Advertisement
Mahfud Ancam Pidanakan Obligor BLBI yang Alihkan Aset
Menko Polhukam Mohammad Mahfud MD. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan pemerintah tak segan menggunakan instrumen pidana bagi obligor BLBI yang mengalihkan aset secara tidak sah.
Mahfud yang juga Ketua Dewan Pengarah Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (Satgas BLBI) ini mengatakan instrumen pidana ini akan dikenakan kepada obligor yang kedapatan melakukan pengalihan aset, penjaminan aset ke pihak ketiga tanpa legalitas, hingga menyewakan aset secara gelap.
Advertisement
"Terhadap obligor atau debitur yang telah melakukan tindakan pidana seperti misalnya, mengalihkan aset, menjaminkan aset kepada pihak ketiga tanpa legalitas, menyewakan aset secara khilaf, akan dilakukan proses pidana," kata Mahfud dalam konferensi pers darinh Senin (8/11/2021).
BACA JUGA : Belajar Mengenal Obligasi, Aset Investasi yang Cenderung
Mahfud pun menyatakan bahwa pemerintah akan melakukan pembatasan keperdataan terhadap obligor. Pembatasan yang dimaksud misalnya hak kredit di bank, berpergian ke luar negeri, dan lainnya.
Mahfud pun meminta Ketua Satgas BLBI sekaligus Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kemenkeu Rionald Salaban untuk terus mengejar utang dari para obligor.
"Kita harus berlaku adil, ini akan dikejar, harus bayar, dan posisikan berapa sebenarnya. Kalau dia merasa utang dia bukan segitu, ayo berapa utangnya. Datang ke meja saya," ujarnya.
Mahfud pun membeberkan sejumlah obligor yang sudah membayar utang BLBI ke negara.
BACA JUGA : Bank Mantap Rilis Obligasi Rp2 Triliun
"Banyak di antara mereka (obligor) yang membayar dan selesai, misalnya Anthony Salim, langsung bayar, selesai. Bob Hasan, lunas, selesai. Sudwikatmono, lunas, selesai. Ibrahim Risjad, lunas, selesai," ungkapnya.
Mahfud tidak memerinci berapa utang BLBI yang dibayarkan oleh para obligor. Hanya saja, Mahfud menyatakan para obligor yang sudah membayar ini merupakan bukti bahwa pemerintah harus adil terkait BLBI.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Jamaah Sekumpul Diminta Tak Terobos Banjir di Martapura
Gencatan Senjata Thailand-Kamboja Berlaku, ASEAN Awasi Situasi
Gunung Karangetang Alami Lonjakan Gempa, Status Masih Waspada
Aktivitas Gempa Tangkuban Parahu Naik, Badan Geologi Imbau Waspada
Advertisement
Buruh KSPI Jadwalkan Demo 2 Hari Tolak UMP 2026 DKI dan Jabar
Ratusan Warga Terdampak Banjir Bandang Kalimantan Selatan
Rusia Minta AS Menahan Diri di Tengah Risiko Konflik Nuklir
Kunjungan ke IKN Tembus 36.700 Orang saat Libur Natal 2025
BMKG Peringatkan Gelombang Tinggi Labuan Bajo hingga Akhir 2025
Advertisement
10 Jembatan Bailey Pulihkan Akses Wilayah Pascabencana
Hujan Lebat, Bandara Ngurah Rai Atur Pendaratan Pesawat
Badai Salju Batalkan 1.300 Lebih Penerbangan di AS
Bahlil: 224 Desa di Aceh Belum Berlistrik Pascabencana
Jasa Marga Imbau Pengguna Tol MKTT Utamakan Keselamatan
Advertisement
Empat Warga Spanyol Hilang Seusai Kapal Wisata Tenggelam
Berita Pilihan
Advertisement
Cara Mudah ke Pantai Parangtritis dan Baron dengan Bus Sinar Jaya
Advertisement
Menyusuri Sungai Sekonyer, Gerbang Wisata Orang Utan Tanjung Puting
Advertisement
Berita Populer
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 27 Desember 2025
- Hujan Lebat Picu Longsor, Luapan Sungai hingga Pohon Tumbang di DIY
- Jadwal Liga Italia Pekan 16, Milan dan Inter Tampil
- Harga Emas UBS dan Galeri24 Naik, Cek Daftar Terbarunya
- Gol Penalti Salah Antar Mesir Lolos 16 Besar Piala Afrika
- PO Sinar Jaya Buka Rute KSPN Jogja-Parangtritis dan Baron
- Kronologi Longsor Hantam Mobil, Lalu Lintas di Tawangmangu Terganggu
Advertisement
Advertisement
