Advertisement
7 Kader Dipecat, Begini Respons Partai Demokrat Jogja
Ilustrasi Partai Demokrat. - Harian Jogja
Advertisement
Harianjogja.com, JOGJA--Partai Demokrat Kota Jogja terus berupaya meningkatkan aktivitasnya dalam berperan di tengah masyarakat meski kalangan internal elite sedang terjadi sejumlah persoalan.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jogja Rini Hapsari menyatakan kader Demokrat di Kota Jogja mengikuti apa pun keputusan partai terkait pemberhentian tujuh kader demi menjaga nama baik partai. Keberadaan kader dengan berbagai manuvernya itu dikhawatirkan akan menghambat perkembangan partai.
Advertisement
"Sehingga kami dari Kota Jogja mengikuti apa yang menjadi keputusan partai, terkait pemberhentian itu," kata Rini Senin (1/3/2021).
Baca juga: Artidjo Alkostar Dinilai Tepat Jadi Contoh Penegak Hukum di Indonesia
Sebelumnya tujuh kader internal Demokrat yang diberhentikan secara tetap dan tidak hormat adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie. Kelompok ini dinilai melakukan Gerakan Pengambil alihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.
Rini meyakini kader Demokrat di Kota Jogja tetap loyal. Ia mengklaim sampai saat ini tidak ada benih-benih pembelotan. Partai Demokrat Kota Jogja sangat menjunjung tinggi aturan partai dalam mensikapi kemungkinan adanya kader yang tidak tunduk. Saat ini ia lebih fokus pada upaya membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga: Anies Baswedan Doakan Jokowi, Begini Isinya
"Sampai saat ini masih solid, dan kami selalu mengimbau kepada kader agar mensikapi pemecatan oleh DPP itu dengan tenang dan tetap menjalankan kegiatan partai di tengah masyarakat, seperti membantu sosialisasi vaksinasi dan pencegahan Covid-19," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Presiden Prabowo Jadi Inspektur Upacara HUT Ke-79 Bhayangkara
Daftar Perombakan Direksi Garuda Indonesia: Mawardi Yahya Jadi Komisaris
Danantara Bidik Industri Media dan Hiburan untuk Tambah Penerimaan Negara
Advertisement
Kementrans Berjanji Tuntaskan Penerbitan SHM 129.553 Bidang Lahan Transmigran
Advertisement
Pakar Hukum Sebut Revisi UU Pemilu Wajib Memasukkan Putusan MK
Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
Program Cek Kesehatan Gratis Tak Ada Kabar, Pemda Diminta Mengecek
Advertisement
Berita Pilihan
- Pemerintah Sebut Makan Bergizi Gratis Telah Menjangkau 5,58 Juta Orang
- Pemilu dan Pilkada Diputuskan Diadakan Terpisah, DPR Pertanyakan Posisi Mahkamah Konstitusi
- Terungkap, Mantan Wali Kota Semarang Mbak Ita Melarang Pegawai Bapenda Hindari Panggilan KPK
- Sidang Suap Mantan Wali Kota Semarang, Kepala Bapenda Setor Rp1,2 Miliar ke Mbak Ita
- Pasangan Gay di Lamongan Dicokok Polisi Karena Bikin Konten Pornografi di FB-MiChat
Advertisement
Kementerian ATR/BPN Bantah Isu 2026 Tanah Tak Bersertifikat Diambil Negara, Dirjen PHPT: Itu Tidak Benar
Advertisement
Kampung Wisata Bisa Jadi Referensi Kunjungan Saat Liburan Sekolah
Advertisement
Berita Populer
- Paket Makan Bergizi Gratis Selama Liburan Sekolah, dari Roti, Telur, hingga Buah
- Iran Kirim Surat ke PBB, Minta AS dan Israel Tanggung Jawab atas Agresi
- Donald Trump Sebut Iran Punya 4 Situs Nuklir Utama
- Polda Lampung Tindak 693 kendaraan ODOL
- Guru Ngaji di Jaksel Cabuli 10 Santri Perempuan, Begini Modusnya
- Satgas Pangan Panggil Produsen 212 Merek Beras Nakal Hari Ini
- Langgar Hukum Internasional, Indonesia Kecam Serangan ke Iran
Advertisement
Advertisement
