Picu Polemik, Begini Pernyataan Lengkap Yaqut Soal 'Kemenag Hadiah untuk NU'

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas - Dok. Kemenag
26 Oktober 2021 09:37 WIB Akbar Evandio News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menjadi sorotan setelah menyebut Kementerian Agama (Kemenag) adalah hadiah negara untuk Nahdlatul Ulama (NU).

Pernyataan kontroversial soal Kemenag disampaikan Yaqut dalam webinar yang digelar PBNU. Saat itu, dirinya sedang membahas soal sejumlah kebijakannya yang menimbulkan protes di internal Kemenag.

Yaqut menyebutkan adanya staf Kemenag yang mempertanyakan rencana penghapusan moto Ikhlas Beramal dari logo Kemenag. Alhasil, perdebatan tersebut berkembang menjadi sejarah asal usul Kementerian Agama dan turut merembet ke klaim Kemenag merupakan hadiah untuk umat Islam.

Sontak, Yaqut yang tidak terima atas pernyataan tersebut membantahnya dan mengklaim Kemenag adalah hadiah negara untuk NU.

"Ada yang bilang salah satu ustaz 'loh nggak bisa Kementerian Agama ini kan hadiah negara untuk umat Islam' karena waktu itu perdebatannya bergeser ke kementerian ini harus menjadi kementerian semua agama, melindungi semua umat beragama," katanya di agenda RMI-PBNU yang diunggah oleh kanal Youtube TVNU, Rabu (20/10/2021).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu pun mengatakan hadiah itu diberikan berkat jasa NU di awal kemerdekaan. Saat itu, tokoh-tokoh bangsa memperdebatkan penghapusan tujuh kata dari Piagam Jakarta saat dituang ke Pancasila.

"Ada yang tidak setuju, 'Kementerian ini harus Kementerian Agama Islam' karena Kementerian agama itu adalah hadiah negara untuk umat Islam. Saya bantah, bukan, 'Kementerian Agama itu hadiah negara untuk NU', 'bukan untuk umat Islam secara umum, tapi spesifik untuk NU'. Nah, jadi wajar kalau sekarang NU itu memanfaatkan banyak peluang yang ada di Kementerian Agama kan dia itu NU," kata Yaqut.

Yaqut menjelaskan, Kementerian Agama muncul karena pencoretan 7 kata dalam piagam Jakarta. Kemudian yang mengusulkan itu menjadi juru damai atas pencoretan itu dari pihak Nadlatul Ulama, kemudian lahir Kementerian Agama karena hal tersebut.

"Nah wajar sekarang kita minta Dirjen Pesantren, kemudian kita banyak mengafirmasi pesantren, dan santri juga, saya kira wajar wajar saja tidak ada yang salah," katanya.

Selain itu, dia menyebutkan ada protes lainnya yang menilai mengapa berbagai agama karena faktor saling melindungi.

“Ada lagi yang protes tapi kenapa mengafirmasi juga itu Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, saya bilang NU itu banyak besar, NU itu banyak umatnya dan jemaahnya banyak dan besar secara fisik badannya dan orang yang besar itu selalu cenderung melindungi yang lemah, melindungi yang kecil, dan itu sifat NU, NU itu di mana mana pengin melindungi yang kecil,” ujarnya.

Oleh sebab itu, dia melanjutkan apabila sekarang ini Kementerian Agama menjadi kementerian semua agama, itu bukan menghilangkan ke-NU-annya, tetapi justru menegaskan ke-NU-annya. 

“NU itu terkenal paling toleran, NU terkenal paling moderat, saya kira tidak ada yang salah. Saya kira itu menjadi background landasan cara-cara berpikir kami di Kementerian Agama yang insyaallah hampir seragam, meskipun masih ada satu dua ya bisa karena kita mengelola organisasi yang besar," ujarnya.

Sumber : JIBI/Bisnis.com