OTT di Nganjuk Dipimpin Pegawai KPK yang Tak Lolos TWK, Betulkah?
Peraih gelar doktor yang sempat lolos seleksi awal Capim KPK periode 2019-2023 itu dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi ASN.
Ilustrasi/Istimewa
Harianjogja.com, JAKARTA - Majalah Tempo mengutuk penganiayaan terhadap jurnalisnya di Surabaya.
Peristiwa penganiayaan tersebut dialami Nurhadi, Sabtu 27 Maret 2021, saat menjalankan tugas jurnalistik.
Pemimpin Redaksi Majalah Tempo Wahyu Dhyatmika dalam pernyataan tertulisnya menyebutkan penganiayaan tersebut sebagai serangan terhadap kebebasan pers. Hal itu juga melanggar KUHP serta Undang Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999.
"Tempo mengutuk aksi kekerasan tersebut dan menuntut semua pelakunya diadili serta dijatuhi hukuman sesuai hukum yang berlaku," ujar Wahyu Dhyatmika dalam pernyataannya, Minggu (28/3/2021).
Disebutkan bahwa kekerasan yang menimpa Nurhadi terjadi ketika dia menjalankan penugasan dari redaksi Majalah Tempo untuk meminta konfirmasi kepada mantan Direktur Pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Angin Prayitno Aji.
Komisi Pemberantasan Korupsi, tulis Wahyu, sudah menyatakan Angin sebagai tersangka dalam kasus suap pajak.
"Penganiayaan terjadi ketika sejumlah pengawal Angin Prayitno Aji menuduh Nurhadi masuk tanpa izin ke acara resepsi pernikahan anak Angin di Gedung Graha Samudera Bumimoro (GSB) di kompleks Komando Pembinaan Doktrin Pendidikan dan Latihan TNI Angkatan laut (Kodiklatal) Surabaya, Jawa Timur, pada Sabtu 27 Maret 2021 malam," ujar Wahyu.
Meski sudah menjelaskan statusnya sebagai wartawan Tempo yang sedang menjalankan tugas jurnalistik, mereka tetap merampas telepon genggam Nurhadi dan memaksa untuk memeriksa isinya.
"Nurhadi juga ditampar, dipiting, dipukul di beberapa bagian tubuhnya. Untuk memastikan Nurhadi tidak melaporkan hasil reportasenya, dia juga ditahan selama dua jam di sebuah hotel di Surabaya," tambah Wahyu.
Tempo menilai kekerasan ini merupakan tindak pidana yang melanggar setidaknya dua aturan yakni pasal 170 KUHP mengenai penggunaan kekerasan secara bersama-sama terhadap orang atau barang, dan pasal 18 ayat 1 UU Pers tentang tindakan yang menghambat atau menghalangi kegiatan jurnalistik.
Ancaman hukuman untuk pelanggaran ini adalah seberat-beratnya lima tahun enam bulan penjara.
Atas peristiwa tersebut, redaksi Tempo menyatakan sejumlah sikap berikut:
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Peraih gelar doktor yang sempat lolos seleksi awal Capim KPK periode 2019-2023 itu dikabarkan tidak lolos tes wawasan kebangsaan untuk alih status menjadi ASN.
Rupiah tembus Rp17.800 per dolar AS, Menkeu pastikan APBN tetap aman dan pemerintah siapkan langkah penguatan.
Prancis pertimbangkan gugatan hukum terhadap Israel usai insiden kekerasan terhadap aktivis flotilla bantuan Gaza.
Kemendikdasmen kucurkan Rp2 miliar bangun SD Muhammadiyah 2 Sorong yang rawan banjir, perkuat pendidikan di wilayah 3T.
PDHI dan AFKHI gelar safari nasional sosialisasi RUU Kedokteran Hewan, dorong regulasi komprehensif berbasis One Health.
Menkeu Purbaya optimistis target pendapatan negara 2026 tercapai. Coretax dan AI dorong kinerja pajak dan bea cukai meningkat.