Advertisement
DPR Ungkap Transaksi Keuangan Calon Kapolri, Ini Hasilnya
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani. - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--DPRÂ angkat bicara soal laporan transaksi keuangan Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diberikan PPATK.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengemukakan telah menerima dan membaca seluruh laporan dari PPATK mengenai transaksi keuangan calon Kapolri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Advertisement
Laporan transaksi keuangan Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo itu, menurut Arsul diberikan PPATK pada saat Komisi III menggelar rapat tertutup pada hari Kamis 14 Januari 2021 kemarin.
"Sudah, laporan sudah diterima waktu dalam rapat tertutup kemarin itu, nanti biar pimpinan saja yang sampaikan," tuturnya, Sabtu (16/1/2021).
Menurutnya sejauh ini laporan transaksi keuangan Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo masih dalam tahap wajar. Namun, dia tidak merincinya.
"Yang bisa saya katakan laporan dari PPATK itu semuanya oke," katanya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar RDP dengan mengundang PPATK terkait hasil pemantauan dan penelusuran keuangan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, pada Kamis (14/1/2021) siang yang berlangsung secara tertutup.
RDP itu gelar untuk mengetahui apakah ada aliran dana yang mencurigakan dari rekening Listyo Sigit yang ada di dalam maupun di luar negeri.
Anggota Komisi III DPR RI secara umum menanyakan kepada PPATK terkait penghasilan yang diperoleh Listyo sebagai anggota Polri dan juga akumulasi pengeluaran yang bersangkutan serta keluarganya.
Adapun hasil RDP Komisi III DPR RI dengan PPATK tersebut akan menjadi bahan Komisi III DPR dalam menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri pada pekan depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
Presiden Prabowo Pimpin Ratas di Hambalang, Ini yang Dibahas
Advertisement
Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
KPK Tahan 5 Tersangka Kasus Kredit Usaha BPR Bank Jepara Artha
DPR Soroti Asesmen Awal Program Sekolah Rakyat Kemensos
Dewan Pers: Wartawan Aman dari Jeratan UU ITE jika Patuh Kode Etik
Advertisement
Revisi Devisit APBN 2026 Disepakati Rp689,1 Triliun
Heboh Food Tray MBG Mengandung Minyak Babi, Begini Penjelasan RMI-NU
Digugat Tutut Soeharto ke PTUN Jakarta, Ini Kata Menkeu Purbaya
Kasus Riza Chalid, Kejagung Kejar Aset hingga Perusahaan Afiliasi
Politik Jepang, Takaichi Incar Posisi Perdana Menteri
Advertisement
Wamen Eddy Desak Pengesahan RUU KUHAP, Ini Alasannya
Berita Pilihan
- Dosen FH Unissula Diskorsing Karena Diduga Jadi Pelaku Kekerasan
- Perpres No.79 Tahun 2025, Tidak Hanya Soal Kenaikan Gaji
- Viral Kepsek Roni Dicopot, Wali Kota Prabumulih Terancam Sanksi
- Pejabat BPJPH Diduga Lakukan KDRT, Begini Respons Komnas Perempuan
- Korban Hilang Banjir Bali Terus Dipantau Tim SAR
Advertisement
Advertisement
Pemkab Boyolali Bangun Pedestrian Mirip Kawasan Malioboro Jogja
Advertisement
Berita Populer
- Tiba di Indonesia, Sapi Impor Australia untuk Dukung MBG
- Fahri Hamzah Siap Patuhi Putusan MK Wamen Dilarang Rangkap Jabatan
- Pemerintah Jamin Pembangunan Perumahan Sosial Tanpa Penggusuran
- 65 Ribu Warga Gaza Meninggal Akibat Serangan Israel
- Prakiraan BMKG, Mayoritas Wilayah Indonesia Diguyur Hujan
- Ratusan Siswa di Garut Diduga Keracunan Makanan MBG
- Deretan Selebritas Dunia Galang Dana untuk Palestina
Advertisement
Advertisement
