Advertisement
Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terancam Lonjakan Covid-19
Penyekatan Jembatan Suramadu baik dari arah Kota Surabaya maupun dari arah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 mulai diberlakukan Kamis (17/6/2021). - ANTARA/Pemkot Surabaya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Tingginya keterisian rumah sakit seiring dengan melonjaknya kasus positif Corona, dinilai bakal berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pemerintah perlu segera mengantisipasi dan mencari jalan tengah situasi tersebut. Hal itu dibutuhkan agar kebijakan pembatasan pergerakan yang diambil tidak berdampak terlalu besar terhadap perekonomian nasional dan dunia usaha seperti tahun lalu.
Advertisement
"Agar kebijakan pembatasan tidak berdampak ke perekonomian dan dunia usaha seperti tahun lalu, harus dicari jalan tengahnya. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi jatuh lagi ke level negatif," ujar Faisal, Minggu (20/6/2021).
Apabila pemerintah mampu menemukan langkah antisipasif, meskipun tetap menerapkan pembatasan pergerakan masyarakat, Faisal optimistis pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun ini bisa tetap berada di zona positif. Walaupun demikian, dia tidak yakin pertumbuhan ekonomi bisa melampaui 5 persen.
Namun, dia mengingatkan jika pembatasan sosial yang diterapkan memaksa pabrik-pabrik untuk turut membatasi kegiatan produksinya, maka terdapat potensi indeks manufaktur RI merosot di bawah 50. Apalagi jika pembatasan di pabrik diiringi oleh penurunan permintaan di pasar.
Kendati demikian, Faisal meyakini pada kuartal kedua tahun ini kondisi dunia usaha masih akan bergerak positif. Dia meyakini pertumbuhan ekonomi masih memungkinkan untuk menyentuh level 4 persen.
Namun jika kasus Covid-19 terus meningkat, Faisal memprediksi pada kuartal IV/2021 pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa kembali ke level minus.
"Kita tidak tahu sampai sejauh mana peningkatan kasus ini akan berlangsung. Sebagaimana waktu kita tergagap menghadapi first wave, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penanganan Covid-19, dan dicari solusi dengan menampung masukan ahli epidemiologi dan ahli ekonomi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Banjir Terjang Mataram, Ratusan Rumah Terendam
Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Tim SAR Gabungan Temukan 1 Jenazah KMP Tunu Pratama Jaya
KPK Bidik 2 Eks Anggota Komisi 11 DPR di Kasus Korupsi CSR Bank Indonesia
28 Penumpang KMP Tunu Belum Ditemukan, SAR Terjunkan Tim Penyelam
Advertisement
Hubungan dengan Trump Retak, Elon Musk Bentuk Partai Amerika Tolak RUU Pajak
Bansos Beras Mulai Didistribusikan untuk 18.2 Juta Penerima
KPK Akan Segera Umumkan Penetapan Tersangka Korupsi CSR Bank Indonesia
Presiden Prabowo Suarakan Sikap dan Posisi Indonesia di KTT BRICS
Advertisement
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement
Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement
