Gudang Palawija Digerebek, 14 Ton Pupuk Bersubsidi Disita Petugas

Pupuk bersubsidi - Ilustrasi/JIBI
11 Februari 2021 12:17 WIB Imam Yuda Saputra News Share :

Harianjogja.com, SEMARANG – Aparat Polres Blora, Jawa Tengah (Jateng), menggerebek gudang palawija di Desa Gabusan, Kecamatan Jati, Kabupaten Blora, yang diduga menjadi tempat penimbunan pupuk bersubsidi bagi petani.

Dalam aksi penggerebekan di Blora itu, polisi mengamankan sekitar 14,95 ton pupuk bersubsidi dari berbagai jenis seperti Phonska, TS, SP36, dan urea.

Kapolres Blora, AKBP Wiraga Dimas Tama, mengatakan penggerebekan itu berawal dari laporan warga yang mencurigai gudang tersebut sebagai tempat penyimpanan pupuk bersubsidi.

BACA JUGA : Pupuk Subsidi di Gunungkidul Tak Terserap Maksimal

“Dari hasil penyelidikan, akhirnya ditemukan barang bukti berupa 14,95 ton pupuk yang terdiri 200 sak pupuk bersubsidi Phonska, 35 sak pupuk bersubsidi TS atau SP36, dan 63 sak pupuk bersubsidi jenis urea. Totalnya mencapai 14,95 ton,” ujar Kapolres Blora dalam keterangan resmi, Rabu (10/2/2021).

Menyelidiki Pelaku Lain

Kapolres Blora menambahkan pupuk bersubsidi itu didapat dari wilayah Jawa Timur. Dalam pemasarannya, pemilik gudang menjual dengan harga lebih tinggi atau di atas rata-rata yang telah ditentukan pemerintah.

BACA JUGA : Keterserapan Rendah Jadi Penyebab Jatah Pupuk Bersubsidi

Pemilik gudang, N, 50, warga Desa Gabusan saat ini juga telah ditetapkan sebagai tersangka. “Pupuk sudah ada di TKP sekitar sepekan. Sebagian sudah diedarkan,” jelasnya.

AKBP Wiraga menjelaskan pihaknya akan terus menyelidiki pelaku lain yang ikut berperan dalam peredaran pupuk bersubsidi di atas harga yang telah ditetapkan pemerintah itu.

"Ini masih tahap awal dan kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut. Apakah ada tersangka lain atau saksi-saksi yang terlibat,” tuturnya.

BACA JUGA : Jatah Pupuk Bersubsidi untuk Gunungkidul Kembali

Tersangka saat ini telah diamankan di Mapolres Blora. Tersangka dijerat dengan pasal berlapis dan terancam hukuman penjara maksimal 2 tahun karena dianggap menyalahi aturan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian.

Sumber : JIBI/Solopos