HI UII Desak Pengusutan Independen Kekerasan Aparat Terhadap Massa Aksi 10 November
Prodi HI FISB UII mengecam dugaan kekerasan dalam aksi 10 November dan mendesak pengusutan independen serta perlindungan bagi demonstran.
Ilustrasi Partai Demokrat./Harian Jogja
Harianjogja.com, JOGJA--Partai Demokrat Kota Jogja terus berupaya meningkatkan aktivitasnya dalam berperan di tengah masyarakat meski kalangan internal elite sedang terjadi sejumlah persoalan.
Ketua DPC Partai Demokrat Kota Jogja Rini Hapsari menyatakan kader Demokrat di Kota Jogja mengikuti apa pun keputusan partai terkait pemberhentian tujuh kader demi menjaga nama baik partai. Keberadaan kader dengan berbagai manuvernya itu dikhawatirkan akan menghambat perkembangan partai.
"Sehingga kami dari Kota Jogja mengikuti apa yang menjadi keputusan partai, terkait pemberhentian itu," kata Rini Senin (1/3/2021).
Baca juga: Artidjo Alkostar Dinilai Tepat Jadi Contoh Penegak Hukum di Indonesia
Sebelumnya tujuh kader internal Demokrat yang diberhentikan secara tetap dan tidak hormat adalah Darmizal, Yus Sudarso, Tri Yulianto, Jhoni Allen Marbun, Syofwatillah Mohzaib, Ahmad Yahya, dan Marzuki Alie. Kelompok ini dinilai melakukan Gerakan Pengambil alihan Kepemimpinan Partai Demokrat (GPK-PD) secara inkonstitusional.
Rini meyakini kader Demokrat di Kota Jogja tetap loyal. Ia mengklaim sampai saat ini tidak ada benih-benih pembelotan. Partai Demokrat Kota Jogja sangat menjunjung tinggi aturan partai dalam mensikapi kemungkinan adanya kader yang tidak tunduk. Saat ini ia lebih fokus pada upaya membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
Baca juga: Anies Baswedan Doakan Jokowi, Begini Isinya
"Sampai saat ini masih solid, dan kami selalu mengimbau kepada kader agar mensikapi pemecatan oleh DPP itu dengan tenang dan tetap menjalankan kegiatan partai di tengah masyarakat, seperti membantu sosialisasi vaksinasi dan pencegahan Covid-19," ujarnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Prodi HI FISB UII mengecam dugaan kekerasan dalam aksi 10 November dan mendesak pengusutan independen serta perlindungan bagi demonstran.
AS kesulitan menutup jalur perdagangan darat Iran setelah Turkiye, Irak, dan Pakistan menolak permintaan Washington karena risiko ekonomi
Kapolri Suyudi Ario Seto memerintahkan penindakan calo dan pungli rekrutmen kerja serta meluncurkan program Poliran.
Panel Barus mengundurkan diri dari Projo dan politik praktis sementara untuk fokus mengawal agenda pemerintahan Presiden Prabowo.
DPR menggelar rapat paripurna pukul 14.00 WIB dengan agenda pengumuman usulan HMP 120 anggota terkait pemakzulan Gibran.
Komisi III DPR menggelar rapat perdana bersama Kapolri Suyudi untuk membahas dugaan penyadapan ilegal terhadap Prabowo dan kelompok LSP.