Advertisement
Mahfud Minta Semua Pihak Menahan Diri Terkait Perusakan Masjid Ahmadiyah
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD/Antara - HO/Humas Kemenko Polhukam
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah meminta seluruh pihak untuk menahan diri terkait peristiwa penyerangan dan perusakan Masjid Ahmadiyah di wilayah Sintang, Kalimantan Barat.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menilai bahwa perkara penyerangan dan perusakan itu cukup sensitif dan harus ditangani secara hati-hati oleh Kapolda dan Gubernur Kalimantan Barat.
Advertisement
Mahfud juga menginstruksikan agar Kapolda dan Gubernur Kalimantan Barat mengedepankan Hak Asasi Manusia (HAM) dan hukum dalam rangka menyelesaikan kasus penyerangan masjid milik jemaah Ahmadiyah di Sintang Kalimantan Barat.
"Saya sudah koordinasi ke Gubernur dan Kapolda setempat agar kasus ini ditangani dengan baik dan dengan dengan memperhatikan aspek hukum, memperhatikan kedamaian, kerukunan dan memperhatikan perlindungan HAM," kata Mahfud dalam keterangannya melalui kanal Youtube Polhukam, Sabtu (4/9/2021).
Mahfud menjelaskan bahwa negara akan hadir untuk menyelesaikan perkara tersebut sekaligus melindungi HAM seluruh lapisan masyarakat di Indonesia.
"Kehadiran negara ini yang pertama kan melindungi HAM, maka kita merdeka lalu kesejahteraan umum yang melibatkan manusia. Kamtibmas juga harus dijaga serta memberi perlingungan agar aman dan nyaman di tempat yang dikehendaki. Itu saja," kata Mahfud.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Teror Air Keras: RSCM Ungkap Kondisi Aktivis KontraS Andrie Yunus
Badan Gizi Nasional Hentikan Operasional 1.528 SPPG
Jasa Marga Tebar Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Urai Arus Balik
KY Buka Pendaftaran Calon Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc Tahun 2026
Advertisement
OJK dan Bareskrim Polri Tangkap Tersangka Pidana Perbankan BPR DCN
Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
Prakiraan Cuaca 26 Maret: Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
Donald Trump Tolak Usul Netanyahu Picu Pemberontakan Rakyat di Iran
Arus Balik Lebaran 2026: 62.527 Kendaraan Padati Tol Cikampek Utama
Advertisement
Malaysia Siaga Gelombang Panas Ekstrem Hingga Juni 2026
Krisis BBM Australia: Ratusan SPBU Kehabisan Stok Imbas Konflik
Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
Advertisement
KPK Tegaskan Prosedur Pengalihan Tahanan Yaqut Cholil Qoumas Sah
Berita Pilihan
- Deadline LHKPN 31 Maret: 96.000 Pejabat Belum Lapor Harta Kekayaan
- Panic Buying di Jepang, Tisu Toilet Ludes Dipicu Konflik Timur Tengah
- Imbas Kasus Aktivis KontraS, Kabais TNI Serahkan Jabatan
- Krisis Pupuk Global Mengintai, Petani Indonesia Terancam
- Respons Yaqut Cholil Qoumas Seusai Diperiksa KPK Hari Ini
Advertisement
Pemkot Jogja Kaji WFH Bagi ASN Guna Tekan Biaya Operasional Kendaraan
Advertisement
Sukolilo Pati Sempat Viral, Ternyata Simpan Banyak Tempat Wisata
Advertisement
Berita Populer
- Dua Perahu Kandas Beruntun di Pantai Depok Bantul Empat Selamat
- Ketegangan Teluk Memanas, Iran Serukan Aliansi Baru
- UMKM Jadi Mesin Perputaran Uang Saat Libur Lebaran di Sleman
- Pembangunan Ratusan Sekolah Rakyat Dikebut, Ditarget Kelar Juli 2026
- Mobil Dinas Baru di Pemkab Gunungkidul Batal, Jalan Rusak Jadi Fokus
- Teh Bisa Kehilangan Manfaat Jika Dicampur Ini
- Ratusan Pemudik Pilih Balik Naik Kapal Perang dari Semarang
Advertisement
Advertisement
