Advertisement
Kepala Daerah Balas Budi ke Penyandang Dana Kampanye, KPK: Awas Terjebak Korupsi
Ilustrasi. - Freepik
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Kepala daerah yang baru dilantik diingatkan untuk tidak terjebak korupsi akibat ingin "balas budi" pada penyandang dana kampanye. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Nurul Gufron.
"Kami memahami dana untuk pilkada itu besar. Sementara tidak semua kepala daerah itu punya dana. Tapi kalau ada niat untuk balas budi pada penyandang dana menggunakan kewenangan yang dimiliki, bisa terjebak korupsi," katanya di Padang, Kamis (18/3/2021), dikutip dari Antara--jaringan Harianjogja.com.
Advertisement
Menurut dia, KPK memiliki data, untuk biaya pilkada pasangan calon kepala daerah butuh minimal 30-50 miliar. Sebanyak 84 persen dana itu dibiayai pihak ketiga.
Baca juga: Lurah Meninggal, Tegalrejo Gedangsari Akan Gelar PAW
Dana besar yang harus dikeluarkan itu tidak mungkin kembali dengan mengandalkan pendapatan sebagai kepala daerah sehingga terbuka potensi penyalahgunaan wewenang untuk "balas budi".
Penyalahgunaan kewenangan itu di antaranya terkait perizinan dan pengadaan barang dan jasa.
"Mumpung sekarang belum kejadian, kita ingatkan agar jangan sampai tersangkut kasus korupsi. KPK tidak ingin datang untuk penangkapan," katanya.
Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk menjalankan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.
Baca juga: Beraksi Pakai Mobil, Pasutri Asal Magelang Curi Gabah di Kulonprogo
Ia mengapresiasi KPK yang memberikan pendampingan dan supervisi terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Ke depan, menurut dia, Pemprov Sumbar akan memperkuat pengawasan pada enam Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di antaranya Bappeda, Bakeuda, Biro Administrasi Pengadaan dan Pengelolaan Barang Milik Daerah, DPMPTSP, BKD dan Inspektorat.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Longsor PLTA Cisokan, PLN Hentikan Proyek Sementara
Gunung Semeru Erupsi 2 Kali, Kolom Abu Capai 700 Meter
101 Orang Diamankan Saat May Day Dibebaskan, Polisi Selidiki Aktor
Kredit Bunga 5 Persen Prabowo, Analis Soroti Risiko Bank BUMN
Advertisement
Awan Pelangi Bogor Viral, Ini Penjelasan Ilmiahnya
Kemenhub Perkuat Keamanan Penerbangan, Fokus Pesawat dan Haji
Selat Hormuz Memanas, Pernyataan Iran Picu Lonjakan BBM
Imigrasi Gagalkan Haji Nonprosedural, 42 WNI Dicegah Berangkat
AS Tutup Misi di Gaza, Stabilitas Baru Disiapkan
Advertisement
BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang Hari Ini
Longsor Proyek PLTA Upper Cisokan, BPBD Pastikan Nihil Korban
Longsor Pacitan Rusak 4 Rumah, Kerugian Belasan Juta
Waspada! Undangan Bimtek BGN 2026 Ternyata Hoaks
Kericuhan May Day Bandung, Sejumlah Pelaku Diamankan
Advertisement
Tujuh Penambang Emas Ilegal di Jambi Ditangkap Polisi
Berita Pilihan
- Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
Advertisement
Advertisement
Thailand Bakal Hapus Bebas Visa, Turis Wajib Verifikasi Saldo Keuangan
Advertisement
Berita Populer
- IKA FK Unsri Kawal Kasus Dokter Internship Meninggal, Ini Alasannya
- Aksi May Day di Jogja Dibatasi, Massa Tak Bisa ke Titik Nol
- DPR Usul SPT Pribadi Diperpanjang hingga Mei 2026
- May Day Sleman Meriah, Ada Cukur Gratis untuk Pekerja
- Kericuhan May Day Bandung, Sejumlah Pelaku Diamankan
- Kebijakan Baru Prabowo di Hari Buruh, Dari Desa hingga Driver Online
- Jamaah Haji RI Mulai Umrah Wajib di Masjidil Haram
Advertisement
Advertisement
