OJK Fasilitasi BPR/BPRS Akselerasi Penurunan NPL melalui Workshop
OJK Jawa Tengah dan DIY memfasilitasi BPR/BPRS melalui workshop dan pendampingan untuk mempercepat penurunan NPL serta memperkuat kualitas kredit.
Logo Xendit./Xendit.co
Harianjogja.com, JOGJA-Xendit sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran yang berlisensi, tidak menyediakan layanan kepada platform Investasi Ilegal, termasuk Binomo. Xendit sepenuhnya bekerjasama dan mendukung upaya pihak Kepolisian dalam proses penyidikan kasus ini.
Menindaklanjuti perkembangan terkait kasus investigasi ilegal Binomo, Xendit mengambil inisiatif untuk melakukan upaya pencegahan yang dipandang perlu sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Antara lain, Xendit menangguhkan akun PT KTI, sebuah perusahaan pelatihan trading yang berdasarkan investigasi internal ditemukan keterkaitan dengan tersangka yang telah ditetapkan pihak Kepolisian.
Selanjutnya, berdasarkan permintaan resmi dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) untuk membekukan akun dan menyita dana yang tersisa dalam akun PT KTI, Xendit telah menonaktifkan akun terkait dan menyerahkan dana dalam akun tersebut kepada pihak yang berwenang pada tanggal 23 Maret 2022.
“Kami memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia atas kerja keras yang telah dilakukan untuk menyelesaikan kasus yang meresahkan masyarakat ini. Sebagai Penyelenggara Jasa Pembayaran yang berlisensi dari Bank Indonesia, sudah merupakan kewajiban kami untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengawasan terhadap seluruh kegiatan merchant kami, kami berharap upaya yang kami lakukan dapat membantu pihak kepolisian dalam melakukan penyidikan guna menyelesaikan kasus ini” ujar Mikiko Steven, Direktur Xendit Group.
Xendit sebagai perusahaan teknologi yang berfokus untuk menyediakan infrastruktur pembayaran di Indonesia, telah beroperasi di Indonesia sejak tahun 2015. Dengan mengemban status sebagai perusahaan B2B unicorn pertama di Indonesia, Xendit selalu mengedepankan perlindungan konsumen serta regulasi yang berlaku guna terwujudnya pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
OJK Jawa Tengah dan DIY memfasilitasi BPR/BPRS melalui workshop dan pendampingan untuk mempercepat penurunan NPL serta memperkuat kualitas kredit.
Listyo Sigit resmi jadi KSP. Ia siap mengambil keputusan dalam situasi sulit hingga memanggil menteri untuk mempercepat program Presiden Prabowo.
Reviu RTRW Gunungkidul ditargetkan menjadi perda sebelum 7 Oktober 2026. Regulasi baru diharapkan mendorong pemerataan pembangunan.
OJK mencatat Rp811,1 miliar dana korban scam berhasil diblokir. Sebanyak Rp207,16 miliar telah dikembalikan kepada korban.
Pembangunan gedung baru DPRD DIY di Jalan Kenari, Jogja, mencapai 91,407 persen dan ditargetkan rampung 6 Desember 2026.
Presiden Prabowo berkomitmen membangun ekosistem sepak bola hingga daerah dan menggandeng klub profesional bersama FIFA.