Advertisement
Survei Populi Center Sebut Publik Tak Setuju Presidential Threshold Dihapus
Pemilu 2024. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA -- Lembaga penelitian kebijakan dan opini publik Populi Center menyebut 47,2 persen responden di seluruh Indonesia tidak setuju ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold) dihapus.
Peneliti yang juga Deputi Direktur Eksekutif Populi Center, Rafif Pamenang Imawan mengatakan, temuan ini menunjukkan bahwa publik menilai presidential threshold masih diperlukan untuk menentukan tokoh-tokoh yang masuk dalam kontestasi Pemilu 2024.
Advertisement
PROMOTED: Dari Garasi Rumahan, Kini Berhasil Perkenalkan Kopi Khas Indonesia di Kancah Internasional
"Kami menanyakan apakah anda [responden] setuju dengan ambang batas presiden dihapuskan? Itu yang jawab setuju 25,3 persen, tidak setuju 47,2 persen, tidak memahami pertanyaan 21,6 persen dan menolak menjawab 5,9 persen," katanya, dikutip melalui akun Youtube Populi Center Channel, Minggu (24/4/2022).
Lebih lanjut, Rafif menyebut, 74,3 persen responden tidak setuju penundaan Pemilu 2024. Adapun sebanyak 15,6 persen responden setuju dengan penundaan Pemilu 2024.
"Saya rasa ini secara sosiologi politik kita bisa tahu bahwa publik sangat mengharapkan ada Pemilu yang berkala dan suksesi 2024 tetap harus akan dilaksanakan," ujarnya.
Hasil survei juga menunjukkan, 96,8 persen responden akan menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024 mendatang. Bahkan, hanya 2,4 persen responden yang belum memutuskan akan menggunakan hak pilihnya di Pemilu 2024.
"Antusiasme masyarakat untuk berpatisiasi dalam pemilu cukup besar. Mungkin menjadi catatan bagi komisioner KPU yang baru untuk aktif menyosialisaiskan pelaksanaan Pemilu 2024 mendatang," katanya.
Survei Populi ini dilakukan pada 21 hingga 21 Maret 2022 menggunakan metode tatap muka menggunakan aplikasi survei Populi Center.
Responden mencapai 1.200 dipilih secara acak dan tersebar di 120 kelurahan di 34 provinsi. Sedangkan margin of error + 2.83 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
OJK Cabut Izin Bank Bagong
Tidak Ada Lagi Mie Setan dan Iblis, Ini Daftar Menu Baru Mie Gacoan
Satgas BLBI Keok Lagi! Kali Ini Lawan Konglomerat Trijono Gondokusumo
Kisah Meutya Hafid Jalani 10 Kali Program Bayi Tabung
Advertisement
Ratusan Juta Warga RI Habiskan Waktu 3 Jam Lebih per Hari untuk Main Medsos
Mesra....Luhut dan Surya Paloh Makan Bareng di Wisma Nusantara
Kronologi Orang Terkaya RI Digugat Rp1 Triliun, Diduga Terlibat Pencucian Uang
Wow! Kelompok Lansia Punya Kadar Antibodi Covid-19 Paling Tinggi
Longsor dari Gunungkidul, Dua Rumah di Klaten Tertimpa Material
Advertisement
Sehari Semalam di Pinggir Sungai, Bayi yang Dibuang di Klaten Dirawat di Sleman
Panas! PDIP Sentil Parpol Hobi Impor Pangan, NasDem: Jangan Arogan!
Sertifikat Halal Mie Gacoan Ternyata Belum Menyeluruh, Apa Maksudnya?
Mahfud Ungkap Biang Kerok Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Melorot
Telkom Bangun Sekolah Sementara di Daerah Terdampak Bencana Gempa Cianjur
Advertisement
Pemerintah Akan Terbitkan Surat Utang untuk Danai IKN
Berita Pilihan
Advertisement
Menparekraf Minta Fasilitas MICE Diperkuat untuk Datangkan Wisman
Advertisement
Pemugaran Candi Perwara Prambanan Bakal Tambah Daya Tarik Wisatawan
Advertisement
Berita Populer
- Daerah Ini Diwajibkan Beli BBM Pakai MyPertamina per 6 Februari
- Balon Mata-Mata Diduga Milik China Mengudara di Atas AS
- Pemerintah Akan Terbitkan Surat Utang untuk Danai IKN
- Telkom Bangun Sekolah Sementara di Daerah Terdampak Bencana Gempa Cianjur
- Mahfud Ungkap Biang Kerok Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Melorot
- Sertifikat Halal Mie Gacoan Ternyata Belum Menyeluruh, Apa Maksudnya?
- Panas! PDIP Sentil Parpol Hobi Impor Pangan, NasDem: Jangan Arogan!
Advertisement
Advertisement
