Advertisement
Tegas Tolak Penundaan Pemilu 2024, Muhammadiyah: Berpotensi Melanggar Konstitusi
Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti - umm.ac.id
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Wacana penundaan pemilihan umum (Pemilu) 2024 belakangan kembali mencuat ke publik setelah adanya dorongan dari sejumlah elit partai politik.
Menanggapi hal itu, Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Abdul Mu'ti angkat bicara.
Advertisement
Menurutnya, wacana penundaan Pemilu 2024 tidak mempunyai dasar hukum dan justru menimbulkan kegaduhan baru.
Oleh karena itu, ia tidak sepakat dengan wacana tersebut dan meminta para elit parpol untuk bersikap bijaksana serta mementingkan masa depan bangsa di atas kepentingan individu dan kelompok.
“Janganlah menambah masalah bangsa dengan wacana yang berpotensi melanggar Konstitusi,” tegas Mu’ti dikutip dari laman muhammadiyah.or.id, Jumat (25/2/2022).
BACA JUGA: Sudah Disuntik Vaksin, Bagong Kini Bebas dari Ancaman Rabies
“Jangan hanya membaca hasil survey yang mungkin saja tidak akurat. Mari berpikir jernih dan jangka panjang,” imbuhnya.
Mu’ti berharap, sebaiknya wacana menunda Pemilu yang berimplikasi pada perpanjangan masa bakti Presiden-Wakil Presiden, Menteri, DPD, DPR, dan DPRD serta jabatan terkait lainnya diakhiri.
Seperti diketahui, sejumlah elit parpol sebelumnya menyuarakan soal wacana penundaan Pemilu 2024. Mereka di antaranya adalah Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, Ketum PAN Zulkifli Hasan, hingga Ketum Partai Golkar Airlangga Hartarto.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
