7.000 RT di Jateng Jadi Zona Merah, Ganjar: Saya Minta Harus Lockdown
Petugas menyiapkan makanan siap saji dan air mineral bagi warga yang lockdown mikro atau warga yang sedang menjalani isolasi mandiri karena terdampak Covid-19. - Antara/Galih Pradipta. Harianjogja.com, SEMARANG - Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo menyebutkan hingga saat ini, ada 7.000 RT di Jateng yang berstatus zona merah. Ganjar memerintahkan seluruh Bupati/Wali Kota di Jateng melakukan lockdown pada rukun tetangga (RT) yang masuk kategori resiko tinggi Covid-19.
"Kalau kemarin ada 5.700 RT yang masuk zona merah, hari ini sudah 7.000 lebih. Maka saya minta harus lockdown. Harus sekarang, kalau kemarin nggak, maka sekarang harus," kata Ganjar Senin (28/6/2021).
Ganjar menerangkan, dengan lockdown tingkat RT itu, maka penanganan kasus Covid-19 di Jateng bisa dikendalikan. TNI/Polri lanjut Ganjar sudah siap untuk melakukan pengamanan.
Baca juga: Banyak Orang Muda di Sleman Belakangan Terpapar Corona, Ini Datanya
"Nanti pengamanan dari Babinsa/Bhabinkamtibmas. Sudah kami komunikasikan," ujarnya.
Ganjar menjelaskan, kasus Covid-19 di Jateng kian meningkat dari minggu sebelumnya. Saat ini, tercatat ada 25 Kabupaten/Kota di Jateng yang masuk zona merah.
"Maka saya akan kirimkan instruksi khusus. Kalau kemarin kan hanya surat edaran, rasanya kalau hanya surat edaran kurang maksimal. Maka sekarang saya keluarkan perintah, instruksi. Mudah-mudahan nanti malam instruksinya sudah jadi dan langsung saya bagikan," jelasnya.
Baca juga: Sejumlah RS di Jogja Tutup IGD karena Pasien Covid-19 Melonjak, Begini Klarifikasi Pemda DIY
Ada beberapa poin dari instruksi Ganjar kepada Bupati/Wali Kota itu. Selain lockdown seluruh RT yang masuk zona merah, Ganjar juga meminta adanya keseragaman dalam penanganan Covid-19 antar wilayah di Jateng.
"Kalau kemarin saya melihat ada yang beda-beda. Maka sekarang harus diseragamkan. Misalnya kalau ada satu daerah yang effortnya bagus terkait penambahan tempat tidur di rumah sakit atau isolasi terpusat, daerah lainnya juga harus ikut. Sebab kalau tidak, maka rakyat akan cari fasilitas-fasilitas bagus di daerah tetangga," tuturnya.
Masing-masing Kepala Daerah lanjut Ganjar diminta memiliki tanggungjawab pada rakyatnya. Kalau itu dilakukan, maka sinergitas akan bisa berjalan.
"Bupati/Wali Kota punya dong tanggungjawab pada rakyatnya di wilayah masing-masing, jadi tolong saling membantu. Kalau masing-masing tanggungjawab pada daerahnya sendiri, maka ini akan bagus," ucapnya.
Tak hanya itu, Ganjar juga meminta kegiatan yang menimbulkan keramaian semuanya ditunda. Bahkan, Bupati/Wali Kota diminta tak segan untuk melarang semua kegiatan yang berpotensi dihadiri banyak orang.
"Kalau nekat, bubarkan. Tidak boleh ragu. Karena kondisi ini butuh perhatian lebih serius lagi," ucapnya.
Ganjar juga mengatakan, pengetatan-pengetatan yang dilakukan saat ini sebaiknya dilakukan di seluruh daerah risiko tinggi di Indonesia. Dirinya meyakini, pembatasan tidak bisa optimal jika hanya di wilayah teritorial salah satu pemerintahan saja.
"Ini mesti satu pulau kompak. Jadi kalau memang mobilitas warga dikurangi, mari kita bersama-sama stop mobilitasnya," pungkasnya. (k28)
Sumber : Bisnis.com
