Advertisement
Pemda Bisa Hapus Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dan BBN 2
Warga mengakses layanan pembayaran pajak kendaraan bermotor via aplikasi Gojek, Kamis (22/4/2021). - Harian Jogja/Arief Junianto
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menyampaikan pemerintah daerah (pemda) dapat menghapus Pajak Progresif Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Atas Kendaraan Bekas (BBN 2) guna meningkatkan pendapatan asli daerah.
Pasalnya, kewenangan untuk melakukan penghapusan tersebut adalah kewenangan masing-masing provinsi. Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Keuda Kemendagri Agus Fatoni menyampaikan Undang-undang Nomor 1/2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (HKPD) telah mengatur penghapusan BBN 2.
"Pada pasal 12 ayat 1 UU HKPD, objek Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) hanya untuk penyerahan pertama atas kendaraan bermotor," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Sabtu (13/8/2022).
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
UU Nomor 1/2022 juga sudah tidak mengenal penyerahan kedua. Artinya, kata dia, untuk BBN 2 sudah dibebaskan atau tidak dikenakan tarif, meskipun kata dia, ketentuan untuk PKB dan BBNKB menurut UU ini berlaku tiga tahun sejak UU ditetapkan.
Kendati demikian, pemerintah provinsi dapat segera melakukan pembebasan lantaran pemerintah provinsi memiliki kewenangan untuk memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
Di samping itu, Tim Pembina Samsat Nasional yang terdiri dari Direktorat Jenderal (Ditjen) Bina Keuangan Daerah (Keuda) Kemendagri, Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri dan PT Jasa Raharja juga telah melakukan kajian penghapusan Pajak Progresif dan BBN 2.
Fatoni menuturkan tujuan dihapuskannya BBN 2 adalah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam mengurus administrasi balik nama kendaraan yang telah membeli kendaraan bermotor dari pihak lain.
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Belum Punya Paspor? Ini Cara Mudah Membuatnya
Siap-Siap! PLN Sebut Biaya Penyambungan Listrik Makin Mahal
Hilirisasi Komoditas Perkebunan Picu Daya Saing Ekonomi Nasional
Rusia Matikan Tombol Energi, Eropa Terancam Puasa Internet Berjamaah
Advertisement
Sport Tourism di Kabupaten Magelang Masuk Unggulan Jawa Tengah
Jelajah Kuliner: Cara Clorot Purworejo Merawat Tradisi Bersama Teknologi
BMKG Perkirakan Suhu Kota Semarang Bisa Capai 39,5 Derajat Celcius
Pemerintah Mulai Bahas Upah Minimum 2023
KPK Segera Panggil Ulang Lukas Enembe
Advertisement
Bjorka Muncul Lagi, Kali Ini Kepala BSSN Jadi Korbannya
Sopir Ngantuk, Mobil Panther di Karanganyar Masuk Selokan
Tahun Ini, 1,2 Juta Wisatawan Kunjungi Candi Borobudur
Febri Diansyah Dampingi Putri Candrawathi ke Bareskrim Polri Besok
Sembunyikan Mayat Selama 4 Tahun, Uang Pensiunnya Diambil
Advertisement
Menhub: Kalau Motor Listrik Rp16 Juta, Masyarakat Tertarik
Berita Pilihan
- Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
- Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
- Ide Brilian Ganjar: Karya Foto Dibikin Baju
- Orang Ini Ngaku Bisa Bikin BBM dari Sampah, Solar Dijual Rp7.000, Premium Rp10.000
Advertisement
Kunjungan Turis Asing ke Jogja Meningkat, Paket Wisata Ini yang Justru Disukai
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- PBB Tak Akui Klaim Kemenangan Rusia Atas Referendum di 4 Wilayah Ukraina
- Jembatan Ganefo Demak Rampung Dibangun, Oktober Operasional Penuh
- Jokowi Bakal Sebar Bansos Lagi, kalau....
- Aqua Klaten Diganjar Penghargaan Inklusi dari Komisi Nasional Disabilitas
- Wakil Ketua KPK Baru Johanis Tanak Usul Restorative Justice untuk Koruptor
- Beda Nasib! Inggris Alami Krisis Energi, Indonesia Justru Surplus Listrik
- Bekas Perkara Penembakan Brigadir J Lengkap, Mahfud MD: Ayo Terus Kawal!
Advertisement
Advertisement
