JK-Rizal Ramli Berseteru, Ini yang Seharusnya Dilakukan Presiden Jokowi

Rizal Ramli (kanan) - Antara/Aprillio Akbar
08 November 2020 20:37 WIB Aprianus Doni Tolok News Share :

Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo dinilai tidak perlu menanggapi perseteruan Jusuf Kalla dan Rizal Ramli.

“Presiden tak perlu klarifikasi karena tidak terlampau penting. Itu kan cerita masa lalu saja, tak terlampau relevan dibahas. Ga ngefek juga terhadap situasi saat ini,” kata Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno kepada JIBI, Minggu (8/11/2020).

Sebelumnya, melalui akun Youtube Karni Ilyas Club, Jusuf Kalla dan Rizal Ramli menyampaikan keterangan yang saling bertolak belakang terkait relasi keduanya.

Kalla menyebut ekonom senior Rizal Ramli tidak diperhitungkan Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) pada periode pertama.

“Waktu zaman Jokowi [periode pertama], [Rizal Ramli] tidak diperhitungkan juga,” kata JK kepada Karni Ilyas.

Bahkan JK menyebutkan, ketika menjadi Menko Perekonomian Rizal Ramli tidak mampu memimpin orang. JK menyebutkan banyak menteri tidak mau hadir saat diundang rapat oleh Rizal Ramli.

“Kalau rapat menko, jarang mau hadir menteri itu di bawah dia. Tidak ada yang hadir kalau dia panggil rapat, hanya dikirim dirjennya saja karena tidak bisa pimpin orang,” jelas JK.

Pernyataan JK tersebut bertolak belakang dengan pernyataan Rizal Ramli kepada Karni dua pekan sebelumnya.

Rizal menyebut dua orang yang terganggu ketika dirinya menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dalam kabinet periode pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla.

“Tapi memang, ada dua orang yang terganggu. Satu Pak JK, yang biasanya sangat dominan, sangat didengarkan di sidang kabinet, begitu ada saya [di kabinet] bubar, karena Pak Jokowi lebih dengar saya,” kata Rizal Ramli kepada  Karni Ilyas, dikutip dari YouTube Karni Ilyas, Jumat (23/10/2020).

Kedua, sambungnya, adalah orang-orang terkait kasus reklamasi teluk Jakarta.

Saat itu, Rizal memutuskan untuk melalukan moratorium karena menurutnya sejumlah peraturan terkait reklamasih masih tumpang tindih.

“Saya waktu itu putuskan karena peraturannya masih tumpang tindih, kita moratorium dulu sembari kita pelajari yang tidak membahayakan go ahead, yang terlalu membahayakan [karena deket power station] dan sebagainya itu kita setop,” ungkap Rizal.

Pengusaha-pengusaha di balik proyek reklamasi tersebut dinilai Rizal merasa terganggu sehingga melakukan berbagai cara untuk melengserkannya dari jabatan Menko Kemaritiman.

Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia