Pengamat: Pertemuan Golkar, PAN dan PPP Kode Keras Koalisi
Advertisement
JAKARTA–Pengamat politik Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menyatakan pertemuan antara tiga ketua umum partai politik, Golkar, PAN dan PPP, Kamis (12/05/2022) di Menteng, Jakarta Pusat merupakan kode keras menuju koalisi Pemilu 2024. Ketiga partai ingin muncul memberikan alternatif pilihan pada Pilpres ke depan.
“Ini merupakan kode keras koalisi. Meski tidak disampaikan secara eksplisit namun publik sudah bisa membaca ke arah sana. Munculnya Golkar, PAN dan PPP bersama, memberi alternatif baru koalisi setelah publik mempersepsikan Gerindra dan PDIP akan berkoalisi di Pilpres 2024,” kata Adi dalam rilis yang diterima Harianjogja.com, Jumat (13/5/2022).
Advertisement
Dosen UIN Jakarta ini menilai partai Golkar sendiri terlihat tampil sebagai partai tengah yang mampu membangun koalisi Nasionalis-Religius, dengan PAN dan PPP.
"Relatively, Golkar itu paling mudah diterima oleh partai-partai lain saat ini. Inilah kelebihan Golkar dibandingkan partai lain,” ucap pengamat politik dan peneliti LIPI tersebut.
Adi mencontohkan hambatan psikologis yang dihadapi jika PDIP berkoalisi dengan PKS atau jika Gerindra berkoalisi dengan Nasdem.
"Golkar tidak memiliki hambatan itu. Bahkan Ketum Golkar, Airlangga Hartarto, bisa diterima oleh semua partai,” ungkap Adi.
Selanjutnya Adi menuturkan, jika Koalisi Indonesia Bersatu ini terbentuk maka telah memenuhi persyaratan ambang batas untuk mengajukan calon presiden atau Presidential Threshold seperti disyaratkan dalam pasal 222 Undang-Undang Pemilu.
Koalisi ketiga partai ini, Golkar, PAN dan PPP sudah mencapai syarat ambang batas presidential threshold sebesar 115 kursi di DPR sebab gabungan ketiga partai itu sudah mencapai 148 kursi.
"Bahkan tidak tertutup kemungkinan akan ada partai lain yang bisa tergabung dalam koalisi yang dibangun oleh Golkar, PAN dan PPP ini,” ujar Adi.
Sosok Airlangga yang cair dan bisa diterima oleh semua partai ini juga makin meneguhkan dirinya sebagai sosok yang sangat kuat di internal Golkar. Adi tidak melihat ada sosok lain di Golkar yang memiliki elektabilitas lebih tinggi dari Airlangga, sehingga Menko Perekonomian ini sangat layak diajukan sebagai capres dari koalisi tersebut.
“Selain itu, isu-isu pendongkelan yang coba dilakukan oleh segelintir internal Golkar saat ini sudah tidak relevan lagi. Terbukti, Airlangga tidak hanya mampu mengkonsolidasikan kader-kader internal, namun ia juga mampu mengkonsolidasikan diri dengan ketum partai lain. Ini sangat strategis,” tambah Adi.
Selain itu posisi Golkar dan Airlangga yang sangat konsisten dalam mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo juga menjadi kelebihan lainnya. “Golkar dan Airlangga tidak pernah cacat di mata Jokowi, karena terbukti semua kebijakan Jokowi terus didukung dan diakomodir dengan baik oleh Golkar dan Airlangga,” tutur Adi.
Hal ini sangat berbeda dengan partai pendukung koalisi pemerintahan lainnya yang menurut Adi sering kali mengkritisi pemerintah.
"Dalam pernyataannya kemarin, Airlangga juga mampu mengkonsolidasikan PAN dan PPP untuk tetap berada di belakang Jokowi,” pungkas Adi. *
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Pilkada Jakarta Bersih dari Gugatan Sengketa, Pramono-Rano Karno Sah Menangkan Pemilihan
- Sistem Zonasi dalam PPDB Diminta Berbasis Hak Anak
- Mantan Menkumham Yassona Laoly Dipanggil KPK sebagai Saksi
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
- Kantor Presiden Korea Selatan Digerebek Polisi Buntut Darurat Militer
Advertisement
Polres Kulonprogo Lakukan Rekayasa Lalu Lintas di Kawasan Wisata Selama Libur Natal dan Tahun Baru
Advertisement
Mingguan (Jalan-Jalan 14 Desember) - Jogja Selalu Merayakan Buku
Advertisement
Berita Populer
- Sejumlah Negara Eropa Tangguhkan Proses Suaka untuk Warga Suriah
- Sejumlah Kota Besar di Indonesia Potensi Hujan Lebat Disertai Petir, Termasuk DIY
- Indonesia Desak Israel Patuhi Gencatan Senjata di Jalur Gaza
- Pilkada Jakarta 2024: Hingga Batas Akhir, Tak Ada Gugatan dari Paslon RK-Suswono dan Dharma-Kun di MK
- Serah Terima Program TJSL 2024 Bantuan Pengembangan Kelompok Usaha Urban Farming
- Gelar Sidang, Dewas KPK Jatuhkan 109 Sanksi Etik, Ada Nama Firli Bahuri
- Pemerintah Diminta Susun Peta Jalan untuk Mengatasi Masalah PPDB Zonasi
Advertisement
Advertisement