Advertisement
THR untuk PNS Dipangkas Bukti Nyata Kondisi Keuangan Negara Sulit
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3 - 2020). KTT tersebut membahas upaya negara/negara anggota G20 dalam penanganan COVID/19. Biro Pers dan Media Istana
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ekonom Senior Narasi Institute Fadhil Hasan menilai pemotongan THR atas aparatur sipil negara (ASN) atau PNS pada tahun ini mencerminkan bahwa keuangan negara tengah mengalami kesulitan.
“THR yang dipangkas ini menunjukkan kenyataan bahwa keuangan negara dalam suatu keadaan yang sulit akibat pandemi Covid-19,” katanya dalam Webinar, Jumat (7/5/2021).
Advertisement
Fadhil menyampaikan, di satu sisi, penerimaan negara mengalami penurunan, tercermin dari menurunnya tax ratio dari 9,8 persen pada tahun 2019 menjadi 8,3 persen pada 2020.
“Tax ratio terus menurun bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemkot Jogja Kebingungan Terapkan Larangan Mudik Lokal yang Disampaikan Pusat
Di samping itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.633,6 triliun atau 96,1 persen dari target berdasarkan Perpres 72/2020.
Jika dibandingkan dengan capaian 2019, realisasi pendapatan negara pada 2020 tumbuh negatif sebesar -16,7 persen.
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun atau 94,6 persen dari pagu Perpres 72/2020, tumbuh 12,2 persen dari realisasi 2019.
Fadhil memperkirakan penerimaan pajak pada tahun ini masih tetap tertekan dan defisit masih tetap besar, di atas 5 persen.
Namun demikian, menurutnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan THR secara penuh, dikarenakan THR merupakan salah satu instrumen yang dapat menggerakkan dan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal II/2021. Bila adapun, pemerintah seharusnya terbuka pada publik.
“Dengan Bank Indonesia diizinkan masuk ke pasar SBN, sebetulnya tidak ada alasan pemerintah tidak memiliki dana untuk membayarkan THR-nya para ASN tersebut. Bila ada alasan lain seharusnya pemerintah terbuka kepada publik,” jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Otak Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Bakal Diringkus Polri
Pemerintah Segera Menyusun Data Tunggal Kemiskinan
Advertisement
Pekan Depan Dipanggil, Firli Bahuri Diminta Kooperatif
Puncak Arus Mudik Liburan Natal Diprediksi Terjadi pada 24 Desember
Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
Advertisement
Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
Polri Sebut Telah Menindak 85 Influencer yang Promosikan Judi Online
Advertisement
Berita Pilihan
- Terkait Pemulangan Mary Jane, Filipina Sebut Indonesia Tidak Minta Imbalan
- Polisi Tembak Polisi hingga Tewas di Solok, Polda Sumbar Dalami Motifnya
- Eks Bupati Biak Ditangkap Terkait Kasus Pelecehan Anak di Bawah Umur
- Profil dan Harta Kekayaan Setyo Budiyanto, Jenderal Polisi yang Jadi Ketua KPK Periode 2024-2029
- Pakar Hukum Pidana Nilai Penetapan Tersangka Tom Lembong Masih Prematur
Advertisement
Advertisement
Ini Lima Desa Wisata Paling Mudah Diakses Wisatawan Menurut UN Tourism
Advertisement
Berita Populer
- RUU Tax Amnesty Tiba-tiba Masuk Prolegnas, Pengamat: Prioritas Saat Ini Justru RUU Perampasan Aset
- Bareskrim Polri Pulangkan DPO Judi Online Situs W88 dari Filipina
- KJRI Hamburg Jerman Resmi Melayani Permohonan Paspor Elektronik
- Koperasi Diminta Bergerak Ikut Bantu Pelaku UMKM dan Perangi Rentenir
- Pembangunan Kesehatan di Indonesia Berkembang, Hanya Saja Masih Menghadapi Kesenjangan dengan Negara Maju
- Berani ke Italia, Benjamin Netanyahu dan Yoav Gallant Bisa Ditangkap
- Pemerintah Inggris Dukung Program Makan Bergizi Gratis Prabowo-Gibran
Advertisement
Advertisement
