Rapat ALCo Mei 2022: Menggamit Asa Geliatnya Perekonomian Regional DIY 

JOGJA—Rapat bulanan ALCo periode sampai dengan 30 April 2022 yang dilaksanakan secara luring di Ruang rapat Kanwil DJPb Prov. DI Yogyakarta pada tanggal 23 Mei 2022 diikuti oleh seluruh unit di bawah Kementerian Keuangan dibuka dengan paparan dari Kepala Kanwil DJPb Provinsi D.I Yogyakarta yang menyampaikan kinerja APBN.

Sampai dengan 30 April 2022, penerimaan perpajakan dan PNBP mencapai Rp2,21T serta belanja negara sebesar Rp3,01T. Baik pendapatan maupun belanja sama-sama mengalami pertumbuhan positif jika dibandingkan dengan periode April tahun sebelumnya. Isu strategis juga turut diulas di forum ini meliputi realisasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), realisasi DAK fisik, dan pelaksanaan anggaran melalui implementasi digipay dan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) di lingkup regional DIY.

Selanjutnya Kanwil DJP Yogyakarta menambahkan total pendapatan pajak menyentuh angka Rp1,68T atau 35,93% dari total target penerimaan pajak Kanwil DJP DIY. Pendapatan dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) diklaim mencapai Rp32,02M. Komponen pendapatan negara berupa bea dan cukai juga turut menyumbang sebesar Rp214,2M. Bea masuk, pelunasan cukai hasil tembakau, dan etil alkohol merupakan penyumbang terbesar bagi KPPBC Yogyakarta.

PNBP yang dikelola oleh KPKNL yang berasal dari pengelolaan BMN, pengurusan piutang negara, dan lelang sampai dengan bulan April 2022 tercatat sebesar Rp8,5 M. pertumbuhan capaian PNBP melebihi periode yang sama di tahun lalu dikarenakan tersedianya data PNBP pengelolaan BMN yang akurat, adanya optimalisasi BMN, dan adanya crash program keringanan hutang. Kondisi ekonomi regional selama periode triwulan I 2022 mencatat pertumbuhan ekonomi DIY sebesar 2,91 % (y-on-y), nilai ekspor dan nilai impor bulan Maret 2022 masing-masing mencapai US$61,3 juta dan US$13,8 juta naik dibanding bulan sebelumnya.

Kemajuan perkembangan ekonomi dan pendapatan negara yang terus mencapai target mengindikasikan mulai pulihnya perekonomian Yogyakarta. Hal ini sejalan dengan terus menurunnya angka Covid-19 dan telah dibukanya kembali penerbangan internasional yang diharapkan dapat meningkatkan aktivitas ekonomi regional. 

Pembahasan selanjutnya tentang pemberdayaan UMKM dibawah binaan Kementerian Keuangan. Kedepan, pembinaan UMKM  akan dilakukan terpadu dibawah Kementerian Keuangan, tidak lagi setiap unit eselon I melakukan pembinaan. Balai Diklat keuangan (BDK) Yogyakarta menyatakan siap menjadi fasilitator untuk pengembangan kompetensi pelaku UMKM dengan menggandeng KPPBC melalui program Program Pengusaha Wanita Mandiri (Prostari). KPKNL Yogyakarta dengan program unggulannya yaitu lelang UMKM sebagai wadah memperluas potensi UMKM memberikan fasilitas gratis ongkir kepada UMKM tertentu.

Sebagai langkah awal, BDK Yogyakarta menginisiasi melakukan survei untuk menganalisis kebutuhan pengembangan UMKM yang dapat menjadi acuan dalam pemberdayaan UMKM oleh Kemenkeu Satu sambil menunggu diterbitkannya juknis mengenai pemberdayaan UMKM. Harapan kedepan, binaan UMKM masing-masing unit kerja yang terpisah dapat bersinergi di bawah Kemenkeu Satu. (ADV)