MK Bacakan Putusan Syarat Pendidikan Gibran Malam Ini
MK dijadwalkan membacakan putusan perkara PHPU yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran pada Selasa malam
Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini. /Suara.com-Ria Rizki
Harianjogja.com, KLATEN-Menteri Sosial Tri Rismaharini diam-diam mendatangi Pemkab Klaten, Senin (5/7/2021) sore.
Risma hanya mampir selama 10 menit mampir di Pendapa Pemkab Klaten, menyerahkan bantuan masker, lalu pergi lagi. Rombongan Mensos datang menumpang dua mobil tanpa pengawalan mobil Patwal kepolisian sekitar pukul 16.30 WIB.
Kedatangan Risma disambut Bupati Klaten Sri Mulyani, Wakil Bupati Klaten Yoga Hardaya, Komandan Kodim Klaten Letkol Inf Joni Eko Prasetyo, serta sejumlah pejabat.
Tak lebih dari 10 menit, rombongan Mensos Risma berada di halaman Pendapa Pemkab Klaten. Setelah meletakkan dan menyerahkan 10 kardus berisi masker medis dari salah satu mobil dan sejenak berbincang dengan pejabat pemkab, Risma bergegas naik ke mobil dan pergi.
Bupati Klaten, Sri Mulyani, mengatakan kedatangan Risma ke Klaten itu mendadak setelah melakukan kunjungan ke Surabaya, Jawa Timur.
Baca juga: PPKM Darurat: Sejumlah Ruas Jalan Kota Jogja Ditutup, Termasuk Menuju ke Malioboro
“Siang tadi Bu Risma sudah mengabari saya mau datang dan tidak mau ada protokol resmi. Beliau dari Surabaya langsung ke Klaten kemudian ke Solo. Bu Risma ada kegiatan di Solo mengecek dapur umum,” jelas Mulyani saat ditemui wartawan di Pendopo Pemkab Klaten.
Mengecek Kebutuhan
Mulyani mengatakan Klaten menjadi salah satu daerah yang saat ini dipantau Mensos lantaran masuk daerah yang menerapkan PPKM darurat. Risma secara langsung mengecek kebutuhan aoa saja yang diperlukan.
“Secara tertulis kami sudah mengajukan ke Kemensos agar bisa dibantu tenda, bed, hand sanitizer, dan APD lengkap untuk sukarelawan Semoga bisa segera direspons,” katanya.
Mulyani mengatakan Pemkab Klaten mengajukan permintaan bantuan secara tertulis ke Mensos Risma salah satunya kebutuhan 52 tenda yang bakal dipasang di Puskesmas serta pelayanan kesehatan. Salah satunya untuk mengantisipasi antrean vaksinasi Covid-19.
Pada sisi lain, menurut Mulyani, dalam pertemuan singkat itu Risma menyampaikan apresiasi kepada tim pemulasaran jenazah. Dalam hal ini Tim Kubur Cepat Kamboja pada Posko Dukungan Satgas Penanganan Covid-19.
“Saya sampaikan ke Bu Risma hebatnya Klaten memiliki potensi sukarelawan pemulasaran dan pemakaman jenazah. Mereka benar-benar suakrelawan yang tidak pernah mau menerima dana insentif. Hebatnya lagi, dari hampr 1.500 jenazah dengan kondisi suspek, probable, maupun terkonfirmasi, sampai saat ini dalam kondisi sehat tidak ada yang terpapar Covid-19,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Solopos.com
MK dijadwalkan membacakan putusan perkara PHPU yang mempersoalkan keabsahan syarat pendidikan Gibran pada Selasa malam
BPK menyoroti ketidakjelasan status kelembagaan SKK Migas yang dinilai berdampak pada tata kelola dan ketahanan energi nasional.
DPRD Kulonprogo meminta jaringan SPAM diperluas di kawasan Menoreh karena masih ada warga yang belum terjangkau air bersih.
Pengusaha logistik menyoroti fleksibilitas outsourcing dan PKWT dalam UU Ketenagakerjaan agar sesuai karakter industri yang dinamis.
BK DPRD Bantul menyatakan belum ada laporan pelanggaran berat anggota dewan sepanjang 2024-2026. Pelanggaran masih sebatas administrasi.
MK menilai gugatan syarat administrasi Gibran tidak relevan dan telah melampaui tahapan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2024.