Wamen Rangkap Jabatan Komisaris BUMN Langgar Putusan MK dan Berpotensi Korupsi
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani./Antara
Harianjogja.com, JAKARTA--DPR angkat bicara soal laporan transaksi keuangan Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo yang diberikan PPATK.
Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Pesatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengemukakan telah menerima dan membaca seluruh laporan dari PPATK mengenai transaksi keuangan calon Kapolri Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Laporan transaksi keuangan Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo itu, menurut Arsul diberikan PPATK pada saat Komisi III menggelar rapat tertutup pada hari Kamis 14 Januari 2021 kemarin.
"Sudah, laporan sudah diterima waktu dalam rapat tertutup kemarin itu, nanti biar pimpinan saja yang sampaikan," tuturnya, Sabtu (16/1/2021).
Menurutnya sejauh ini laporan transaksi keuangan Komjen Polisi Listyo Sigit Prabowo masih dalam tahap wajar. Namun, dia tidak merincinya.
"Yang bisa saya katakan laporan dari PPATK itu semuanya oke," katanya.
Sebelumnya, Komisi III DPR RI menggelar RDP dengan mengundang PPATK terkait hasil pemantauan dan penelusuran keuangan calon Kapolri Komjen Pol Listyo Sigit Prabowo, pada Kamis (14/1/2021) siang yang berlangsung secara tertutup.
RDP itu gelar untuk mengetahui apakah ada aliran dana yang mencurigakan dari rekening Listyo Sigit yang ada di dalam maupun di luar negeri.
Anggota Komisi III DPR RI secara umum menanyakan kepada PPATK terkait penghasilan yang diperoleh Listyo sebagai anggota Polri dan juga akumulasi pengeluaran yang bersangkutan serta keluarganya.
Adapun hasil RDP Komisi III DPR RI dengan PPATK tersebut akan menjadi bahan Komisi III DPR dalam menggelar uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri pada pekan depan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi, Mahfud MD menilai wakil menteri yang merangkap sebagai komisaris BUMN melanggar putusan MK
KA Prameks kembali padat penumpang Senin ini, cek jadwal lengkap rute Jogja–Kutoarjo.
Kulonprogo siapkan program Kampung Redam untuk mencegah konflik horizontal. Lima kalurahan disiapkan menjadi proyek percontohan.
Kejagung menetapkan empat tersangka baru kasus korupsi IUP PT QSS terkait dugaan ekspor bauksit ilegal di Kalimantan Barat.
Kemenkes mencatat 2,3 juta anak Indonesia belum pernah imunisasi dalam tiga tahun terakhir. RI kini masuk enam besar dunia kasus zero dose.
Harga emas Pegadaian hari ini 23 Mei 2026 turun. Cek daftar lengkap harga emas Antam, UBS, dan Galeri24 terbaru di sini.