87 Persen Mutasi Virus Corona di Jakarta adalah Varian Delta

Covid-19 Varian Delta. - LIPI
01 Juli 2021 09:47 WIB Nyoman Ary Wahyudi News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membeberkan Varian Delta mendominasi hingga 87 persen dari temuan 128 kasus mutasi Virus Corona di Ibu Kota. Adapun, varian itu banyak diidentifikasi menginfeksi kelompok anak-anak di bawah usia 18 tahun.

Data itu disampaikan Anies saat menghadiri Rakor PPKM Darurat yang dipimpin langsung oleh Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan selaku ketua PPKM Jawa-Bali pada Selasa (29/6/2021).

“Varian Delta mendominasi sebesar 87 persen dari total temuan kasus varian baru yang telah diidentifikasi di Jakarta,” kata Anies dalam dokumen paparan yang dilihat Bisnis, Rabu (30/6/2021).

Perinciannya, Dinas Kesehatan DKI Jakarta telah mengidentifikasi sebanyak 111 Varian Delta, 11 Varian Alpha, 5 Varian Beta dan 1 Varian Kappa.

“Kasus varian baru juga banyak diidentifikasi pada segmen anak-anak usia balita dan usia 6 hingga 18 tahun,” tuturnya.

Berdasarkan dokumen itu, 29 kasus varian baru itu menginfeksi usia balita, 26 kasus varian diidentifikasi pada kelompok usia 6 hingga 18 tahun, 71 kasus varian berasal dari kelompok masyarakat berusia 19 hingga 59 tahun dan dua kasus ditemukan pada kelompok usia di atas 60 tahun.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengumumkan bahwa Pemberlakuam Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat akan segera diterapkan sebagai respons atas lonjakan signifikan kasus positif nasional.

“Hari ini ada finalisasi kajian karena lonjakan yang sangat tinggi dan kita harapkan selesai karena diketuai oleh Pak Airlangga, Pak Menko Ekonomi, untuk memutuskan diberlakukannya PPKM Darurat,” katanya dalam acara Munas VIII Kadin di Kendari, Sulawesi Tenggara dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Rabu (30/6/2021).

Lebih lanjut, Jokowi belum bisa memastikan jangka waktu pemberlakuan kebijakan tersebut. Namun, dia menyampaikan bahwa PPKM Darurat ini hanya diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali yakni di 44 kabupaten/kota di 6 provinsi.

“Gak tahu nanti keputusannya apakah seminggu atau dua minggu karena petanya sudah kita ketahui semuanya khusus hanya di Pulau Jawa dan Pulau Bali,” katanya.

Sumber : JIBI/Bisnis.com