Perekaman KTP-El Ditarget 5,7 Juta Jiwa pada 2021

Fitri Sartina Dewi

Jum'at, 22 Januari 2021 - 09:27 WIB

Bernadheta Dian Saraswati

Perekaman KTP-El Ditarget 5,7 Juta Jiwa pada 2021

Petugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Aceh Timur melakukan pendataan dan perekaman KTP elektronik di Kantor Disdukcapil Aceh Timur, Aceh, Selasa (10/3/2020). ANTARA FOTO - Syifa Yulinnas

Harianjogja.com, JAKARTA - Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) menargetkan perekaman KTP-el mencapai 5,7 juta jiwa pada tahun ini.

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Muhammad Hudori mengatakan target perekaman KTP elektronik atau KTP-el pada tahun ini tepatnya 5.777.755 jiwa.

Berdasarkan data dari Ditjen Dukcapil Kemendagri, Hudori mengungkapkan jumlah wajib KTP Tahun 2020 adalah sebesar 196.394.976 jiwa.

Sementara itu, capaian perekaman KTP-el sampai dengan akhir 2020 sejumlah 194.649.012 jiwa atau sebesar 99,11 persen.

"Dengan demikian, sisanya sebanyak 1.745.964 jiwa belum melakukan perekaman," kata Hudori seperti dikutip dalam keterangan pada situs resmi Kemendagri, Jumat (22/1/2021).

Adapun, untuk Tahun 2021 wajib KTP sebesar 200.426.767 jiwa dengan target perekaman KTP-el sebesar 5.777.755 jiwa yang terdiri dari sisa wajib KTP yang belum merekam pada Tahun 2020 sejumlah 1.745.964 jiwa dan wajib KTP pemula berumur 17 tahun sampai akhir Tahun 2021 sejumlah 4.031.791 jiwa.

Selain itu pada data kependudukan semester II Tahun 2020 juga terdapat penduduk sebanyak 17.463 jiwa berusia lebih dari 100 sampai dengan 115 tahun, yang mana kesemuanya sudah memiliki KTP-el.

Sebagai infomasi Kemendagri bersama Badan Pusat Statistik (BPS) bersinergi merilis data kependudukan Indonesia yang berjumlah 271.349.889 jiwa pada Tahun 2020.

“Sinergitas data kependudukan antara Kementerian Dalam Negeri dengan BPS saya berharap tetap terus berlanjut, sinkronisasi data tetap dijalankan terutama dalam mewujudkan satu data Indonesia yang diawali dengan data pelayanan kependudukan," ujar Hudori.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Sumber : Bisnis.com