Advertisement

KPK Ingatkan Pejabat Tak Minta Sumbangan

Setyo Aji Harjanto
Senin, 23 Agustus 2021 - 06:17 WIB
Budi Cahyana
KPK Ingatkan Pejabat Tak Minta Sumbangan Gedung KPK - Antara/Hafidz Mubarak A

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan pegawai negeri (Pn) dan Penyelenggara Negara (PN) untuk tidak meminta sumbangan baik mengatasnamakan individu maupun institusi. Hal ini terkait dengan beredarnya surat permintaan sumbangan dengan tanda tangan Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi.

Plt Juru Bicara KPK Ipi Maryati mengatakan permintaan sumbangan oleh PNS dan Penyelenggara Negara, kepada pihak manapun, baik secara tertulis maupun tidak tertulis, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi.

"Karenanya, KPK mengingatkan kepada kepala daerah maupun Pn/PN lainnya untuk tidak melakukan perbuatan meminta, memberi, ataupun menerima sumbangan, hadiah dan bentuk lainnya yang dapat dikategorikan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," kata Ipi dalam keterangan resmi, Minggu (22/8/2021).

PROMOTED:  YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia

Ipi mengatakan permintaan sumbangan dilarang lantaran dapat menimbulkan konflik kepentingan, bertentangan dengan peraturan atau kode etik, serta memiliki risiko sanksi pidana.

Ipi mengingatkan, dalam surat edaran KPK tentang Pengendalian Gratifikasi, menegaskan agar para pimpinan kementerian/lembaga/organisasi/pemerintah daerah dan BUMN/BUMD, serta pimpinan asosiasi/perusahaan/korporasi, juga seluruh pegawai negeri dan penyelenggara negara untuk menghindari gratifikasi dan patuh terhadap ketentuan hukum yang berlaku demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

"Pegawai negeri dan penyelenggara negara dilarang menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya," katanya.

Menurut Ipi gratifikasi yany terkait dengan jabatan dapat dianggap pemberian suap, sebagaimana diatur dalam Pasal 12B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

"Ancaman pidananya yaitu 4 sampai 20 tahun penjara dan denda dari Rp200 juta hingga Rp1 miliar," kata Ipi.

KPK berharap pegawai negeri dan penyelenggara negara dapat menjadi teladan bagi masyarakat dengan tidak menyalahgunakan jabatan dan kewenangannya melakukan perbuatan yang dapat dikategorikan melanggar hukum.

Advertisement

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Advertisement

alt

Anggota DPR Beri Atensi Khusus Dugaan Pemerkosaan Anak Difabel di Bantul

Bantul
| Senin, 26 September 2022, 21:17 WIB

Advertisement

alt

Ada Paket Wisata ke Segitiga Bermuda, Uang 100% Kembali Jika Wisatawan Hilang

Wisata
| Minggu, 25 September 2022, 11:27 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement