Advertisement
Setelah Beras, Sekolah Juga Bakal Dipajaki Pemerintah
Pemerintah akan mengenakan pajak bagi sekolah./JIBI/Solopo- - Nicolous Irawan
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah merevisi Undang-undang nomor 6 tahun 1983, perubahannya yakni akan mengenakan pajak pertambahan nilai atau PPN pada jasa pendidikan.
Padahal sebelumnya, jasa pendidikan seperti sekolah tidak dikenakan pajak dikarenakan masuk kategori jasa bebas PPN.
Advertisement
Adapun rencana pengenaan ini tertuang dalam draft Rancangan Undang-Undang Revisi UU No 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Sebelumnya isi ketentuan ayat (3) Pasal 4A sebagai berikut:
Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. jasa pelayanan kesehatan medis;
b. jasa pelayanan sosial;
c. jasa pengiriman surat dengan perangko;
d. jasa keuangan;
e. jasa asuransi;
f. jasa keagamaan;
g. jasa pendidikan;
Dalam draft RUU Revisi tersebut menghapus jasa pendidikan sebagai jasa yang tidak dikenai PPN. Ketentuan ayat (3) Pasal 4A diubah, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut menjadi:
Jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai yakni jasa tertentu dalam kelompok jasa sebagai berikut:
a. dihapus;
b. dihapus;
c. dihapus;
d. dihapus;
e. dihapus;
f. jasa keagamaan, meliputi jasa yang diberikan oleh penceramah agama atau pengkhotbah dan kegiatan pelayanan ibadah keagamaan yang diselenggarakan rumah ibadah;
g. dihapus;
Jasa pendidikan yang dimaksud dalam hal ini sesuai dengan PMK 011 Tahun 2014 tentang Kriteria Jasa Pendidikan yang Tidak Dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti PAUD, SD, SMP, SMA/SMK hingga bimbel.
BACA JUGA: Duh...Hari Ini Ditemukan 455 Kasus Baru Covid-19 di DIY
Sebelumnya, pemerintah dikabarkan berencana mengenakan pajak untuk sembako termasuk beras sebesar 12%.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Best Report Awards 2025, Danamon Terima Penghargaan dari PPATK-AATKI
Banjir di Mataram Disebut Terparah Sejak 40 Tahun Terakhir
KPK Buka Peluang Panggil Istri Menteri UMKM Buntut Surat Kunjungan ke Eropa
Advertisement
KPU Minta Tambahan Anggaran Rp986 Miliar di 2026
Puluhan Demonstran Pro-Palestina Ditangkap Polisi di London Inggris
Advertisement
Gunung Lewotobi Laki-Laki Erupsi, 42 Penerbangan Pesawat Dibatalkan
Pekerja Seks Komersial Bermunculan di Sekitar IKN, Ditertibkan Satpol PP
BMKG Terbitkan Peringatan Dini Gelombang Tinggi di Perairan Selatan Bali
Advertisement
BPN Tegaskan Tidak Ada Pulau Jadi Hak Milik Warga Negara Asing di Sekitar Bali
Berita Pilihan
- KPK Masih Koordinasi Terkait Lokasi Pemeriksaan Gubenur Jatim Khofifah Sebagai Saksi Kasus Korupsi Dana Hibah
- Basarnas Tak Punya Sonar, Pencarian Kapal Tunu Pratama yang Tenggelam di Selat Bali Terkendala Anggaran
- Jumlah Penerima Bansos Terlibat Judi Online Capai 500 Ribu Lebih, Total Deposit Rp957 Miliar
- BPN Tegaskan Tidak Ada Pulau Jadi Hak Milik Warga Negara Asing di Sekitar Bali
- Ulang Tahun ke-90, Dalai Lama Ingin Hidup hingga 130 Tahun
Advertisement
Jadwal KRL Jogja Solo Terbaru, Naik dari Stasiun Tugu Turun di Palur, Selasa (8/7/2025)
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Gunung Raung Erupsi 2 Kali Pagi ini, Tinggi Letusan Capai 1 Km
- Dihujani 4,2 Miliar Liter Air, BMKG Ungkap Empat Pemicu Banjir di Mataram
- Banjir di Mataram Lombok Berdampak pada 30.681 Jiwa
- China Bakal Terapkan Aturan Baru Impor Peralatan Medis dari Uni Eropa
- Banjir di Jakarta Belum Surut, Warga Diingatkan Potensi Ancaman Rob 1-2 Hari ke Depan
- Kawasan Puncak Bogor Diterjang Banjir, 1 Tewas dan 2 Lainnya Hilang
- Polda Lampung Tangkap Admin Facebook Gay dan Anggotanya
Advertisement
Advertisement
