Advertisement
Kenapa KPK Jarang Periksa Azis Syamsuddin meski Namanya Sering Disebut?
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Nama mantan Wakil Ketua Ketua DPR Azis Syamsuddin sering disebut dalam kasus dugaan suap korupsi di Lampung Tengah. Akan tetapi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) jarang memanggilnya untuk dimintai keterangan dalam penyidikan.
Direktur Penyidikan KPK Setyo Budiyanto mengatakan, bahwa instansinya mengaku lebih memanggil tersangka lain, yaitu Stepanus Robin Pattuju. Sedangkan Azis baru sekali didatangkan penyidik sejak ditetapkan sebagai tersangka.
Advertisement
Alasan utamanya adalah, ujarnya, dia Robin banyak mendapat suap dari berbagai sumber. Ini didapat dari hasil pemeriksaan.
“Sedangkan AS [Azis Syamsuddin] tidak banyak. Kalau penyidik menganggap cukup, maka tidak diperlukan lagi keterangannya,” katanya pada konferensi pers virtual, Kamis (4/11/2021).
Setyo menjelaskan, bahwa pemanggilan terhadap tersangka di persidangan akan berlangsung apabila diperlukan. Jika keterangan sudah cukup, sudah tidak perlu lagi diminta keterangan.
“Tapi tidak menutup kemungkinan kalau penyidik mendapat informasi. Informasi kan dari mana saja. Misalnya, dari jaksa di sidang menyampaikan ke penyidik ada data begini, ada info begini. Ini akan jadi bahan pemeriksaan,” jelasnya.
BACA JUGA: Update 4 November 2021: Covid-19 di DIY Tambah 48 Kasus, Ini Data Lengkapnya
KPK resmi mengumumkan eks Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin berstatus tersangka dalam perkara dugaan suap Stepanus Robin Pattuju. Kasus diduga untuk mengurus dugaan perkara korupsi Kabupaten Lampung Tengah yang ditelisik KPK.
“Saudara AZ Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2029 tersangka terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi pemberian hadiah atau janji dalam penanganan perkara yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah,” kata Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers, Sabtu (25/9/2021) dini hari.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
212 Produsen Beras Diindikasi Nakal, Mentan: Harus Ditindak Tegas!
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
Advertisement
Kupas Serunya Sensasi Pedas dari Kekayaan Kuliner Indonesia
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Berita Pilihan
- Hasil Pemeriksaan Kecelakaan Pesawat Udara Air India, Kedua Mesin Mati di Udara Setelah Lepas Landas
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
- Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
- Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Advertisement
Advertisement
