Advertisement
Presiden Joe Biden Petimbangkan Dampak Sanksi AS terhadap Rusia
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. - Antara/Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat tengah mengevaluasi dampak sanksi terbaru terhadap Rusia. Pemerintahan di bawah Joe Biden itu kini siap untuk meningkatkannya jika Kremlin gagal mengendalikan serangan peretasan dan berhenti ikut campur proses politik AS.
Melansir Bisnis.com--jaringan Harianjogjacom dari Bloomberg, Presiden AS Joe Biden memiliki sejumlah opsi termasuk memperluas langkah-langkah pelarangan lembaga keuangan AS dari pasar sekunder untuk obligasi dalam mata uang rubel yang diterbitkan oleh bank-bank negara Rusia.
Advertisement
Biden memerintahkan sanksi terbaru terhadap Rusia, termasuk pembatasan pembelian surat utang negara, sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa Moskow berada di balik peretasan SolarWinds Corp. dan ikut campur dalam pemilihan umum AS tahun lalu.
AS juga memberikan sanksi kepada sejumlah entitas dan individu. Sebelumnya, pemerintah juga mengusir 10 diplomat Rusia yang bekerja di Washington, termasuk beberapa perwira intelijen.
Namun langkah tersebut diubah dan hanya menghukum Kremlin atas kesalahan di masa lalu sambil menjaga hubungan agar tidak semakin memburuk. Hal ini karena ketegangan tumbuh atas konsentrasi militer Rusia di dekat Ukraina.
Sementara itu, Rusia pada Sabtu menuduh seorang diplomat Ukraina mencuri informasi dan memberinya waktu tiga hari untuk meninggalkan negara itu. Ukraina mengisyaratkan akan menanggapi dengan cara yang sama.
Dua hari sebelum mengumumkan sanksi, Biden menawarkan untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin akhir tahun ini, bahkan setelah dia memperingatkan Putin mengenai sejumlah pelanggaran.
Untuk saat ini, para pejabat AS menantikan tanggapan Putin. Pada Jumat, Rusia mengusir 10 diplomat AS dan menjatuhkan sanksi pada delapan pejabat sebagai aksi balasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
