendaftaran Berkarya di Pemilu mendatang karena tak mampu melengkapi dokumen persyaratan yang dibutuhkan.

Di sisi lain, Berkarya juga telah dua kali melaporkan dugaan pelanggaran administrasi oleh KPU ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), tetapi semua laporannya ditolak karena syarat meterilnya dipermasalahkan.

Sekretaris Jenderal Partai Berkarya Badaruddin Andi Picunang memastikan pihaknya tidak akan melanjutkan upaya hukum karena dianggap sudah tak efisien. Oleh karenanya, dia memastikan partai mengizinkan kadernya jika ingin pindah ke parpol lain.

Baca juga: Lagu Untukmu Indonesia Diluncurkan untuk Tumbuhkan Toleransi di Usia Dini

"Tentunya tidak ada paksaan bagi mereka untuk bertahan di Berkarya atau bergeser ke partai tertentu, tergantung kebutuhan dan keinginan masing-masing," ujar Badar dalam rilis tertulis, dikutip Senin (29/8/2022).

Dia juga mengungkapkan bahwa saat ini Berkarya sudah punya pengurus di 7.230 kecamatan, 514 kabupataen/kota, dan 34 provinsi seluruh Indonesia.

Badar menilai, seluruh kader yang ada tak mungkin hanya jadi penonton di Pemilu 2024 sehingga perlu mencari tempat untuk menampung hasrat dan aspirasi politiknya.

Bahkan, Badar mengaku sudah berkomunikasi dengan pimpinan parpol lain terkait kemungkinan perpindahan kader Berkarya. Menurutnya, banyak parpol yang sudah menyatakan siap menampung kader Berkarya.

"Beberapa partai baru siap menampung di antaranya Partai Republik Satu, Garuda, PSI, PKN, Buruh dan lain-lain, termasuk partai peserta Pemilu 2019 baik partai yang di parlemen maupun di luar parlemen,” jelasnya.

Dia menambahkan, gagalnya Berkarya ikut Pemilu 2024 tak lain karena tak kunjung selesainya masalah internal partai.

Dualisme kepemimpinan antara Tommy Soeharto dan Muchdi Purwopranjono, lalu dilanjutkan usaha kudeta Ketua Mahkamah Partai Syamsu Djalal, membuat pengurus di daerah dan pusat terus-terusan berganti.

"Waktu yang mepet dan kocar-kacirnya kader di daerah karena kebingungan mengambil sikap, maka perlu segera mengambil tindakan untuk penyelamatan. Solusi yang ditawarkan untuk ikut Pemilu 2024 adalah bergabung pada partai yang memenuhi syarat untuk ikut Pemilu,” jelas Badar.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com