Ukraina Butuh Rp101 Triliun per Bulan untuk Pemulihan akibat Perang
Ukraina membutuhkan dana pemulihan sekitar US$5 miliar - US$7 miliar atau sekitar Rp72 triliun hingga Rp101 triliun per bulan.
Nakes Bertumbangan, Dokter Minta Pemerintah Tarik Rem Darurat
Sebuah kalimat penyemangat tertulis di hazmat salah satu tenaga kesehatan di Rumah Sakit Darurat (RSD) Covid-19, Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta, Selasa (26/1/2021)./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA - Persatuan profesi dokter mendesak pemerintah agar menerapkan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seiring kekhawatiran kolapsnya rumah sakit yang terlampau penuh oleh pasien Covid-19 di berbagai daerah.
Ketua Tim Mitigasi Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) M. Adib Khumaidi mengatakan rumah sakit di kota-kota besar mulai kewalahan akibat penumpukan pasien dan antrean panjang di Instalasi Gawat Darurat (IGD).
Apalagi, menurut catatannya, sudah ada 401 dokter yang meninggal akibat Covid-19 per 25 Juni 2021, termasuk empat dokter pada Minggu siang. Khusus pada Juni, sudah ada 30 dokter wafat.
Untuk itu, diperlukan langkah tegas dari hulu yang dapat mengatasi lonjakan pandemi kali ini.
“[Pertama] agar pemerintah pusat memberlakukan PSBB ketat serentak terutama di Pulau Jawa minimal 2 minggu. [Kedua] agar pemerintah atau pihak yang berwenang memastikan implementasi serta penerapan PSBB yang maksimal,” katanya dalam konferensi pers pada Minggu (27/6/2021).
Sejumlah organisasi profesi kedokteran yang turut mendukung langkah ini adalah Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI), Perhimpunan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia (PAPDI), Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), Perhimpunan Dokter Spesialis Anestesiologi dan Terapi Intensif Indonesia (PERDATIN) dan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI).
Dalam keterangan tersebut, para dokter juga meminta agar pemerintah memastikan program vaksinasi dapat dipercepat, bahkan meminta agar target dinaikkan menjadi 2 juta per hari.
Adapun untuk tracing dan testing harus dilakukan secara masif, termasuk untuk anak dan remaja. Standar WHO sebesar 1.000 orang per pekan harus dapat dipenuhi oleh setiap kepala daerah.
“Kita tidak dalam kondisi baik-baik saja, ini kondisi extraordinary. Kami sangat mengharapkan pemerintah untuk melakukan langkah extraordinary segera, lebih cepat, lebih tegas,” kata Ketua Pokja Infeksi Pengurus Pusat Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PP PDPI) Erlina Burhan mengatakan
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Bisnis.com
Share
Bhekti Suryani
Jurnalis Harian Jogja, bagian dari Bisnis Indonesia Group menulis untuk media cetak dan online
