Advertisement
Pertumbuhan Ekonomi Bisa Terancam Lonjakan Covid-19
Penyekatan Jembatan Suramadu baik dari arah Kota Surabaya maupun dari arah Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur, sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19 mulai diberlakukan Kamis (17/6/2021). - ANTARA/Pemkot Surabaya
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Tingginya keterisian rumah sakit seiring dengan melonjaknya kasus positif Corona, dinilai bakal berdampak terhadap kondisi perekonomian nasional.
Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Mohammad Faisal mengatakan pemerintah perlu segera mengantisipasi dan mencari jalan tengah situasi tersebut. Hal itu dibutuhkan agar kebijakan pembatasan pergerakan yang diambil tidak berdampak terlalu besar terhadap perekonomian nasional dan dunia usaha seperti tahun lalu.
Advertisement
"Agar kebijakan pembatasan tidak berdampak ke perekonomian dan dunia usaha seperti tahun lalu, harus dicari jalan tengahnya. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi jatuh lagi ke level negatif," ujar Faisal, Minggu (20/6/2021).
Apabila pemerintah mampu menemukan langkah antisipasif, meskipun tetap menerapkan pembatasan pergerakan masyarakat, Faisal optimistis pertumbuhan ekonomi sampai dengan akhir tahun ini bisa tetap berada di zona positif. Walaupun demikian, dia tidak yakin pertumbuhan ekonomi bisa melampaui 5 persen.
Namun, dia mengingatkan jika pembatasan sosial yang diterapkan memaksa pabrik-pabrik untuk turut membatasi kegiatan produksinya, maka terdapat potensi indeks manufaktur RI merosot di bawah 50. Apalagi jika pembatasan di pabrik diiringi oleh penurunan permintaan di pasar.
Kendati demikian, Faisal meyakini pada kuartal kedua tahun ini kondisi dunia usaha masih akan bergerak positif. Dia meyakini pertumbuhan ekonomi masih memungkinkan untuk menyentuh level 4 persen.
Namun jika kasus Covid-19 terus meningkat, Faisal memprediksi pada kuartal IV/2021 pertumbuhan ekonomi diperkirakan bisa kembali ke level minus.
"Kita tidak tahu sampai sejauh mana peningkatan kasus ini akan berlangsung. Sebagaimana waktu kita tergagap menghadapi first wave, pemerintah perlu mengevaluasi kebijakan penanganan Covid-19, dan dicari solusi dengan menampung masukan ahli epidemiologi dan ahli ekonomi," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
