Advertisement
THR untuk PNS Dipangkas Bukti Nyata Kondisi Keuangan Negara Sulit
Presiden Joko Widodo (kiri) didampingi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) saat mengikuti KTT Luar Biasa G20 secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Kamis (26/3 - 2020). KTT tersebut membahas upaya negara/negara anggota G20 dalam penanganan COVID/19. Biro Pers dan Media Istana
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Ekonom Senior Narasi Institute Fadhil Hasan menilai pemotongan THR atas aparatur sipil negara (ASN) atau PNS pada tahun ini mencerminkan bahwa keuangan negara tengah mengalami kesulitan.
“THR yang dipangkas ini menunjukkan kenyataan bahwa keuangan negara dalam suatu keadaan yang sulit akibat pandemi Covid-19,” katanya dalam Webinar, Jumat (7/5/2021).
Fadhil menyampaikan, di satu sisi, penerimaan negara mengalami penurunan, tercermin dari menurunnya tax ratio dari 9,8 persen pada tahun 2019 menjadi 8,3 persen pada 2020.
PROMOTED: YouGov: Tokopedia Jadi Brand Paling Direkomendasikan Masyarakat Indonesia
“Tax ratio terus menurun bahkan sebelum adanya pandemi Covid-19,” ujarnya.
BACA JUGA: Pemkot Jogja Kebingungan Terapkan Larangan Mudik Lokal yang Disampaikan Pusat
Di samping itu, realisasi pendapatan negara mencapai Rp1.633,6 triliun atau 96,1 persen dari target berdasarkan Perpres 72/2020.
Jika dibandingkan dengan capaian 2019, realisasi pendapatan negara pada 2020 tumbuh negatif sebesar -16,7 persen.
Di sisi lain, realisasi belanja negara mencapai Rp2.589,9 triliun atau 94,6 persen dari pagu Perpres 72/2020, tumbuh 12,2 persen dari realisasi 2019.
Fadhil memperkirakan penerimaan pajak pada tahun ini masih tetap tertekan dan defisit masih tetap besar, di atas 5 persen.
Advertisement
Namun demikian, menurutnya tidak ada alasan bagi pemerintah untuk tidak memberikan THR secara penuh, dikarenakan THR merupakan salah satu instrumen yang dapat menggerakkan dan mendorong pertumbuhan konsumsi masyarakat pada kuartal II/2021. Bila adapun, pemerintah seharusnya terbuka pada publik.
“Dengan Bank Indonesia diizinkan masuk ke pasar SBN, sebetulnya tidak ada alasan pemerintah tidak memiliki dana untuk membayarkan THR-nya para ASN tersebut. Bila ada alasan lain seharusnya pemerintah terbuka kepada publik,” jelasnya.
Advertisement
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
16 Anggota Polri Jalani Sidang Etik Terkait Penembakan Brigadir J
Pasangan Suami Istri Anggota Polres Blora Dihukum 6 Tahun Penjara Karena Korupsi
Polisi Periksa Psikis dan Fisik Putri Candrawathi, Akan Ditahan?
Advertisement
Cek Usia Sel Widya Herbal Indonesia Pikat Peserta Il Festino
Ekspor ke China, PT Widodo Makmur Perkasa dan PT SII Jalin Kerja Sama
Terinspirasi Bung Tomo & Soedirman, Warga Ukraina Siap Mati
Presiden Jokowi Nyatakan Penyaluran BLT BBM mencapai 95,9 persen
Advertisement
Duh, Puluhan Ribu Ton Pupuk Organik di Sragen Menghilang
Perajin Tahu Tempe Ancam Gelar Demo jika...
_1661140382_thumb.jpg?w=220&h=150)
Progresif, Kuba Resmi Legalkan Pernikahan Sesama Jenis Setelah Referendum
Nadiem Bongkar Siapa Sosok 'Shadow Team' di Kemendikbudristek
Advertisement
Jadwal Lengkap KRL Jogja-Solo Hari Ini
Berita Pilihan
- Ribuan Kades di Jateng Diberi Edukasi Pencegahan Korupsi
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
- Capai Finish Bank Jateng Friendship Run Borobudur Marathon 2022, Ganjar Kain Tenun Ulos
- Driver Ojol Air Asia Diklaim Akan Dapat Bayaran Rp10 Juta per Bulan, Ini Kota Pertama di Indonesia yang Buka Pendaftaran
- Kontroversi Tim Bayangan Kemendikbud Berisi 400 Orang, Apa Tugas Mereka?
Advertisement
Peringati Hari Pariwisata Dunia, Bantul Gelar Pertunjukan Seni di YIA
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Dijual Segera, Kerangka Dinosourus Usia 150 Tahun untuk Ruang Tamu
- Lukas Enembe Kembali Tak Penuhi Panggilan Penyidikan karena Sakit, Kuasa Hukum Ajak KPK ke Papua
- Daftar Proyek Termahal di Era Jokowi, Sedot Dana Ratusan Triliun!
- Prabowo Tetap Buka Opsi Jokowi Jadi Cawapresnya di 2024
- Survei CSIS Buktikan Golkar Terpopuler di Mata Pemilih Muda
- Jogja Dapat Duit Insentif Rp10 Miliar dari Sri Mulyani
- Hasil Riset: 60 Persen Penyakit Tak Menular Disebabkan Buruknya Kualitas Udara
Advertisement
Advertisement
