Advertisement
Korban Erupsi Gunung Semeru Minta Keringanan Kredit ke OJK
Seorang warga mengangkut barang yang bisa diselamatkan dari rumahnya yang hancur akibat erupsi gunung Semeru yang meluncurkan awan panas di desa Supiturang, Lumajang, Jawa Timur, Minggu (5/12/2021). Luncuran awan panas akibat letusan gunung Semeru mengakibatkan puluhan rumah di dua kecamatan rusak dan delapan kecamatan terdampak abu vulkanik. ANTARA FOTO/Ari Bowo Sucipto - foc
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ribuan debitur yang terdampak bencana alam erupsi Gunung Semeru di Jawa Timur meminta kebijakan restrukturisasi kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
Hal itu disampaikan oleh anggota Komisi XI DPR RI Charles Meikyansah dalam Rapat Kerja dengan OJK, Senin (13/12/2021). Charles mengatakan bahwa sebanyak 6.380 debitur terdampak awan guguran panas erupsi Gunung Semeru.
“Debitur terdampak itu kebanyakan adalah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah [UMKM] di bidang jasa angkutan, makanan dan minuman dan usaha lainnya,” pungkasnya.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
Charles menyatakan bahwa para pelaku UMKM yang melapor ke DPR meminta agar kredit mereka dapat direstrukturisasi lantaran kegiatan usaha belum bisa berlangsung normal.
Dia pun berharap para debitur korban erupsi Gunung Semeru bisa mendapatkan perhatian, setidaknya untuk mendapatkan keringanan pembayaran utang dan pinjaman.
Di sisi lain, rapat tersebut menyetujui rencana kerja dan anggaran pengeluaran operasional Otoritas Jasa Keuangan tahun 2022 sebesar Rp6,325 triliun
Ketua Komisi XI DPR RI Dito Ganinduto menjelaskan bahwa anggaran itu akan digunakan untuk kegiatan operasional senilai Rp521,8 miliar, kegiatan administratif Rp5,26 triliun, pengadaaan aset Rp543,53 miliar, dan kegiatan pendukung lainnya Rp80,94 juta.
Dito menyampaikan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) OJK pada 2022 diharapkan bisa dicapai secara efektif dan efisien dibandingkan tahun sebelumnya. Penyesuaian anggaran pengeluaran OJK 2022 disampaikan pada kuartal I/2022 untuk ditetapkan Komisi XI DPR.
OJK juga diharapkan mampu mendorong percepatan transformasi ekonomi digital, meningkatkan efektivitas program inklusi keuangan, dan perlindungan konsumen. Selain itu juga mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui penguatan sektor jasa keuangan syariah.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
- Pengamat UNS: Penataan PKL TSTJ Solo Harus Mempertimbangkan Berbagai Faktor
- TNI AU Lanud Adi Soemarmo Bagi-bagi Ribuan Telur Ayam kepada Warga Colomadu
- Sempat Terpukul Pandemi Covid-19, Begini Kondisi Pariwisata di Klaten Sekarang
- Guangzhou Tuan Rumah BWF World Tour Finals 2022, Hadiah Puluhan Miliar Rupiah
Advertisement
Resmi, Putri Candrawathi Ditahan di Rutan Mabes Polri
Sekda Boyolali Persilakan Wartawan Bikin Berita Jelek, Asal...
Pakar: Urgensi Sosialisasi Wacana Pelabelan BPA Patut Dipertanyakan
Partai Demokrat Tidak Patok Capres-Cawapres sebagai Syarat Koalisi
Advertisement
Jokowi Geram Indonesia Terus Impor Aspal
Kantor Tesla di Jerman Kebakaran selama 5 Jam
Top 7 News Harianjogja.com Jumat, 30 September 2022
Rusia Gelar Referendum di 4 Wilayah Ukraina, Uni Eropa Siapkan Sanksi Baru
Advertisement
Jaga Persaingan Usaha, Aptrindo Usul Truk di Atas 20 Tahun Dimusnahkan
Cek Link Lowongan Kerja Kereta Cepat Indonesia Untuk SMA, SMK, dan Sarjana
Ini Daftar Vaksin yang Wajib untuk Bayi dan Anak
Airlangga Bertemu Puan, Buka Peluang Koalisi Pilpres 2024?
Mantan Kabag Renmin DivPropam Polri Didemosi Satu Tahun
Advertisement
Ibu Almarhum Brigadir J Berharap Kebenaran Terungkap di Persidangan
Berita Pilihan
Advertisement
Biar Tak Salah Sasaran Tilang Keliling, Masyarakat Diminta Blokir Kendaraan yang Dijual
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- KPK Segera Panggil Ulang Lukas Enembe
- Pemerintah Mulai Bahas Upah Minimum 2023
- BMKG Perkirakan Suhu Kota Semarang Bisa Capai 39,5 Derajat Celcius
- Sport Tourism di Kabupaten Magelang Masuk Unggulan Jawa Tengah
- Jelajah Kuliner: Cara Clorot Purworejo Merawat Tradisi Bersama Teknologi
- Rusia Matikan Tombol Energi, Eropa Terancam Puasa Internet Berjamaah
- Hilirisasi Komoditas Perkebunan Picu Daya Saing Ekonomi Nasional
Advertisement
Advertisement
