Advertisement
Corona Tak Terkendali, RS Swasta Tanpa Akreditasi Boleh Rawat Pasien Covid-19
Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah Pusat merekomendasikan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak memberlakukan hal-hal yang berlaku dalam kondisi normal selama pandemi Covid-19.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemda dapat memberikan izin kepada rumah sakit swasta yang tidak memiliki akreditasi.
Advertisement
"Kami membuat rekomendasi ke pemerintah daerah agar dalam situasi pandemi, hal-hal yang berlaku dalam kondisi normal bisa tidak diberlakukan. Salah satunya, untuk rumah sakit yang belum terakreditasi, yang tetap dapat melayani pasien Covid-19," ujar Nadia kepada JIBI, Senin (28/12/2020).
Selanjutnya, kewenangan untuk merawat pasien Covid-19 juga didorong agar diberikan oleh pemda ke rumah sakit swasta lainnya seiring dengan munculnya pertimbangan pemerintah untuk mengantisipasi pelonjakan kasus Covid-19 setelah masalah liburan Natal dan Tahun Baru (nataru).
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprediksi tren peningkatan kasus positif Covid-19 setelah masa libur panjang mencapai 25-40 persen. Bahkan, peluang terjadinya kenaikan yang lebih tinggi disebut cukup besar sehingga antisipasi merupakan salah satu langkah penanganan yang dinilai sangat vital.
Jajaran pemda selaku Kepala Tim Satgas Penanganan Covid-19 di daerah, lanjutnya, diminta mengantisipasi salah satunya dengan memaksimalkan ruangan di rumah sakit swasta untuk merawat pasien Covid-19.
Sementara untuk perihal pembiayaan, tambah Nadia, sepenuhnya akan disediakan oleh Pemerintah Pusat.
"Jika tidak memungkinkan, pemerintah akan membuat tenda-tenda darurat dengan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB]," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
BPJS Ketenagakerjaan DIY Salurkan Klaim Rp1,19 Triliun Sepanjang 2025
Harga Bensin di Jepang Melonjak Tajam Imbas Perang AS-Israel ke Iran
Iran Minta Negara Arab Tunjukkan Lokasi Pasukan AS-Israel
Duh, Serangan Proyektil Hantam Kapal Kargo di Selat Hormuz
Advertisement
Pegadaian Tebar Bingkisan Lebaran ke Puluhan Bank Sampah Jateng-DIY
Kemenhaj Siapkan Tiga Skenario Haji 2026 di Tengah Konflik Global
Pasokan Energi Terancam, Gangguan di Selat Hormuz Guncang Ekonomi
Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Restorative Justice
Dampak Perang Iran-AS, Pemerintah Belum Berencana Rombak APBN 2026
Advertisement
KPK Ungkap Identitas Lima Tersangka Suap Proyek di Rejang Lebong
Darurat Mental, 700.000 Anak Indonesia Alami Depresi dan Cemas
Karyawan PT Freeport Tewas Ditembak di Grasberg Mimika
Mudik Lebaran 2026 Didukung 3.115 Km Jalan Tol dan 10 Tol Fungsional
Gugatan Praperadilan Yaqut Ditolak, KPK Lanjutkan Kasus Kuota Haji
Advertisement
Agresi Israel di Lebanon Tewaskan 570 Orang dalam Sepekan Terakhir
Berita Pilihan
- Iran Minta Negara Arab Tunjukkan Lokasi Pasukan AS-Israel
- Tersangka Kasus Dugaan Ijazah Palsu Jokowi Ajukan Restorative Justice
- Israel Beli 5.000 Bom Pintar Boeing, Pengiriman Mulai 2029
- OTT KPK: Uang Ratusan Juta Disita, Bupati Rejang Lebong Jadi Tersangka
- THR ASN 2026 Mulai Cair, Kemenkeu Salurkan Rp11,16 Triliun
Advertisement
27 Lurah Gunungkidul Wajib Lapor LHKPN, Tujuh Belum Serahkan
Advertisement
Advertisement
Berita Populer
- Ini Golongan Kendaraan yang Bisa Melewati Ruas Tol Purwomartani Jogja
- Siaga Bencana Jogja Diperpanjang hingga 31 Maret, 98 Kejadian Tercatat
- Tips Mudik Aman: Pakar Ingatkan Bahaya Roof Box Berlebih
- Kapal Tongkang Tabrak 7 Rumah di Demak, 12 Warga Mengungsi
- Pemkab Bantul Targetkan 875 Bidang Pematokan Tanah Kalurahan 2026
- Habitat Komodo Flores Perlu Diperluas, Dosen UGM Ingatkan Ancaman
- 14 Ton Daging Ayam Surabaya Ditolak di Jayapura karena Tercemar
Advertisement
Advertisement
