Soal Pensiun Dini Karyawan Garuda, Federasi Pilot Akan Menjembatani

Anitana Widya Puspa

Rabu, 26 Mei 2021 - 06:27 WIB

Sunartono

Soal Pensiun Dini Karyawan Garuda, Federasi Pilot Akan Menjembatani

Garuda Indonesia - istimewa

Harianjogja.com, JAKARTA - Federasi Pilot Indonesia (FPI) mengharapkan bisa menjembatani persoalan internal yang saat ini tengah dihadapi karyawan PT Garuda Indonesia Tbk. (GIAA) agar menghasilkan solusi yang bersifat win-win.

Menyikapi problem internal yang terjadi di tubuh Garuda, Presiden FPI Ali Nahdi pun mengharapkan hasil terbaik yang bersifat win-win supaya tidak ada pihak yang dirugikan.

Sejauh ini, dia menyebutkan bahwa Federasi juga akan bersikap terbuka, menjembatani dan memberikan solusi yang sama-sama menguntungkan dan tidak dipaksakan. Menurutnya, sangat disayangkan jika kedepannya maskapai nasional seperti Garuda justru harus mengalami kondisi 'terjun bebas'.

“Saya harapkan ada win-win solution, dengan direktur, supaya saling menguntungkan, gimana baiknya supaya Garuda bisa terbang tinggi dan hidup kembali. Dengan cara masing-masing, apakah dengan kargonya? Atau dengan cara yang lain. Karena profesi pilot itu aset dan susah untuk menjadi awak kabin. Tak semuanya bisa,” katanya, Selasa (25/5/2021).

Secara terpisah, Ketua Harian Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) Tommy Tampatty juga menyerukan tak adanya ruang diskusi antara manajemen dan karyawan. Manajemen hanya mengundang karyawan setelah surat pernyataan tersebut diterbitkan. Tommy pun menilai kebijakan tersebut keluar tanpa perundingan dan menyebutnya seperti ‘PHK’ sepihak.

Tommy menjelaskan masih ada potensi bisnis yang dapat dikelola secara maksimal oleh manajemen. “Jadi kami juga menyikapi akan buat program bagi direksi untuk mundur dini direksi. Kami sudah merancang itu,” ujarnya.

Dia masih tetap optimis kedepannya pertumbuhan bisnis penerbangan akan menggeliat lagi. Sehingga memang perlu dilakukan penyelamatan aset bangsa. Tommy juga masih mengharapkan bantuan dan dukungan dari Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Komisi VI dan Komisi XI DPR-RI, hingga menyerukan persoalan ini Presiden JOKOWI dan seluruh masyarakat.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia