Kementerian PPPA Turunkan Tim Khusus Usut Pemerkosaan Anak di Luwu Timur
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan menurunkan tim khusus untuk mengusut pemerkosaan anak diKabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Presiden Joko Widodo menyampaikan pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR Tahun 2021 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/8/2021). Poll
Harianjogja.com, JAKARTA - Ekonom senior Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) Faisal Basri, menilai kepemimpinan Jokowi-Ma’ruf Amin gagal mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional, sebagaimana janjinya kampanye yang menargetkan pertumbuhan 7 persen.
Pertumbuhan ekonomi nasional sejak awal era kepemimpinan Jokowi atau 2014 bahkan disebutnya konsisten menurun. Dia menilai pertumbuhan ekonomi nasional pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono masih jauh lebih baik lantaran sempat berhasil mencapai angka 6 persen.
“Lima tahun [periode] kedua itu saya perkirakan [pertumbuhannya] cuma 4,5 persen. Jadi, bakal turun terus sampai 2024, konsisten menurun. Jadi gagal mengangkat sesuai dengan janji kampanye,” katanya dalam diskusi virtual, Rabu (20/10/2021).
Selain itu, Faisal beranggapan bahwa target pertumbuhan ekonomi pemerintah masih mementingkan sisi kuantitas. Padahal, yang dibutuhkan kini adalah pertumbuhan ekonomi yang berkualitas. Seharusnya pemerintah lebih mementingkan sisi kualitas dari pemulihan ekonomi ketimbang angka yang bersifat kuantitas.
Faisal menyebut proses pemulihan ekonomi nasional yang terjadi saat ini tidak merata. Sebabnya, sebagian masyarakat ada yang mengalami perbaikan ekonomi yang cepat dan sebagian lagi makin terpuruk.
Menurut pengamat kebijakan publik dari Universitas Trisakti Trubus Rahadiansyah, pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin perlu mengevaluasi sejumlah kebijakan yang kontroversial atau menimbulkan polemik di masyarakat.
Selain itu, yang tak kalah penting adalah mewujudkan sinkronisasi kebijakan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.
“Kebijakan [pemerintah] pusat dan daerah ini sering tidak sinkron satu sama lain. Ini juga perlu diperhatikan untuk 3 tahun ke depan. Demikian halnya dengan kebijakan antarlembaga, jangan sampai ada ego sektoral yang mana masing-masing lembaga mau menang sendiri,” katanya kepada Bisnis, Jumat (22/10/2021).
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) akan menurunkan tim khusus untuk mengusut pemerkosaan anak diKabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.
Tesla resmi menaikkan harga Model Y di AS setelah dua tahun. Simak daftar harga terbaru dan persaingan ketat di pasar mobil listrik.
Perbukitan Menoreh Kulonprogo disiapkan jadi pusat wellness tourism. Sungai Mudal siap, namun akses jalan masih jadi kendala utama.
James Cameron ungkap rencana Avatar 4 dan 5 dengan teknologi baru agar produksi lebih cepat dan biaya lebih efisien.
KKMP Jogja siapkan produksi 65 ribu batik sekolah, dorong UMKM dan perajin batik semakin berkembang.
Studi global ungkap penurunan oksigen di sungai akibat pemanasan iklim. Sungai tropis paling terdampak, ancam ekosistem air tawar.