Advertisement
Presiden Joe Biden Petimbangkan Dampak Sanksi AS terhadap Rusia
Presiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden. - Antara/Reuters
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah Amerika Serikat tengah mengevaluasi dampak sanksi terbaru terhadap Rusia. Pemerintahan di bawah Joe Biden itu kini siap untuk meningkatkannya jika Kremlin gagal mengendalikan serangan peretasan dan berhenti ikut campur proses politik AS.
Melansir Bisnis.com--jaringan Harianjogjacom dari Bloomberg, Presiden AS Joe Biden memiliki sejumlah opsi termasuk memperluas langkah-langkah pelarangan lembaga keuangan AS dari pasar sekunder untuk obligasi dalam mata uang rubel yang diterbitkan oleh bank-bank negara Rusia.
Advertisement
Biden memerintahkan sanksi terbaru terhadap Rusia, termasuk pembatasan pembelian surat utang negara, sebagai tanggapan atas tuduhan bahwa Moskow berada di balik peretasan SolarWinds Corp. dan ikut campur dalam pemilihan umum AS tahun lalu.
AS juga memberikan sanksi kepada sejumlah entitas dan individu. Sebelumnya, pemerintah juga mengusir 10 diplomat Rusia yang bekerja di Washington, termasuk beberapa perwira intelijen.
Namun langkah tersebut diubah dan hanya menghukum Kremlin atas kesalahan di masa lalu sambil menjaga hubungan agar tidak semakin memburuk. Hal ini karena ketegangan tumbuh atas konsentrasi militer Rusia di dekat Ukraina.
Sementara itu, Rusia pada Sabtu menuduh seorang diplomat Ukraina mencuri informasi dan memberinya waktu tiga hari untuk meninggalkan negara itu. Ukraina mengisyaratkan akan menanggapi dengan cara yang sama.
Dua hari sebelum mengumumkan sanksi, Biden menawarkan untuk bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin akhir tahun ini, bahkan setelah dia memperingatkan Putin mengenai sejumlah pelanggaran.
Untuk saat ini, para pejabat AS menantikan tanggapan Putin. Pada Jumat, Rusia mengusir 10 diplomat AS dan menjatuhkan sanksi pada delapan pejabat sebagai aksi balasan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : bisnis.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
KPK Bantah Pimpinan Terbelah dalam Kasus Kuota Haji
PDIP Singgung Motif Pemanggilan Rieke oleh KPK
Prabowo Umumkan Indonesia Capai Swasembada Pangan di Karawang
Viral Balita Jatuh dari Balkon, Polisi Selidiki Dugaan Penelantaran
Advertisement
Soal Perpanjang Pencekalan Mantan Menag Yaqut, Ini Kata KPK
Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
Protes Iran Masuk Hari ke-10, Korban Tewas Capai 36 Orang
Buang Sampah dan Meludah Sembarang di Kuala Lumpur Didenda Rp8,2 Juta
Top Ten News Harianjogja.com: Relokasi Pedagang Hingga Kemiskinan
Advertisement
Protes Iran Memanas, Khamenei Dikabarkan Siapkan Pelarian
Prabowo Tunjuk Tito Pimpin Satgas Rehabilitasi Bencana Sumatera
MUI Usulkan Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Lebih Maslahat
China Kecam AS atas Penangkapan Presiden Venezuela
Kasus Produk Kecantikan, Richard Lee Dipanggil Polda Metro
Advertisement
MUI Soroti KUHP Baru soal Nikah Siri dan Poligami
Berita Pilihan
- KPK Bantah Pimpinan Terbelah dalam Kasus Kuota Haji
- Kebijakan Luar Negeri Trump Mengeras, Targetkan Greenland-Iran
- IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
Advertisement
Ribuan Warga Gunungkidul Dapat Bansos Makan Gratis Selama Sebulan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Libur Nataru, Tol Jogja-Solo Jadi Ruas Tersibuk di Regional Nusantara
- Prabowo Ungkap Alasan Retret Kabinet di Hambalang Awal 2026
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Big Match Liga Inggris: Arsenal vs Liverpool di Emirates
- SPPG Dekat Kandang Babi di Sragen Jadi Sorotan Muspika
- Bangunan Bergeser, SDN Kokap Kulonprogo Belajar di Tenda
- KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bekasi 40 Hari
Advertisement
Advertisement
