Advertisement
Sudah Setahun, Pengelolaan Gerbang Samudra Raksa Masih Dalam Kajian

Advertisement
Harianjogja.com, KULONPROGO-- Pemerintah Kabupaten Kulonprogo masih mengkaji soal pengelolaan gerbang Samudra Raksa. Kajian matang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kulonprogo sebelum pengelolaan objek wisata yang berada di perbatasan Kulonprogo-Magelang tersebut resmi dikelola pihak ketiga.
Wakil Bupati Kulonprogo Fajar Gegana mengatakan kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo, dalam hal ini bagian pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Kulonprogo nantinya akan disampaikan kepada pihak ketiga, sebagai pemenang lelang pengelolaan Gerbang Samudra Raksa.
Advertisement
"Kami membuat kajian itu supaya pengelolaan (Gerbang Samudra Raksa) bisa dikelola dalam jangka panjang. Dari kajian itu akan muncul nilai-nilai. Jadi, bagaimana dikelola dari tahun per tahun, perkembangannya seperti apa, potensinya seperti apa lalu apa yang didapatkan dari pengelolaan itu," kata Fajar pada Minggu (13/6/2021).
Baca juga: Begini Klarifikasi Pemerintah Soal Pajak Sembako dan Sekolah
Kajian yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kulonprogo juga mempertimbangkan soal belum optimalnya pengelolaan tersebut dalam kurun waktu satu tahun.
"Sehingga setiap tahun ada perubahan-perubahan untuk memorandum of understanding (MoU)-nya. Apabila pengelolaanya di tahun pertama belum optimal maka di tahun berikutnya perlu optimalisasi dimana terdapat potensi penambahan pendapatan," kata Fajar.
Gerbang Samudra Raksa Jadi Potensi Wisata Baru
Kepala Dinas Pariwisata (Dinpar) Kabupaten Kulonprogo, Joko Mursito, mengatakan Gerbang Samudra Raksa punya potensi untuk menarik minat wisatawan agar datang ke bumi binangun.
"Samudra Raksa sudah mempunyai bangunan yang mampu dikembangkan sejumlah aspek seperti industri kreatif kuliner, kemudian wisata buatan dan sebagainya," ujar Joko beberapa waktu lalu.
Lebih lanjut, Gerbang Samudra Raksa sendiri pengelolaannya sudah diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kulonprogo oleh Pemerintah Pusat.
"Akan tetapi, asetnya belum. Nah, dalam kaitan pengelolaan ini, maka kita beberapa kali melakukan koordinasi lintas sektoral untuk membuat analisa maupun kajian agar aset bangunan dan lingkungan yang nilainya sangat fantastis itu tidak kemudian nanti di tengah jalan berhenti," kata Joko.
"Artinya, ya harus betul-betul dihitung tentang siapa yang mampu mengelola. Kemudian harapannya bisa menggerakkan ekonomi masyarakat, dan bisa menambah pendapatan asli daerah (PAD)," sambung Joko.
Koordinasi lintas sektoral yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Kulonprogo membahas sejumlah mekanisme pengelolaan. Apakah nantinya pengelolaan akan dilakukan oleh pemerintah, swasta, atau badan usaha milik desa (BUMDES). Skema lelang juga bakal ditempuh oleh Dinpar Kabupaten Kulonprogo.
"Maka dalam pertemuan itu ada beberapa skema pengelolaan antara lain, dikelola oleh pemerintah, dikelola oleh swasta, kemudian dikelola oleh masyarakat melalui BUMD atau BUMDES dan sepertinya memang mengerucut pada lelang," kata Joko.
"Jadi akan dilelang, siapa yang menang akan mengelola. Tentu dengan tata aturan yang memang disyaratkan atau tata aturan yang berlaku. Sehingga dari sisi kepariwisataan memang gerbang itu berpotensi untuk menjadi salah satu lokasi wisata baru seperti industri kreatif kuliner, kemudian wisata buatan dan sebagainya," ungkap Joko.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Lainnya
Berita Pilihan
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
- Kementerian HAM Menjadi Penjamin Pelaku Persekusi Retret, DPR Bertanya Alasannya
- Kementerian Sosial Pastikan Pembangunan 100 Sekolah Rakyat Dimulai September 2025
- KPK akan Pelajari Dokumen Terkait Kunjungan Istri Menteri UMKM ke Eropa
- Donald Trump Ingin Gelar UFC di Gedung Putih
Advertisement

Jadwal KRL Solo Jogja Hari Ini, Senin (7/7/2025), Naik dari Stasiun Palur, Jebres, Purwosari dan Solo Balapan
Advertisement

Jalur Hiking Merapi di Argobelah Klaten Kian Beragam dengan Panorama Menarik
Advertisement
Berita Populer
- Nurmala Kartini Sjahrir, Adik Luhut yang Diunggulkan jadi Dubes Indonesia di Jepang, Berikut Profilnya
- Sekolah Rakyat Dibangun Mulai September 2025, Dilengkapi Dapur dan Asrama
- 29 Penumpang Belum Ditemukan, Manajemen KMP Tunu Pratama Jaya Minta Maaf
- DPR RI Bentuk Tim Supervisi Penulisan Ulang Sejarah
- Kemensos: Anak Jalanan Jadi Target Utama Ikuti Sekolah Rakyat
- Banjir di DKI Jakarta Rendam 51 RT
- Kementerian PKP Siapkan Rp43,6 Trilun untuk Merenovasi 2 Juta Rumah Tak Layak Huni
Advertisement
Advertisement