Advertisement

Kemenaker Terapkan Clear and Clean dalam Mencairkan Subsidi Upah

Rahmad Fauzan
Kamis, 19 Agustus 2021 - 18:37 WIB
Bernadheta Dian Saraswati
Kemenaker Terapkan Clear and Clean dalam Mencairkan Subsidi Upah Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan, Anwar Sanusi. - Kementerian Tenaga Kerja

Advertisement

Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan berharap program bantuan subsidi upah (BSU) tahun ini benar-benar mampu memitigasi dampak pandemi Covid-19 di sektor ketenagakerjaan. Khususnya di masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.

Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) Anwar Sanusi mengatakan pemerintah perlu melakukan intervensi agar potensi-potensi negatif yang menghambat program BSU bisa dihindari.

Advertisement

PROMOTED:  5 Mitos dan Fakta Kesehatan Anak ala Tokopedia Parents

"Baik melalui bantuan pemerintah ataupun bantuan-bantuan sosial lainnya. Agar perusahaan dan pekerja tetap dapat melakukan proses produksi," ujar Anwar melalui keterangan resmi yang dikutip Bisnis, Kamis (19/8/2021).

Dalam memitigasi dampak permberlakuan kebijakan PPKM akibat pandemi Covid-19, pelaksanaan BSU tahun ini memiliki sejumlah perbedaan dengan BSU tahun lalu.

Pertama, dari sisi cakupan. Pada 2020, BSU menyasar seluruh wilayah di Indonesia yang terdampak pandemi. Sebaliknya tahun ini, BSU hanya menyasar wilayah dengan PPKM level 3 dan level 4.

Baca juga: Rencana Pemeriksaan Bus di Terminal Giwangan Diprotes Organda

Kedua, batasan upah penerima BSU berbeda. Tahun lalu, upah maksimal penerima BSU adalah Rp5 juta. Sementara pada 2021, upah maksimal adalah Rp3,5 juta, atau sesuai dengan UMK/UMP dengan dibulatkan ke atas hingga ratus ribuan bagi wilayah yang UMP/UMK-nya di atas Rp3,5 juta.

“Tentunya kami sangat berharap apa yang menjadi tujuan BSU ini akan memberikan bantalan sosial, utamanya bagi pekerja yang terdampak kebijakan PPKM ini,” ujarnya.

Advertisement

Selain itu, pemerintah juga berupaya agar penyaluran BSU tahun ini lebih tepat sasaran. Salah satunya dengan menerapkan prinsip clear dari sisi regulasi dan clean dari sisi data. Tujuannya agar pelaksanaan BSU tidak bertabrakan dengan regulasi lain, serta tidak terjadi duplikasi data.

Perlu diketahui, duplikasi data mengakibatkan penerima BSU tidak akan menerima program Kartu Prakerja, tidak akan menerima Program Keluarga Harapan (PKH), dan Bantuan Pemerintah Usaha Mikro (BPUM). Khusus terkait urusan data ini, Kemenaker terus berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan sebagai sumber data calon penerima BSU.

“Ini kalau clean dan clear bisa dikawal dengan baik, kami yakin pelaksanaan BSU akan jauh lebih baik dari tahun 2020 dan tentunya akan sesuai dengan tujuan pemerintah untuk mengimplementasikan bantuan BSU,” jelasnya.

Advertisement

PROMOTED:  Kisah Dua Brand Kecantikan Lokal Raup Untung dari Tokopedia: Duvaderm dan Guele

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : bisnis.com

Advertisement

Video Terbaru

Advertisement

Berita Terbaru

Advertisement

Advertisement

Advertisement

Piala Dunia 2022

Advertisement

alt

Waspada Potensi Bencana Alam di DIY Dua Bulan ke Depan!

Jogja
| Kamis, 01 Desember 2022, 14:27 WIB

Advertisement

alt

Ketep Summit Festival 2022 Siap Obati Kerinduan Pencinta Seni dan Wisata

Wisata
| Kamis, 01 Desember 2022, 12:57 WIB

Advertisement

Advertisement

Advertisement