Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terancam Lonjakan Covid-19

Penyekatan Jembatan Suramadu baik dari arah Kota Surabaya maupun dari arah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 mulai diberlakukan Kamis (17/6/2021). - ANTARA/Pemkot Surabaya
20 Juni 2021 20:37 WIB Rahmad Fauzan News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA – Tingginya keterisian rumah sakit seiring dengan melonjaknya kasus positif Corona, dinilai bakal berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional.

Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pemerintah perlu segera mengantisipasi dan mencari jalan tengah situasi tersebut. Hal itu dibutuhkan agar kebijakan pembatasan pergerakan yang diambil tidak berdampak terlalu besar terhadap perekonomian nasional dan dunia usaha seperti tahun lalu.

"Agar kebijakan pembatasan tidak berdampak ke perekonomian dan dunia usaha seperti tahun lalu, harus dicari jalan tengahnya. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi jatuh lagi ke level negatif," ujar Faisal, Minggu (20/6/2021).

Apabila pemerintah mampu menemukan langkah antisipasif, meskipun tetap menerapkan pembatasan pergerakan masyarakat, Faisal optimistis pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun ini bisa tetap berada di zona positif. Walaupun demikian, dia tidak yakin pertumbuhan ekonomi bisa melampaui 5 persen.

Namun, dia mengingatkan jika pembatasan sosial yang diterapkan memaksa pabrik-pabrik untuk turut membatasi kegiatan produksinya, maka terdapat potensi indeks manufaktur RI merosot di bawah 50. Apalagi jika pembatasan di pabrik diiringi oleh penurunan permintaan di pasar.

Kendati demikian, Faisal meyakini pada kuartal kedua tahun ini kondisi dunia usaha masih akan bergerak positif. Dia meyakini pertumbuhan ekonomi masih memungkinkan untuk menyentuh level 4 persen.

Namun jika kasus Covid-19 terus meningkat, Faisal memprediksi pada kuartal IV/2021 pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa kembali ke level minus.

"Kita tidak tahu sampai sejauh mana peningkatan kasus ini akan berlangsung. Sebagaimana waktu kita tergagap menghadapi first wave, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penanganan Covid-19, dan dicari solusi dengan menampung masukan ahli epidemiologi dan ahli ekonomi," ujarnya.

Sumber : JIBI/Bisnis.com