Advertisement
Pembatasan Jawa dan Bali Bersifat Wajib, Pemda Tidak Boleh Menolak
nPetugas Dishub gabungan dengan sejumlah instansi melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan pribadi berpelat nomor luar DIY dan bus AKAP yang masuk ke wilayah DIY di Lumbungrejo Tempel Sleman, Sabtu (11/4/2020), dalam rangka mengantisipasi penyebaran Covid-19. / Harian Jogja - Hafit Yudi Suprobo
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA- Pemerintah menerapkan Pelaksaanaan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Jawa dan Bali. Pemerintah daerah tidak boleh menolak menerapkan PPKM yakni bagian dari zona merah atau risiko tinggi.
"Bagi pihak manapun yang menolak kebijakan dari pusat yang disusun berdasarkan data ilmiah untuk segera mengindahkan instruksi pemerintah, karena instruksi ini bersifat wajib," kata juru bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam keterangan pers secara daring, Kamis (7/1/2021).
Advertisement
Kebijakan PPKM Jawa dan Bali dibuat untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19.
Baca juga: Terapkan PSBB, Sleman Buka Posko
Kebijakan tersebut dirancang sedemikian rupa untuk kepentingan sektor kesehatan dan ekonomi.
Dan bisa dilihat, berdasarkan grafik yang dipaparkan, dimana Pulau Jawa dan Bali merupakan zona merah dan kontributor terbesar di tingkat nasional dan menambahkan kasus positif tertinggi.
Baca juga: Ini 4 Perbedaan Utama Antara Gejala Flu dan Covid-19
"Bukan saja pemerintah daerah, masyarakat dari daerah tersebut bisa melihat dengan jelas tingkat kedaruratan penyebaran Covid-19 di daerah yang wajib dibatasi kegiatannya," kata Wiku.
Indikator penetapan wilayah PPKM Jawa dan Bali, di antaranya tingkat kematian diatas rata-rata tingkat kematian nasional, tingkat kesembuhan dibawah rata-rata tingkat kesembuhan nasional, tingkat kasus aktif diatas rata-rata tingkat kasus aktif nasional dan tingkat keterisian rumah sakit atau bed occupancy ratio untuk intensive care unit dan ruang isolasi diatas 70 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Turki Catat 4.460 Kasus Mengakhiri Hidup, Tertinggi Sepanjang Sejarah
Modus Visa Terbongkar, 14 WNA China Jadi Buruh di Jakarta
Operasi Thrifting Ilegal, 500 Balpres Dimusnahkan Kemendag
Kasus Brigadir Rizka Memanas, 9 Nama Diincar Polisi
Advertisement
BPOM Setujui Uji Klinik Awal Vaksin TB Teknik Hirup
Sekjen PBB Kecam Serangan Pemukim Israel ke Masjid di Tepi Barat
Pakar Soroti Pentingnya Protein Anak Usia Dini
Perjalanan Hidup Brigjen Hendra Kurniawan dan Kasus Hukumnya
Kasus Suap RSUD Ponorogo, KPK Temukan Mobil Mewah dr Yunus
Advertisement
Marcos Jr Janji Penjarakan Koruptor Proyek Banjir Sebelum Natal
Baku Tembak Kamboja-Thailand di Perbatasan Tewaskan 1 Orang
Korea Selatan Hentikan Penerbangan demi Ujian Suneung
Roy Suryo Diperiksa 9 Jam, Diperbolehkan Pulang Polisi
Shutdown AS Usai, Demokrat Dituding Kalah dalam Strategi Politik
Advertisement
107 WNI Tersangka Online Scam di Kamboja dalam Kondisi Aman
Berita Pilihan
Advertisement
Polresta Jogja Belum Bisa Tilang Bentor Meski Ada Larangan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Valve Luncurkan Steam Machine & Steam Frame, Saingi PS5
- Kekeringan di Kulonprogo Mulai Mereda, Dropping Air Dihentikan
- PLN dan HIPMI Perkuat Sinergi Dorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah
- Suksesi Keraton Solo, KGPH Hangabehi Disepakati Jadi Calon PB XIV
- PSIM Jogja Siapkan Uji Tanding di Jeda Internasional
- Mobil Pikap Terguling di Jalan Jogja-Wates, Sopir Luka Kepala
- Dewan Pers: Konten Medsos Media Massa Bukan Ranah UU ITE
Advertisement
Advertisement
