Dua Peserta Latsarmil SPPI Meninggal, DPR Minta Evaluasi
DPR minta evaluasi latsarmil usai dua peserta SPPI meninggal, soroti pentingnya cek kesehatan dan keselamatan pelatihan.
ASN. /Kemendagri
Harianjogja.com, JAKARTA - Badan Kepegawaian Negara (BKN) hingga saat ini belum secara resmi mengumumkan penerimaaan calon pegawai aparatur sipil negara (ASN) tahun 2021.
"BKN belum pernah mengumunkan secara resmi, kapan pembukaan penerimaan ASN tahun 2021," kata Pelaksana Tugas Kepala Biro Humas BKN, Paryono dihubungi di Jakarta, Sabtu (5/6/2021).
Paryono menyatakan semua tahapan mulai dari pengumuman, pendaftaran hingga seleksi dilakukan oleh BKN.
"Kendala belum diumumkan karena terkait dengan regulasi yang sampai saat ini belum turun," ujarnya.
Selain itu, dia mengungkapkan adanya perubahan dan revisi terkait formasi yang belum selesai dilakukan berbagai instansi.
Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) tambahan ASN secara nasional pada tahun anggaran 2021 untuk pemerintah pusat dan daerah sebanyak 1.275.387 orang.
Perinciannya sebanyak 83.669 orang untuk pemerintah pusat, terbagi atas 57.547 orang untuk ASN dan 26.122 orang untuk pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Sementara untuk pemerintah daerah sebanyak 1.191.718 orang terbagi atas 119.094 orang untuk PNS dan 1.072.623 orang untuk PPPK.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
DPR minta evaluasi latsarmil usai dua peserta SPPI meninggal, soroti pentingnya cek kesehatan dan keselamatan pelatihan.
Pria di Bantul ditangkap setelah mencuri ponsel tetangga dan memakai WhatsApp korban untuk menipu rekan hingga meraup Rp20 juta.
Jadwal KRL Jogja–Solo Kamis 25 Juni 2026 lengkap dari Yogyakarta hingga Palur. Tarif Rp8.000 dengan keberangkatan sejak pagi hingga malam.
Pendaki gunung perlu waspada hipotermia. Pakar UMY mengingatkan bahaya baju katun dan membagikan cara menjaga suhu tubuh saat mendaki.
Daya saing Indonesia turun ke peringkat 48 dunia pada 2026. Infrastruktur dan efisiensi bisnis menjadi faktor utama yang menekan posisi RI.
Dugaan uang Rp20 juta ke oknum BEM UBK memicu kecaman alumni. IKA UBK mendesak sanksi tegas dan klarifikasi terbuka kepada publik.