Amien Rais Ingatkan Krisis Eksistensi di Tengah Wacana Amandemein UUD 1945

Harianjogja.com, JAKARTA - Ketua Majelis Syuro Partai Ummat Amien Rais mengingatkan adanya potensi krisis eksistensi bangsa kalau pemerintah tidak mampu mengelola potensi tersebut dengan baik.

Menurutnya, potensi itu muncul karena kondisi negara saat ini tidak saja tengah menghadapi pandemi Covid-19 yang berdampak pada aspek ekonomi dan sosial, tapi juga akibat residu dari hasil pemilihan presiden (Pilpres) 2019 yang membuat anak bangsa terbelah.

Hal itu diungkapkannya dalam sebuah diskusi secara virtual bertajuk “Semangat Hijrah dan Kemerdekaan dalam Kepemimpinan Indonesia,” hari ini, Sabtu (4/9/2021).

BACA JUGA : Ketua Umum Partai Ummat Tak Lain Menantu Amien Rais

Dikatakan, bahwa berbagai aspek politik juga berpotensi memperlemah bangsa seperti wacana amendemen UUD 1945 yang menjadi isu publik. 

Menurutnya, kalau potensi krisis eksistensi bangsa itu muncul  menjadi kenyataan, maka bukan tidak mungkin Indonesia akan mengalami kehilangan eksistensi seperti Uni Soviet dan Yugoslavia.

Amien menegaskan, di tengah bencana pandemi Covid-19 ini, sejumlah negara termasuk Indonesia mengalami penurunan kualitas demokrasi.

Hal itu, ujarnya, terlihat dari sebagain pemerintahan yang mencoba untuk memaksakan kekuasaan saat masyarakat tidak berdaya akibat pandemi global tersebut.

BACA JUGA : Partai Ummat Bertekad Melawan Kezaliman

Amien menyebut, dengan bergabungnya PAN ke koalisi parpol pendukung pemerintahan, bersama enam partai politik lainnya, akan mendegradasi demokrasi itu sendiri.

Tidak hanya itu, Amien kembali  menegaskan ada gelagat dari dinamika politik itu akan memperpanjang masa jabatan pesiden melalui amendemen UUD 1945.

Bisa Terjadi

Menurut pendiri PAN tersebut, meski Pesiden Jokowi telah menyatakan tidak setuju dengan perubahan masa jabatan itu, namun Amien melihat hal itu bisa terjadi karena ranah amendemen ada di MPR.

Sedangkan, kini mayoritas dari anggotanya yang sebanyak 711 kursi merupakan partai pendukung pemerintah, termasuk PAN sehingga bisa saja agenda amendemen itu terlaksana.

Sebelumnya, Juru Bicara Presiden Fadjroel Rachman menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi memegang teguh Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 yaitu masa jabatan presiden maksimal dua periode.

"Mengingatkan kembali, Presiden Joko Widodo tegak lurus Konstitusi UUD 1945 dan setia terhadap Reformasi 1998," kata Fadjroel dalam keterangan resmi, Sabtu (19/6/2021).

BACA JUGA : Didirikan Amien Rais, Partai Ummat Targetkan Ikut Pemilu 2024

Menurutnya, dalam Pasal 7 UUD 1945 amandemen ke-1 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama tetapi hanya satu kali masa jabatan.

Sementara itu, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mengatakan, bahwa usulan amendemen belum punya kekuatan, karena  baru disampaikan oleh individu, bukan organisasi besar atau kelompok partai politik.

“Saya kira belum tepat waktunya untuk  menyampaikan wacana amendemen masa jabatan presiden tiga periode karena yang didorong (presiden) pun  tidak menyatakan  berminat untuk tiga periode,” ujarnya.

Dosen Ilmu Komunikasi dan Media itu menilai dari sudut ilmu komunikasi politik, wacana atau usulan itu tidak punya kekuatan untuk mendorong amendemen terjadi. Karena itu dia optimistis Pemilu 2024 akan  berjalan seperti sedia kala sebagaimana aturan yang berlaku.

“Isu tersebut tidak berpengatuh dalam sistem politik kita  menjelang Pemilu 2024. Kalau kita akan amendemen  masih banyak aspek lain yang lebih penting,” ujar pengamat tersebut.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia