Advertisement
Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terancam Lonjakan Covid-19
Penyekatan Jembatan Suramadu baik dari arah Kota Surabaya maupun dari arah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 mulai diberlakukan Kamis (17/6/2021). - ANTARA/Pemkot Surabaya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Tingginya keterisian rumah sakit seiring dengan melonjaknya kasus positif Corona, dinilai bakal berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pemerintah perlu segera mengantisipasi dan mencari jalan tengah situasi tersebut. Hal itu dibutuhkan agar kebijakan pembatasan pergerakan yang diambil tidak berdampak terlalu besar terhadap perekonomian nasional dan dunia usaha seperti tahun lalu.
Advertisement
"Agar kebijakan pembatasan tidak berdampak ke perekonomian dan dunia usaha seperti tahun lalu, harus dicari jalan tengahnya. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi jatuh lagi ke level negatif," ujar Faisal, Minggu (20/6/2021).
Apabila pemerintah mampu menemukan langkah antisipasif, meskipun tetap menerapkan pembatasan pergerakan masyarakat, Faisal optimistis pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun ini bisa tetap berada di zona positif. Walaupun demikian, dia tidak yakin pertumbuhan ekonomi bisa melampaui 5 persen.
Namun, dia mengingatkan jika pembatasan sosial yang diterapkan memaksa pabrik-pabrik untuk turut membatasi kegiatan produksinya, maka terdapat potensi indeks manufaktur RI merosot di bawah 50. Apalagi jika pembatasan di pabrik diiringi oleh penurunan permintaan di pasar.
Kendati demikian, Faisal meyakini pada kuartal kedua tahun ini kondisi dunia usaha masih akan bergerak positif. Dia meyakini pertumbuhan ekonomi masih memungkinkan untuk menyentuh level 4 persen.
Namun jika kasus Covid-19 terus meningkat, Faisal memprediksi pada kuartal IV/2021 pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa kembali ke level minus.
"Kita tidak tahu sampai sejauh mana peningkatan kasus ini akan berlangsung. Sebagaimana waktu kita tergagap menghadapi first wave, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penanganan Covid-19, dan dicari solusi dengan menampung masukan ahli epidemiologi dan ahli ekonomi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inilah 5 Aplikasi Trading Bitcoin dan Crypto Terbaik
Kerugian Negara Akibat Kasus yang Menjerat Tom Lembong Rp194 Miliar
Advertisement
Terbukti Korupsi Kasus Impor Gula Tom Lembong Divonis 4,5 Tahun Penjara
Advertisement
Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
Wapres Gibran Dijadwalkan Dampingi Presiden Prabowo di Kongres PSI
Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
Berita Pilihan
- 3 Orang Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut, Dedi Mulyadi Minta Maaf dan Janji Berikan Santunan Rp150 juta per Keluarga
- Rangkaian Kegiatan Pernikahan Anak Gubernur Jabar Dedi Mulyadi Ricuh, 3 Orang Dilaporkan Meninggal Dunia di Pesta Rakyat Garut
- Ada Tambang Ilegal di IKN, Menteri ESDM Serahkan Kasus kepada Penegak Hukum
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
Advertisement
Nelayan KulonprogoButuh SPBU Khusus untuk Meringankan Ongkos Produksi
Advertisement
Taman Kyai Langgeng Magelang Kini Sediakan Wisata Jeep untuk Berpetualang
Advertisement
Berita Populer
- Harga Pangan Hari Ini, Cabai Rawit Merah dan Bawang Merah Turun
- Cegah Praktik Pungli dan ODOL, Kemenhub Bangun Sistem Elektronik
- Permintaan Bebas Bos Pabrik Narkoba Asal Ukraina Ditolak oleh Majelis Hakim PN Denpasar
- Ini Cara Bedakan Beras Oplosan, Medium dan Premium Versi Bapanas
- Maurene Comey Tak Terima Dipecat oleh Donald Trump Tanpa Alasan yang Jelas
- Puluhan Tersangka Sindikat Judi Online Jaringan China dan Kamboja Ditangkap Bareskrim Polri
- Sampaikan Dupik, Hasto Kritiyanto Tuding KPK Melakukan Rekayasa Hukum
Advertisement
Advertisement
