Advertisement
Mogok Pekerja Pertamina Sama Saja Hancurkan Ekonomi Rakyat
Beberapa anak melihat kepulan asap hitam dari tangki 36 T 102 yang terbakar di Kilang Pertamina Internasional RU IV Cilacap, Jawa Tengah, Minggu (14/11/2021). - Antara/Idhad Zakaria
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA—Rencana mogok oleh Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) terus mendapat sorotan. Pengamat dari UAJY menilai pemogokan maka sama saja dengan upaya melumpuhkan perekonomian Indonesia.
Sosiolog Universitas Atma Jaya Yogyakarta (UAJY) Bambang Prihandono menyatakan tak seharusnya karyawan Pertamina melakukan mogok kerja karena dampaknya sangat besar dan dapat melumpuhkan perekonomian, mengingat Pertamina menjadi pemasok utama bahan bakar minyak di seluruh Indonesia.
Advertisement
"Pertamina itu BUMN yang menyangkut hajat hidup orang banyak. BUMN harus berkeadilan dan berpihak kepada rakyat dan itu tidak bisa dilepaskan kepada swasta, karena itu sektor strategis yang dikuasai oleh negara," katanya Kamis (23/12/2021).
Menurut dia, tuntutan kesejahteraan yang disuarakan pekerja dapat dikomunikasikan dengan manajemen melalui proses yang elegan sehingga mogok kerja tak perlu dilakukan. "Harusnya tidak bisa mogok karena perusahaan milik negara. Seperti halnya rumah sakit itu kan tidak boleh mogok, karena kalau mogok berapa nyawa yang dikorbankan," ucapnya.
Bambang menilai aksi itu sama saja dengan upaya ekonomi rakyat yang saat ini mulai membaik setelah terpuruk akibat pandemi Covid-19..
Terkait sudah tingginya gaji karyawan Pertamina, Bambang enggan berkomentar lebih jauh. Namun, dia menginsyaratkan pentingnya komunikasi dengan manajemen terkait masalah tersebut.
Sementara itu, informasi yang didapat dari beberapa sumber menyebutkan gaji pekerja Pertamina terbilang cukup tinggi. Dalam setahun minimal para pekerja mendapatkan 20 kali take home pay atau 39 kali gaji pokok.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
