Advertisement
Prabowo Nilai Jokowi Pro Rakyat, Tapi Terhambat Birokrasi
Presiden Jokowi dan Menhan Prabowo Subianto saat meninjau kawasan food estate di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, awal Juli 2020. - Instagram/Prabowo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA — Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto berpendapat Presiden Joko Widodo atau Jokowi memiliki arah kebijakan yang pro-rakyat. Hanya saja, arah kebijakan itu terhalang oleh birokrasi pemerintahan yang lamban.
“Saya sudah ikut [Jokowi] hampir dua tahun. Kehendaknya jelas pro-rakyat tapi memang birokrasi Indonesia ini sulit luar biasa. Pak Jokowi hatinya baik ada beberapa pejabat di depan iya-iya tetapi di belakang dilambatin,” kata Prabowo dalam Podcast Deddy Corbuzier, Minggu (13/6/2021).
Advertisement
Prabowo menuturkan birokrasi yang lamban itu diisi oleh pejabat-pejabat yang mayoritas menunda sejumlah proyek strategis yang telah ditargetkan oleh Jokowi. Padahal, arahan dan petunjuk Jokowi sudah relatif detil pada tingkatan birokrat di lingkungan pemerintahan.
“Banyak birokrat pintar, dia jago mencari 20 alasan untuk menyampaikan bahwa proyek ini susah dijalankan nanti dia cari beberapa peraturan kesimpulannya ini tidak bisa,” kata dia.
Karakteristik birokrat di Tanah Air itu berbanding terbalik dengan yang ada di Republik Rakyat Tiongkok (RRT). Prabowo mengatakan birokrat di RRT memiliki karakter yang patuh, cepat dan loyal pada setiap instruksi pimpinan.
“Kalau kita lihat Tiongkok habis pandemi bisa pulih. Dia bisa berapa persen pertumbuhan yang dilakukan RRT harus kita akui dia dalam 40 tahun kemiskinan hilang. Ada yang bilang itu negara otoriter. Sekarang kemiskinan hilang,” tuturnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Mau Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis? Begini Cara Mendaftar Program PKG
Harga Gabah Kering Panen di Bantul Dipatok Rp6.500 per Kg
Satpo PP Temukan 24 Lokasi Vandalisme "Adili Jokowi" di Surabaya
Advertisement
Hore! Pemerintah Tanggung Pajak Penghasilan Pekerja di Sektor Padat Karya
Prabowo akan Memantau Program Cek Kesehatan Gratis secara Senyap
Rumah Ketum PP Digeledah KPK, Sekjend: Kami Hormati Proses Hukum
Advertisement
Dampak Kebijakan Imigrasi Donald Trump, 2 Orang WNI Ditangkap
Polisi Tangkap 3 Pegawai KPK Gadungan
Kantor Kepresidenan: Reshuffle KabinetSepenuhnya Kewenangan Presiden Prabowo
KPK Sempat Bertanya ke Tio Terkait Kompensasi Hasto PDIP di Kasus Harun Masiku
Advertisement
BKN Ajak ASN Terapkan WFA 2 Hari dalam Sepekan
Berita Pilihan
- Mau Ikut Pemeriksaan Kesehatan Gratis? Begini Cara Mendaftar Program PKG
- Imbas Pemangkasan Anggaran Infrastruktur, Gapensi: Ada 185 Sektor Industri Bakal Terdampak
- Dampak Kebijakan Imigrasi Donald Trump, 2 Orang WNI Ditangkap
- Efisiensi Anggaran, Komisi Yudisial Tolak Permintaan Seleksi Hakim Agung
- Status Hukuman Mary Jane Setelah Dipulangkan Masih Menunggu Keputusan Presiden Filipina
Advertisement
Jadwal KRL Solo Jogja Akhir Pekan Ini 8-9 Februari 2025, dari Stasiun Palur hingga Tugu
Advertisement
Liburan ke Garut, Ini Lima Tempat Wisata Alam Tersembunyi yang Layak Dinikmati
Advertisement
Berita Populer
- KKP Periksa 6 Kepala Desa Terkait Kasus Pagar Laut Tangerang
- Heboh Gaji ke-13 ASN Bakal Dipangkas, Menteri Keuangan Pastikan Sudah Dianggarkan
- Jakarta, Bandung, Semarang dan Jogja Hari Ini Diprediksi Bakal Diguyur Hujan
- Donald Trump Blokir Fasilitas Mahkamah Pidana Internasional Buntut Penyelidikan pada Individu di Israel
- Pembahasan Berbagai RUU Bakal Dikebut, Kejar Target 100 Hari Pertama Kabinet
- Pemerintah Diminta Bikin Aturan Tegas Batasi Anak Main Medsos, PBNU: Melindungi dari Konten Berbahaya
- AHY Dorong Kasus Sertifikat Laut Ditindak Tegas
Advertisement
Advertisement
