Advertisement
JK-Rizal Ramli Berseteru, Ini yang Seharusnya Dilakukan Presiden Jokowi
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai tidak perlu menanggapi perseteruan Jusuf Kalla dan Rizal Ramli.
“Presiden tak perlu klarifikasi karena tidak terlampau penting. Itu kan cerita masa lalu saja, tak terlampau relevan dibahas. Ga ngefek juga terhadap situasi saat ini,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada JIBI, Minggu (8/11/2020).
Advertisement
Sebelumnya, melalui akun Youtube Karni Ilyas Club, Jusuf Kalla dan Rizal Ramli menyampaikan keterangan yang saling bertolak belakang terkait relasi keduanya.
Kalla menyebut ekonom senior Rizal Ramli tidak diperhitungkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama.
“Waktu zaman Jokowi [periode pertama], [Rizal Ramli] tidak diperhitungkan juga,” kata JK kepada Karni Ilyas.
Bahkan JK menyebutkan, ketika menjadi Menko Perekonomian Rizal Ramli tidak mampu memimpin orang. JK menyebutkan banyak menteri tidak mau hadir saat diundang rapat oleh Rizal Ramli.
“Kalau rapat menko, jarang mau hadir menteri itu di bawah dia. Tidak ada yang hadir kalau dia panggil rapat, hanya dikirim dirjennya saja karena tidak bisa pimpin orang,” jelas JK.
Pernyataan JK tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Rizal Ramli kepada Karni dua pekan sebelumnya.
Rizal menyebut dua orang yang terganggu ketika dirinya menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam kabinet periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.
“Tapi memang, ada dua orang yang terganggu. Satu Pak JK, yang biasanya sangat dominan, sangat didengarkan di sidang kabinet, begitu ada saya [di kabinet] bubar, karena Pak Jokowi lebih dengar saya,” kata Rizal Ramli kepada Karni Ilyas, dikutip dari YouTube Karni Ilyas, Jumat (23/10/2020).
Kedua, sambungnya, adalah orang-orang terkait kasus reklamasi teluk Jakarta.
Saat itu, Rizal memutuskan untuk melalukan moratorium karena menurutnya sejumlah peraturan terkait reklamasih masih tumpang tindih.
“Saya waktu itu putuskan karena peraturannya masih tumpang tindih, kita moratorium dulu sembari kita pelajari yang tidak membahayakan go ahead, yang terlalu membahayakan [karena deket power station] dan sebagainya itu kita setop,” ungkap Rizal.
Pengusaha-pengusaha di balik proyek reklamasi tersebut dinilai Rizal merasa terganggu sehingga melakukan berbagai cara untuk melengserkannya dari jabatan Menko Kemaritiman.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Berita Lainnya
- Tak Lagi Internasional, Bandara Adi Soemarmo Turun Kelas Berstatus Domestik
- Berkeliaran di Bandara Berhari-hari, Seekor Orang Utan Diamankan BKSDA
- Ada Pemeliharaan, Cek Jadwal Pemadaman Listrik Kulon Progo Hari Ini (27/4/2024)
- Manfaatkan Layanan Cicilan Dana Bulanan, Begini Cara Sulap Utang agar Untung
Berita Pilihan
- Siap-Siap! Penerapan SLFF di Tol Sebelum Oktober 2024
- Ditanya soal Kemungkinan Maju di Pilkada, Kaesang Memilih Ini
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Meningkatkan Perlindungan dari Penyakit Menular, Jemaah Calon Haji Disarankan Vaksin
- Dugaan Pelanggaran Wewenang, Wakil Ketua KPK Laporkan Anggota Dewas
Advertisement
Simak! Jalur Trans Jogja Lengkap, ke UGM, UNY, Rumah Sakit dan Tempat Wisata
Advertisement
Sandiaga Tawarkan Ritual Melukat ke Peserta World Water Forum di Bali
Advertisement
Berita Populer
- Penetapan Caleg Terpilih di DIY Menunggu BRPK Mahkamah Konsitusi
- Surya Paloh Enggan Jadi Oposisi dan Pilih Gabung Prabowo, Ini Alasannya
- Izin Tinggal Peralihan Jembatani Proses Transisi Izin Tinggal WNA di RI
- Satuan Pendidikan Diwajibkan Memperhatikan Kebutuhan Siswa dengan Kondisi Khusus
- Gaji Prabowo-Gibran Saat Sudah Menjabat, Ini Rinciannya
- Iuran Pariwisata Masuk ke Tiket Pesawat, Ini Kata Menteri Pariwisata
- KASD Sebut Penggantian Istilah dari KKB ke OPM Ada Dampaknya
Advertisement
Advertisement