Advertisement
Ini Penjelasan UI soal Pemanggilan BEM Usai Kritik Jokowi

Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Unggahan Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) di media sosial yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai ‘the king of lip service’ berujung pada pemanggilan jajaran pengurus BEM oleh universitas.
Kepala Biro Humas dan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Universitas Indonesia Amelita Lusia menyampaikan bahwa panggilan terhadap Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra dan beberapa mahasiswa lainnya adalah hal yang biasa terjadi di lingkungan kampus.
Advertisement
“Pertemuan antara pengurus unit-unit kegiatan dengan pihak Direktorat Kemahasiswaan [Ditmawa] itu adalah sesuatu yang biasa terjadi, baik atas inisiatif mahasiswa maupun Ditmawa. Tujuannya agar terjalin komunikasi antar mereka” kata Amelita melalui pesan singkat kepada Bisnis, Senin (28/6/2021).
Saat dikonfirmasi secara terpisah, Leon menyampaikan bahwa pertemuan yang digelar pada Minggu (27/6/2021) sore itu membicarakan beberapa hal, salah satunya adalah terkait alasan dan tujuan dibalik unggahan yang menyebut Presiden Jokowi sebagai ‘the king of lip service’.
Selain itu, kata Leon, pihak kampus juga meminta kepada BEM UI untuk menghapus unggahan tersebut yang kemudian dengan tegas ditolak olehnya.
Leon mengungkapkan bahwa pihak kampus tengah membahas lebih lanjut terkait polemik tersebut berdasarkan keterangan dari BEM UI.
“Selanjutnya dari klarifikasi kami, katanya pihak rektorat akan membahas lebih lanjut seseuai dengan tata kelola universitas,” imbuh Leon.
Sementara itu, saat dikonfirmasi Bisnis terkait sikap atau keputusan resmi UI terhadap polemik unggahan BEM UI di akun medsosnya tersebut, Amelita belum memberikan respon.
Diberitakan sebelumnya, Ketua BEM UI Leon Alvinda Putra membenarkan bahwa pemberian gelar kepada Presiden Jokowi sebagai 'the king of lip service' merupakan bentuk kritikan kepada pemerintah.
Menurutnya, banyak pernyataan Presiden Jokowi yang tidak sesuai dengan realita atau pelaksanaannya, seperti soal revisi UU ITE, omnibus law, hingga kontroversi Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai KPK.
“Ini kami menyampaikan kritik bahwa seharusnya Presiden Jokowi tegas dengan pernyataanya jangan hanya kemudian menyampaikan pendapat tapi realitanya tidak sesuai,” tutur Leon kepada Bisnis.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- BNN Ungkap Wilayah Pesisir dan Perbatasan Rawan Peredaran Narkoba, Begini Polanya
- Seorang Perawat Rumah Sakit di Cirebon Diduga Lecehkan Remaja Disabilitas, Polisi Periksa 11 Saksi
- Mensos Usahakan Siswa Lulusan Sekolah Rakyat Dapat Beasiswa
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
Advertisement

Serap Gabah 111 Ribu Ton, Bulog Kanwil Jogja Sewa Gudang Tambahan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Terjadi Ledakan Amunisi di Pantai Cibalong Garut, 11 Orang Meninggal Termasuk Personel Militer
- Polda Jawa Barat Merilis 11 Nama Korban Ledakan Amunisi di Garut, Dua di Antaranya Anggota TNI
- Ribuan Orang Ditangkap Petugas Polda Jatim dalam Kasus Premanisme dan Kriminalitas Jalanan
- Ledakan di Pantai Garut, TNI Buka Suara dan Benarkan 13 Orang Meninggal Dunia
- Ledakan di Garut Tewaskan 13 Orang, Prosedur Pemusnahan Amunisi Harus Dievaluasi
- Dukung Pengamanan Kejaksaan oleh TNI, Wakil Ketua Komisi 1 DPR: Untuk Efektifkan Penegakan Hukum
- Polisi Tetapkan 5 Mahasiswa Sebagai Tersangka Perusakan saat Unjuk Rasa di Gedung DPR
Advertisement