Advertisement
Corona Tak Terkendali, RS Swasta Tanpa Akreditasi Boleh Rawat Pasien Covid-19
Ilustrasi - Antara
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA – Pemerintah Pusat merekomendasikan pemerintah daerah (pemda) untuk tidak memberlakukan hal-hal yang berlaku dalam kondisi normal selama pandemi Covid-19.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Ditjen P2P Kementerian Kesehatan (Kemenkes) Siti Nadia Tarmizi mengatakan pemda dapat memberikan izin kepada rumah sakit swasta yang tidak memiliki akreditasi.
Advertisement
"Kami membuat rekomendasi ke pemerintah daerah agar dalam situasi pandemi, hal-hal yang berlaku dalam kondisi normal bisa tidak diberlakukan. Salah satunya, untuk rumah sakit yang belum terakreditasi, yang tetap dapat melayani pasien Covid-19," ujar Nadia kepada JIBI, Senin (28/12/2020).
Selanjutnya, kewenangan untuk merawat pasien Covid-19 juga didorong agar diberikan oleh pemda ke rumah sakit swasta lainnya seiring dengan munculnya pertimbangan pemerintah untuk mengantisipasi pelonjakan kasus Covid-19 setelah masalah liburan Natal dan Tahun Baru (nataru).
Sebelumnya, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memprediksi tren peningkatan kasus positif Covid-19 setelah masa libur panjang mencapai 25-40 persen. Bahkan, peluang terjadinya kenaikan yang lebih tinggi disebut cukup besar sehingga antisipasi merupakan salah satu langkah penanganan yang dinilai sangat vital.
Jajaran pemda selaku Kepala Tim Satgas Penanganan Covid-19 di daerah, lanjutnya, diminta mengantisipasi salah satunya dengan memaksimalkan ruangan di rumah sakit swasta untuk merawat pasien Covid-19.
Sementara untuk perihal pembiayaan, tambah Nadia, sepenuhnya akan disediakan oleh Pemerintah Pusat.
"Jika tidak memungkinkan, pemerintah akan membuat tenda-tenda darurat dengan bantuan Badan Nasional Penanggulangan Bencana [BNPB]," jelasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Imigrasi Gagalkan Haji Nonprosedural, 42 WNI Dicegah Berangkat
AS Tutup Misi di Gaza, Stabilitas Baru Disiapkan
BMKG Peringatkan Hujan Lebat dan Angin Kencang Hari Ini
Longsor Proyek PLTA Upper Cisokan, BPBD Pastikan Nihil Korban
Advertisement
Longsor Pacitan Rusak 4 Rumah, Kerugian Belasan Juta
Waspada! Undangan Bimtek BGN 2026 Ternyata Hoaks
Kericuhan May Day Bandung, Sejumlah Pelaku Diamankan
Tujuh Penambang Emas Ilegal di Jambi Ditangkap Polisi
Pesawat Cessna Jatuh di Texas, 5 Orang Tewas
Advertisement
IKA FK Unsri Kawal Kasus Dokter Internship Meninggal, Ini Alasannya
Kebijakan Baru Prabowo di Hari Buruh, Dari Desa hingga Driver Online
Balita Tewas Diduga Jatuh dari Lantai 3 RS di Madiun, Polisi Selidiki
DPR Siapkan Command Center untuk Konflik Agraria, Ini Tujuannya
Jamaah Haji RI Mulai Umrah Wajib di Masjidil Haram
Advertisement
DPR Usul SPT Pribadi Diperpanjang hingga Mei 2026
Berita Pilihan
- Batas Lapor SPT 30 April, Telat Kena Denda Rp100.000
- Terjebak di Lantai 23, Ini Pesan di Baju Selamatkan Penghuni Kebakaran
- KUR Perumahan Tembus Rp14 Triliun, Pemerintah Genjot Kota Satelit
- Kasus Penganiayaan Balita di Daycare Aceh, Pemkot: Hanya 6 TPA Berizin
- Usulan Kurikulum Keselamatan Transportasi Muncul Usai Tragedi Bekasi
Advertisement
Advertisement
Thailand Bakal Hapus Bebas Visa, Turis Wajib Verifikasi Saldo Keuangan
Advertisement
Berita Populer
- Mobil Tertabrak Kereta di Grobogan, 4 Tewas Termasuk Anak Balita
- IKA FK Unsri Kawal Kasus Dokter Internship Meninggal, Ini Alasannya
- Aksi May Day di Jogja Dibatasi, Massa Tak Bisa ke Titik Nol
- DPR Usul SPT Pribadi Diperpanjang hingga Mei 2026
- Kericuhan May Day Bandung, Sejumlah Pelaku Diamankan
- May Day Sleman Meriah, Ada Cukur Gratis untuk Pekerja
- Kebijakan Baru Prabowo di Hari Buruh, Dari Desa hingga Driver Online
Advertisement
Advertisement
