Advertisement
215 Kader PDIP yang Jadi Kepala Daerah Teken Komitmen Tidak Korupsi
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto bersama kader PDIP yang mengikuti rapat koordinasi di sekolah PDIP, Lenteng Agung Jakarat Selatan, Kamis (16/6/2022). Sebanyak 215 kepala daerah kader PDIP meneken surat perjanjian antikorupsi. - Dok. PDIP
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Sebanyak 215 kepala dan wakil kepala daerah kader PDIP menandatangani surat perjanjian untuk tidak korupsi dan tidak menyalahgunakan kekuasaan.
Penandatanganan itu berlangsung saat para kepala daerah itu mengikuti rapat koordinasi di Sekolah PDIP.
Advertisement
"Kepala daerah dan wakil kepala daerah sebanyak 215, yang menandatangani suatu komitmen untuk tidak menyalahgunakan kekuasaan, untuk tidak melakukan korupsi, dan kemudian harus bertanggung jawab bagi seluruh tugas-tugasnya untuk rakyat," kata Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto di Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Kamis (16/6/2022).
Hasto menerangkan, bahwa surat komitmen itu merupakan arahan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan pentingnya menjadi pemimpin, bukan pejabat.
"Menjadi pemimpin yang punya tanggung jawab yang memahami seluruh kehendak rakyat dan untuk itulah PDI Perjuangan dibentuk sebagai wahana di dalam mempersiapkan kader-kader pemimpin, bukan kader-kader pejabat," papar Hasto.
Hasto melanjutkan, Megawati juga mengingatkan kader PDIP agar kekuasaan tidak dilihat dalam wajah yang gemerlap, tetapi turun ke bawah, merangkul kekuatan rakyat dengan keliling.
"Rakyat pasti akan mengucapkan terima kasih kepada pemimpin yang telah memperjuangkan nasib rakyat, sehingga kehidupannya menjadi lebih baik," lanjutnya.
Hasto menilai komitmen antikorupsi dan menolak penyalahgunaan kepala dan wakil kepala daerah sebenarnya sudah disampaikan sebelum mereka duduk menjabat.
Megawati mengingatkan, bahwa menjadi pejabat bukan untuk memperkaya diri, tetapi untuk membangun masa depan dengan menyelesaikan masalah-masalah rakyat.
Dengan adanya surat komitmen ini, lanjut Hasto, partai tidak akan melindungi atau memberikan advokasi terhadap kader-kader yang melanggar.
"Kemudian tentu saja juga sanksi pemecatan dari partai," jelas Hasto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Airbus Proyeksikan Mampu Mengirim 820 Unit Pesawat di 2025
2 Orang Tewas Tertimpa Dinding Rumah Akibat Longsor
Advertisement
Pengumuman Kelulusan Seleksi Sekolah Inspektur Polisi SIP 2025
Paus Fransiskus Dirawat di Rumah Sakit, Begini Kondisinya
Advertisement
Gaya Wali Kota Kediri Vinanda Prameswati saat Mengikuti Retret Kepala Daerah
Bangun Rumah bagi MBR, Pemerintah Bakal Lakukan Audit kepada Pengembang
Cara Mengecek Penerima Bansos Kemensos, Berikut Langkahnya
Advertisement
Berita Pilihan
- Cara Mengecek Penerima Bansos Kemensos, Berikut Langkahnya
- Sekjend PDIP Hasto Kristiyanto Bahas Agenda Partai di Dalam Rutan KPK
- Tanggapan Wamendagri soal Surat Megawati Minta Kepala Daerah PDIP Tidak Ikut Retret
- Brian Yuliarto Pastikan Tidak Ada Kenaikan UKT Mahasiswa
- 2.460 Personel Gabungan Kawal Aksi Unjuk Rasa di Patung Kuda Hari Ini
Advertisement
Temu Hati Anak Sleman Tahun 2025, Anak Muda Harus Pandai Srawung
Advertisement
Menikmati Gua-Gua yang Tidak Boleh Dilewatkan saat Berwisata ke Turki
Advertisement
Berita Populer
- Jadi Salah Satu Pemateri dalam Retreat Kepala Daerah, Ini yang Disampaikan Gubernur Lemhanas
- Muncul Dugaan Intimidasi terhadap Sukatani, Begini Klarifikasi Polisi
- Era Baru Pascabayar, IM3 Platinum Makin Canggih dengan Sentuhan AI dalam Tiap Fiturnya
- Kepala Daerah yang Tidak Mengikuti Retret Diminta Mengirimkan Wakilnya sebagai Pengganti
- Aksi Demo di Kawasan Patung Kuda Jakarta, Polisi Klaim Tak Ada Massa yang Diamankan
- Cara Mengecek Penerima Bansos Kemensos, Berikut Langkahnya
- Bangun Rumah bagi MBR, Pemerintah Bakal Lakukan Audit kepada Pengembang
Advertisement
Advertisement
