Advertisement
Jokowi Akan Naikkan Gaji PNS, Begini Respons DPR
Presiden Joko Widodo menyalami aparatur sipil negara (ASN) sebelum meresmikan jalan tol Trans Sumatra ruas Bakauheni-Terbanggi Besar di Gerbang Tol Natar, Lampung Selatan, Lampung, Jumat (8/3/2019). - ANTARA/Wahyu Putro A
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melalui salah satu anggotanya, merespons wacana Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS).
Wacana kenaikan gaji PNS itu tercantum dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) tahun anggaran 2022 yang akan dibacakan besok, Senin (16/8/2021). Jokowi terakhir kali menaikkan gaji PNS pada 2019.
Anggota Komisi Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Anis Byarwati mengatakan bahwa di satu sisi kenaikan gaji PNS/TNI/POLRI dengan total 4,1 juta jiwa akan mendorong konsumsi rumah tangga.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
“Tapi di sisi lain masih terdapat pekerja lainnya yang perlu dijadikan prioritas. Misalnya, pegawai honorer, pegawai golongan 3 ke bawah, maupun tenaga kesehatan yang berjuang di garda depan melawan covid-19,” katanya melalui pesan singkat, Minggu (15/8/2021).
Anis menilai di tengah pandemi Covid-19 ini masih banyak masyarakat di sektor non-formal dan pegawai yang terpaksa harus mengalami PHK di sektor swasta.
“Banyak masyarakat yang kehilangan pekerjaan, dirumahkan, atau gajinya dipotong. Masih sangat banyak masyarakat yang berjuang untuk hidup. Mereka itu banyak jumlahnya dan seharusnya mereka juga mendapatkan perhatian lebih besar,” jelasnya.
Di sisi lain, tambah Anis, pemerintah harus membayar semua tunggakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan tunggakan pembayaran rumah sakit terkait penanganan Covid-19 dan tunggakan insentif semua tenaga kesehatan.
Hal tersebut yang harusnya menjadi prioritas pemerintah. Menurutnya, menaikkan gaji PNS di saat pandemi ini tidak fair untuk masyarakat yang kebanyakan non-PNS.
“Dikhawatirkan akan meningkatkan ketimpangan sosial terhadap masyarakat kebanyakan. Pemerintah perlu membuat prioritas anggaran di saat krisis pandemi masih berlangsung,” ucapnya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Airlangga Bertemu Puan, Buka Peluang Koalisi Pilpres 2024?
Mantan Kabag Renmin DivPropam Polri Didemosi Satu Tahun
Ibu Almarhum Brigadir J Berharap Kebenaran Terungkap di Persidangan
Hong Kong Tarik Mie Sedaap, Ini Penjelasan BPOM
Advertisement
Bawaslu Sebut Laporan Dugaan Pelanggaran Kampanye Anies Tak Penuhi Syarat
Anak Pedangdut Almarhum Imam S Arifin Ditangkap karena Mencuri Belasan Motor
Belum Punya Paspor? Ini Cara Mudah Membuatnya
Siap-Siap! PLN Sebut Biaya Penyambungan Listrik Makin Mahal
Hilirisasi Komoditas Perkebunan Picu Daya Saing Ekonomi Nasional
Advertisement
Rusia Matikan Tombol Energi, Eropa Terancam Puasa Internet Berjamaah
Sport Tourism di Kabupaten Magelang Masuk Unggulan Jawa Tengah
Jelajah Kuliner: Cara Clorot Purworejo Merawat Tradisi Bersama Teknologi
BMKG Perkirakan Suhu Kota Semarang Bisa Capai 39,5 Derajat Celcius
Pemerintah Mulai Bahas Upah Minimum 2023
Advertisement
KPK Segera Panggil Ulang Lukas Enembe
Berita Pilihan
- Bank Jateng Tour de Borobudur (TdB) XXII 2022 Akan Tampil Beda
- Airlangga Hartarto Jadi Tokoh Pemulihan Ekonomi Nasional
- Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
- Ide Brilian Ganjar: Karya Foto Dibikin Baju
- Orang Ini Ngaku Bisa Bikin BBM dari Sampah, Solar Dijual Rp7.000, Premium Rp10.000
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Menteri ATR Mengklaim Jogja Bebas Mafia Tanah
- Kejari Purwokerto Tangkap Buronan Kejati Maluku Utara
- PKK Kabupaten Magelang Didorong Bersinergi dengan Ekowisata
- Top 7 News Harianjogja.com Kamis, 29 September 2022
- Wings Food Angkat Bicara soal Temuan Pestisida di Mie Sedaap
- Rampung! Pembangunan Fly Over Ganefo Mranggen-Demak Sudah 100%
- Ide Brilian Ganjar: Karya Foto Dibikin Baju
Advertisement
Advertisement
