Advertisement
Mahfud MD Sebut Nilai Tagih BLBI Capai Rp110,45 Triliun
Menko Polhukam Mahfud MD menjadi pembicara kunci saat seminar nasional untuk memperingati HUT Ke-6 Badan Keamanan Laut (Bakamla) di Jakarta, Selasa (15/12/2020). Seminar tersebut membahas tema Pengelolaan Perbatasan Laut Republik Indonesia. ANTARA FOTO - Aditya Pradana Putra
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah menyebut nilai tagih utang Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) pada 1998 mencapai Rp110,45 triliun. Angka ini naik satu digit dibandingkan pengumuman sebelumnya.
Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD mengatakan, bahwa pihaknya telah menghitung ulang nilai tagih utang berdasarkan kurs serta kondisi terkini.
Advertisement
"Menghitung sesuai dengan perkembangan jumlah kurs uang kemudian sesudah menghitung pergerakan saham dan nilai properti yang dijaminkan pada waktu itu, ini yang menjadi pedoman adalah sebesar Rp110.454.809.645.467," katanya saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (15/4/2021).
Sebelumnya, pemerintah mengumumkan nilai tagih BLBI berkisar di angka Rp108 triliun, kemudian naik Rp109 triliun hingga saat ini mencapai Rp110,45 triliun. Angka ini dipaparkan Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam rapat.
Mahfud menjelaskan, bahwa nilai tersebut merupakan akumulasi dari aset kredit, saham, properti, rupiah dalam tabungan maupun simpanan mata uang asing yang telah dijaminkan.
Kendati demikian, pemerintah sudah menemukan setidaknya 12 masalah dalam penagihan piutang tersebut. Di antaranya jaminan barang yang ternyata dimiliki pihak ketiga, bukan penerima utang BLBI.
Pemerintah, kata Mahfud, akan membuka ruang pidana bagi penerima pinjaman BLBI apabila melakukan penipuan terhadap barang jaminan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Inggris Akan Kerahkan Jet Tempur ke Polandia
Menhub Komitmen Perkuat Keselamatan Semua Moda Transportasi
100.000 Personel TNI Dikerahkan untuk Perayaan HUT ke-80 di Monas
Daftar 23 Negara Dukung Deklarasi Palestina Merdeka
Advertisement
KPK Ungkap Kuota Khusus Haji Dijual Sesama Biro
DPR RI Desak Mendagri Tito Hentikan Efisiensi Dana Transfer ke Daerah
BNPB Ingatkan Banjir Bali Bisa Terulang
Merespons Ancaman Tarif Trump, China: Ini Pemaksaan Ekonomi
Mahmoud Abbas Desak Internasional Bertanggungjawab Atas Kejahatan Israel
Advertisement
100 Ribu WNI di AS Belum Lapor ke Kedutaan
Malaysia Serukan Negara Dunia Akhiri Hubungan dengan Israel
Kemenag dan Kemenkes Perkuat Program Pesantren Sehat
Menteri Koperasi Minta Tambahan Anggaran untuk Kopdes Merah Putih
600 Ribu Rekening Bermasalah Bisa Dapat Bansos, Ini Syaratnya
Advertisement
Transparansi Pemilu, DPR Pertanyakan Dokumen Capres yang Dibatasi
Berita Pilihan
- Puluhan Ribu Warga Turki Turun ke Jalan, Tuntut Erdogan Mundur
- Hidup Jadi Tenang di 9 Negara yang Tak Punya Utang
- Menkeu Purbaya Jamin Bunga Ringan untuk Pinjaman Kopdes ke Himbara
- Ini Duduk Perkara Temuan BPK Soal Proyek Tol CMNP yang Menyeret Anak Jusuf Hamka
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Baznas RI Turun Tangan Bantu Perbaikan Gizi Balita di Kulonprogo
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Polisi Selidiki Penyebab Kecelakaan Maut Bus Rombongan Rumah Sakit Bina Sehat
- Polisi Peru Tangkap Komplotan Pembunuh Diplomat Indonesia Zetro Purba
- Wasekjen PDIP Yoseph Aryo Dipanggil KPK Sebagai Saksi Kasus DJKA
- Hubungan Venezuela-AS Memanas, Ini Penyebabnya
- Bali Kembali Banjir, Kini Sampai ke Canggu
- Hari Ini Ada Demo, Polisi Kerahkan 4.562 Personel Amankan Jakarta
- PT PMT Disegel KLH, Diduga Sumber Cemaran Zat Radioaktif
Advertisement
Advertisement
