Advertisement
20 Juta Penduduk Indonesia Belum Divaksinasi Covid-19 Dosis Dua

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito menyebut 20 juta warga Indonesia belum mendapatkan dosis kedua vaksin Covid-19 setelah suntikan pertama dalam rentang waktu satu hingga lima bulan.
“Dengan rentang waktu satu sampai dengan lima bulan, secara nasional jumlahnya sebanyak 20 juta orang,” kata Wiku dalam Konferensi Pers Perkembangan Penanganan Covid-19 di Indonesia per 17 Februari 2022 daring yang diikuti di Jakarta, Kamis (17/2/2022).
Advertisement
Berdasarkan data Kementerian Kesehatan RI (Kemenkes), Wiku menyebut, sebanyak 5 juta warga di Jawa Barat belum mendapatkan dosis kedua setelah melakukan vaksinasi pertama dengan rentang waktu satu sampai lima bulan.
Selain itu, terdapat empat daerah lain yang turut belum mendapatkan dosis vaksin secara lengkap. Keempat provinsi itu adalah Jawa Timur, Jawa Tengah, Banten dan Sumatra Utara.
“Dengan kondisi ini, pemerintah berusaha melakukan tindakan cepat untuk segera melakukan percepatan vaksinasi dosis kedua dengan terbuka pada saran beberapa ahli termasuk dari Grup Penasihat Teknis Imunisasi Indonesia atau ITAGI,” tegas Wiku.
Melihat terdapat jarak antar dosis vaksin Covid-19, Wiku meminta seluruh kepala dinas kesehatan di provinsi maupun tingkat kabupaten kota untuk serius menerapkan arahan dari pemerintah pusat untuk segera memberikan vaksin dosis kedua bagi sasaran yang mengalami "drop out" dalam waktu kurang dari atau sama dengan enam bulan dengan platform yang menyesuaikan ketersediaan di masing-masing daerah.
Kemudian, kepala dinas kesehatan juga harus melakukan pengulangan vaksinasi primer bagi sasaran yang mengalami drop out dalam waktu lebih dari enam bulan juga menggunakan platform yang berbeda dari vaksin semula sesuai dengan yang tertuang dalam Surat Edaran Kementerian Kemenkes Nomor SR.02.06/II/921/2022 tentang Pemberian Vaksinasi Covid-19.
Wiku menekankan setiap pemerintah daerah juga perlu memperhatikan masa kedaluwarsa serta stok vaksin, khususnya bagi jenis vaksin yang jumlahnya terbatas dan hanya dapat diberikan pada kelompok khusus.
Dia mengimbau masyarakat untuk segera melakukan vaksinasi guna mencegah terjadinya keparahan gejala akibat Covid-19.
Dalam kesempatan itu, turut Wiku sebutkan berdasarkan data Kemenkes per 13 Februari 2022, total kumulatif pasien yang dirawat di rumah sakit ada sebesar 74.838 pasien. Dengan rincian 71 persen asimtomatik atau tidak bergejala dan bergejala ringan.
Di sisi lain, 49 persen penyumbang angka kematian cenderung berasal dari golongan lanjut usia, 48 persen komorbid dan 68 persen orang yang belum atau tidak dapat divaksin lengkap.
Selain meminta setiap pihak untuk ikut berpartisipasi dalam vaksinasi, dirinya meminta agar semua pihak tetap patuh menjalankan aturan dalam melakukan isolasi mandiri agar angka kematian tidak semakin membesar dan kekebalan tubuh terus terjaga.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Kasus Pemerasan Artis Sinetron MR, Polisi Menyita Enam Video Syur Sesama Jenis
- Adik Ipar Ganjar Pranowo Dituntut 5,5 Tahun Penjara karena Korupsi Pembangunan Jembatan Sungai Gintung
- Akan Tenggelam, Ribuan Warga Tuvalu Ajukan Visa Iklim untuk Bermigrasi ke Australia
- Buntut Tragedi di Maluku Tenggara, UGM Evaluasi Sistem KKN
- Para Advokat Perekat Nusantara dan TPDI Somasi Gibran, Untuk Segera Mundur Sebagai Wapres
Advertisement

Porda XVII DIY 2025: Sleman Mulai Siapkan OPD Pendamping Cabor Demi Membidik Juara Umum
Advertisement

Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Viral Video Pria Pamer Senjata Api dan Mengaku dari Ring 1 Istana, Pelaku Diringkus Polisi
- KPK Cekal Mantan Wadirut BRI ke Luar Negeri Terkait Dugaan Korupsi Pengadaan EDC
- Kejagung Periksa Pihak Google Terkait Penyidikan Dugaan Korupsi Laptop Chromebook
- Kemenag Siapkan Regulasi Terkait Tata Kelola Rumah Doa
- Api Melahap RS Hermina Jakarta, Polisi Selidiki Penyebab Kebakaran
- KPK Panggil Pihak Swasta Terkait Suap Pengadaan Barang di MPR RI
- Pembubaran Kegiatan Ibadah dan Perusakan Rumah Retret di Sukabumi, Kemenag Siapkan Regulasi Rumah Doa
Advertisement
Advertisement