Advertisement
Kepala Daerah Balas Budi ke Penyandang Dana Kampanye, KPK: Awas Terjebak Korupsi
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala daerah yang baru dilantik diingatkan untuk tidak terjebak korupsi akibat ingin "balas budi" pada penyandang dana kampanye. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nurul Gufron.
"Kami memahami dana untuk pilkada itu besar. Sementara tidak semua kepala daerah itu punya dana. Tapi kalau ada niat untuk balas budi pada penyandang dana menggunakan kewenangan yang dimiliki, bisa terjebak korupsi," katanya di Padang, Kamis (18/3/2021), dikutip dari Antara--jaringan Harianjogja.com.
Advertisement
Menurut dia, KPK memiliki data, untuk biaya pilkada pasangan calon kepala daerah butuh minimal 30-50 miliar. Sebanyak 84 persen dana itu dibiayai pihak ketiga.
Baca juga: Lurah Meninggal, Tegalrejo Gedangsari Akan Gelar PAW
Dana besar yang harus dikeluarkan itu tidak mungkin kembali dengan mengandalkan pendapatan sebagai kepala daerah sehingga terbuka potensi penyalahgunaan wewenang untuk "balas budi".
Penyalahgunaan kewenangan itu di antaranya terkait perizinan dan pengadaan barang dan jasa.
"Mumpung sekarang belum kejadian, kita ingatkan agar jangan sampai tersangkut kasus korupsi. KPK tidak ingin datang untuk penangkapan," katanya.
Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Baca juga: Beraksi Pakai Mobil, Pasutri Asal Magelang Curi Gabah di Kulonprogo
Ia mengapresiasi KPK yang memberikan pendampingan dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ke depan, menurut dia, Pemprov Sumbar akan memperkuat pengawasan pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Bappeda, Bakeuda, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, DPMPTSP, BKD dan Inspektorat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Indonesia Didorong Perkuat Rantai Pasok Hadyu Nasional
Hukuman Mati Dihapus, Dunia Soroti Motif Myanmar
Harta Rp4,17 M Disorot Saat Ketua Ombudsman Jadi Tersangka
Kasus Ijazah Jokowi Dinilai Lama, Polisi Buka Alasan di Baliknya
Advertisement
Trump Akui Negosiasi AS-Iran Ada di Jalan Buntu
Visa Petugas Haji Sempat Terkendala Kini Sudah Tuntas
Kasus Ketua Ombudsman Melebar, Muncul Desakan Usut Dugaan Suap Lain
KPK Sebut 8 Titik Rawan Korupsi Muncul di Program MBG
Bakal Ditarif, Selat Hormuz Jadi Sumber Cuan Iran, Nilainya Fantastis
Advertisement
Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Didorong Masuk Peradilan Umum
Menteri Hukum Serahkan Kasus Ketua Ombudsman ke Penegak Hukum
G20 Sepakat Bantu Negara Miskin Terdampak Konflik
Seluruh Korban Heli PK-CFX di Kalbar Ditemukan, Evakuasi Berlanjut
Polisi Ungkap Kronologi Kebakaran Tewaskan Satu Keluarga di Jakbar
Advertisement
Zulhas Dorong SPPG Serap Pangan dari Desa untuk Gerakkan Ekonomi Warga
Berita Pilihan
- Polisi Ungkap Kronologi Kebakaran Tewaskan Satu Keluarga di Jakbar
- TNI AD Kerahkan 209 Personel Evakuasi Heli Jatuh di Kalbar
- Wajah TNI Tersangka Teror Air Keras Akan Terungkap di Sidang
- Kejagung: Ketua Ombudsman RI Hery Susanto Terima Suap Rp1,5 Miliar
- Tragedi Kahramanmaras: Siswa Tembaki Kelas, Telan 9 Korban Jiwa
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Lowongan Manajer Kopdes Merah Putih 2026, Cek Syarat dan Linknya
- Mobil China Melesat, Penjualan Naik 79 Persen di Indonesia
- TNI AD Kerahkan 209 Personel Evakuasi Heli Jatuh di Kalbar
- Jadwal KRL Solo-Jogja 18 April 2026, Cek Jam Berangkat Terbaru
- Hukuman Mati Dihapus, Dunia Soroti Motif Myanmar
- Indonesia Didorong Perkuat Rantai Pasok Hadyu Nasional
- Bahaya Bernapas Lewat Mulut Saat Tidur dan Olahraga
Advertisement
Advertisement
