Advertisement
Corona Tak Terkendali, RS Swasta Tanpa Akreditasi Boleh Rawat Pasien Covid-19
Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah Pusat merekomendasikan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak memberlakukan hal-hal yang berlaku dalam kondisi normal selama pandemi Covid-19.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemda dapat memberikan izin kepada rumah sakit swasta yang tidak memiliki akreditasi.
Advertisement
"Kami membuat rekomendasi ke pemerintah daerah agar dalam situasi pandemi, hal-hal yang berlaku dalam kondisi normal bisa tidak diberlakukan. Salah satunya, untuk rumah sakit yang belum terakreditasi, yang tetap dapat melayani pasien Covid-19," ujar Nadia kepada JIBI, Senin (28/12/2020).
Selanjutnya, kewenangan untuk merawat pasien Covid-19 juga didorong agar diberikan oleh pemda ke rumah sakit swasta lainnya seiring dengan munculnya pertimbangan pemerintah untuk mengantisipasi pelonjakan kasus Covid-19 setelah masalah liburan Natal dan Tahun Baru (nataru).
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprediksi tren peningkatan kasus positif Covid-19 setelah masa libur panjang mencapai 25-40 persen. Bahkan, peluang terjadinya kenaikan yang lebih tinggi disebut cukup besar sehingga antisipasi merupakan salah satu langkah penanganan yang dinilai sangat vital.
Jajaran pemda selaku Kepala Tim Satgas Penanganan Covid-19 di daerah, lanjutnya, diminta mengantisipasi salah satunya dengan memaksimalkan ruangan di rumah sakit swasta untuk merawat pasien Covid-19.
Sementara untuk perihal pembiayaan, tambah Nadia, sepenuhnya akan disediakan oleh Pemerintah Pusat.
"Jika tidak memungkinkan, pemerintah akan membuat tenda-tenda darurat dengan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB]," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Anak Tewas Diduga Dianiaya Ibu Tiri di Sukabumi, Ini Respons KemenPPPA
Wamen HAM: Penganiayaan Anak oleh Oknum Brimob di Tual Langgar HAM
Asyiik! Tol Solo-Jogja-NYIA Digunakan Gratis saat Mudik Lebaran 2026
SPPG NU Diresmikan di Lombok, Dorong Gizi Santri dan Ekonomi Umat
Advertisement
KPK Dukung RUU Perampasan Aset untuk Pulihkan Kerugian Negara
DPR Soroti Rencana Impor 105.000 Kendaraan untuk Koperasi Merah Putih
Trump Kirim Kapal Rumah Sakit ke Greenland
Eskalasi Pakistan-Afghanistan, 17 Sipil Tewas
WFP: Somalia Terancam Kelaparan Massal
Advertisement
Wabah Distemper Tewaskan 72 Harimau di Thailand
10 Tewas akibat Gempuran Israel di Lebanon Timur
Perahu Migran Terbalik di Kreta, 5 Tewas dan 25 Hilang
9 KKB Yahukimo Ditetapkan Tersangka
Heboh Agrinas Impor 105.000 Pikap India, APM Lokal Buka Suara
Advertisement
Badan Gizi Nasional Tegaskan Insentif Mitra MBG Dibayar Saat Libur Nas
Berita Pilihan
Advertisement
Kelok Mertan View Kulonprogo Sepi, Tinggal Kenangan Spot Ngabuburit
Advertisement
Wamenpar Dorong Prambanan Shiva Festival Jadi Agenda Unggulan
Advertisement
Berita Populer
- Bea Cukai Segel Toko Perhiasan Mewah, Ini Masalahnya
- Kecelakaan Maut di Maguwoharjo, Satu Pengendara Motor Tewas
- Menteri Israel Masuki Masjid Al-Aqsa Saat Jumat Pertama Ramadan
- Sassuolo Hajar Verona 3-0, Jay Idzes Tampil Solid
- Dua Perempuan di Klaten Ditangkap Gegara Edarkan Uang Palsu
- Korupsi Hibah Sleman, Ahli: Diskresi Tak Boleh Bermuatan Kepentingan
- Penggeledahan Pabrik Emas Surabaya, Aliran Dana PETI Kalbar
Advertisement
Advertisement
