Novel Baswedan CS Dipecat, Pimpinan KPK Mengaku Tak Lepas Tangan

Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, Kamis )19/11/2020). - Antara
01 Oktober 2021 13:27 WIB Setyo Aji Harjanto News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengklaim pimpinan lembaga antirasuah telah memperjuangkan nasib pegawai yang gagal lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Alex mengklaim pimpinan KPK tak lepas tangan begitu saja begitu mengetahui 75 pegawai-nya tak lolos TWK.

Dia menjelaskan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pimpinan KPK melakukan koordinasi dengan sejumlah lembaga seperti BKN, LAN, Menpan RB, Kemenkumham, dan KASN untuk memperjuangkan nasib 75 pegawai KPK.

Hasil dari koordinasi itu, ucap Alex, akhirnya disepakati ada 24 yang kemudian masih bisa dibina, dan dari 24 tersebut yang 18 yang memilih ikut dibina, sedangkan enam sisanya menolak. Alhasil didapatlah 57 pegawai yang dipecat lantaran tak lolos TWK.

"Tentu apakah KPK lepas tangan kemudian terjadap 57? KPK sebetulnya sudah berkoordinasi dengan beberapa lembaga, kami tidak kemudian membuang diri ya kami tetap memperhatikan," kata Alex dalam konferensi pers, dikutip Jumat (1/10/2021).

Alex menyebut pemecatan 57 pegawai KPK yang tak lolos TWK bukan semata-mata keputusan pimpinan KPK.

"Kita juga harus menghormati lembaga yang lain ya, karena ini bukan semata-mata keputusan KPK. Apalagi keputusan pimpinan untuk memberhentikan 57, biar bagaimanapu status pegawai KPK jadi ASN yang punya kunci pintu untuk membuka boleh atau tidak boleh menjadi ASN itu bukan di KPK," klaim Alex.

Nama Novel Baswedan dan 55 orang lainnya tak lagi berstatus sebagai pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejak Kamis kemarin (30/9/2021).

Hal itu merupakan imbas dari keputusan Rapat Koordinasi antara Menkumham, Menteri PAN RB, Kepala BKN, dan 5 Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 13 September 2021 lalu.

"Memberhentikan dengan hormat kepada orang 50 pegawai KPK yang dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat [TMS] per tanggap 30 September 2021,” kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata dalam konferensi pers beberapa waktu lalu.

Sumber : JIBI/Bisnis.com