Hyundai Recall 29.058 Kona Electric, Software Airbag Bermasalah
Hyundai menarik 29.058 Kona Electric di AS akibat gangguan software airbag. Simak penyebab recall dan nasib unit di Indonesia.
Pekerja beraktivitas di proyek perumahan bersubsidi, di Bogor, Jawa Barat, Senin (4/9)./JIBI-Bisnis.com-Nurul Hidayat
Harianjogja.com, JAKARTA – KPR bersubsidi merupakan kredit atau pembiayaan pemilikan rumah yang mendapat bantuan dan kemudahan perolehan rumah oleh bank pelaksana baik secara konvensional maupun dengan prinsip syariah.
Salah satu bank pelaksana yang telah bekerjasama dengan Kementerian PUPR dalam menyukseskan pelaksanaan program rumah bersubsidi ialah Bank BTN. Berikut syarat dan cara daftar rumah subsidi pemerintah.
- WNI berusia 21 tahun atau telah menikah
- Usia pemohon tidak melebihi 65 tahun pada saat kredit jatuh tempo. Khusus untuk peserta ASABRI yang mendapatkan rekomendasi dari YKPP, usia pemohon maksimal 80 tahun pada saat kredit jatuh tempo
- Pemohon maupun pasangan (suami/istri) tidak pernah menerima subsidi pemerintah untuk pemilikan rumah. Dikecualikan 2 kali bagi anggota TNI/Polri/PNS yang pindah tugas
- Gaji atau penghasilan pokok tidak melebihi Rp4 juta untuk Rumah Sejahtera Tapak, dan Rp7 juta untuk Rumah Sejahtera Susun
- Memiliki e-KTP dan terdaftar di Dukcapil
- Memiliki NPWP dan SPT Tahunan PPh orang pribadi sesuai perundang-undangan yang berlaku
- Pengembang wajib terdaftar di Kementerian PUPR
- Spesifikasi rumah sesuai dengan peraturan pemerintah
- Formulir Pengajuan Kredit dilengkapi pas foto terbaru pemohon dan pasangan
- FC e-KTP atau Kartu Identitas
- FC Kartu Keluarga
- FC Surat Nikah/Cerai
- Dokumen penghasilan (untuk pegawai) meliputi:
1. Slip gaji terakhir atau Surat Keterangan Penghasilan
2. FC Surat Keterangan Pengangkatan Pegawai Tetap atau Surat Keterangan Kerja (apabila pemohon bekerja di instansi)
1. SIUP dan TDP
2. Laporan atau catatan keuangan 3 bulan terakhir
- Dokumen penghasilan (untuk pekerja mandiri) harus melampirkan FC Izin Praktek
- Rekening Koran 3 bulan terakhir
- FC NPWP/SPT PPh 21
- Surat pernyataan penghasilan yang ditandatangani pemohon di atas materai dan diketahui oleh pimpinan instansi tempat bekerja atau kepala desa/lurah setempat untuk masyarakat berpenghasilan tidak tetap
- Surat Keterangan Domisili dari kelurahan setempat apabila tidak bertempat tinggal sesuai KTP
- SK Pindah Tugas untuk TNI/Polri/PNS yang mengajukan KPR BTN Subsidi kedua
- Pemohon mencari lokasi rumah yang akan diinginkan, atau bisa mendapatkan info melalui link www.btnproperti.co.id
- Menyiapkan dokumen yang sudah disebutkan diatas dengan lengkap
- Berkas yang diajukan pemohon nantinya akan diproses oleh BTN, diantaranya adalah Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK), verifikasi data dan Analisa
- Jika permohonan disetujui, pemohon diminta untuk mempersiapkan kecukupan dana di Tabungan BTN
- Melakukan Akad Kredit
- Terakhir, menunggu proses pencairan permohonan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Hyundai menarik 29.058 Kona Electric di AS akibat gangguan software airbag. Simak penyebab recall dan nasib unit di Indonesia.
Indonesia dan Cina menyepakati proyek hilirisasi batu bara menjadi etanol senilai Rp32,8 triliun dalam rangkaian kerja sama investasi kedua negara.
Kementerian PU menyiapkan jalan nasional yang lebih aman bagi pemotor saat Nataru 2026/2027, termasuk perbaikan jalan dan penambahan lampu penerangan.
Disbud Bantul memperluas fasilitasi seni rupa bagi pelukis dan pematung. Tahun depan, program painting on the spot disiapkan.
Foto mantan Wapres Gibran mulai dicopot di kantor Pemkab dan DPRD Gunungkidul sehari setelah pernyataan pengunduran dirinya.
UU Perampasan Aset disahkan DPR. Aturan ini mencakup pidana mati koruptor, pemulihan aset, dan enam jenis tindak pidana lainnya.