Advertisement
HASIL SURVEI: Tren Demokrasi di Indonesia Merosot Selama Pandemi
Ilustrasi demokrasi. - nigerianeye.com
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Sebuah survei belum lama ini dilakukan untuk mengukur tren demokrasi di Indonesia.
Tren dukungan terhadap sistem demokrasi di Indonesia di masa Pandemi Covid-19 mengalami penurunan. Hal itu diketahui berdasar hasil survei teranyar yang dilakukan oleh Indikator Politik Indonesia bertajuk 'Politik, Demokrasi, dan Pilkada di Era Pandemi'.
Advertisement
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi mengungkapkan bahwa tren dukungan terhadap demokrasi di Indonesia di masa pendemi Covid-19 khusunya pada September 2020 mencapai angka 62,4 persen. Angka tersebut cenderung mengalami kemerosotan jika dibandingkan hasil survei pada Februari 2020 yang mencapai angka 72,9 persen.
BACA JUGA: Layanan BPJS Kesehatan di Masa Pandemi Dipermudah
"Ada penurunan dibanding bulan Februari, cukup lumayan turunnya," kata Burhanuddin dalam dalam sebuah diskusi virtual pada Minggu (24/10/2020).
Sementara itu, Burhanuddin mengungkapkan sebanyak 19,3 persen responden tidak peduli terhadap sistem pemerintahan apapun yang dianut Indonesia. Sedangkan, 11,1 persen responden menilai dalam keadaan tertentu bisa menerima sistem pemerintahan lain selain demokrasi.
"Jadi 62,4 persen responden seluruh Indonesia menyatakan bahwa walaupun tidak sempurna demokrasi adalah sistem pemerintahan terbaik. Ini kabar baik, bahwa terlepas dari situasi pandemi yang mendera, kita 'masih beriman' kepada demokrasi. Ini bagus," ujar Burhanuddin.
Sebagai informasi Indikator Politik Indonesia melakukan survei sejak tanggal 24 hingga 30 September 2020 dengan sampel sebanyak 1.200 responden yang dipilih secara acak dan diwawancarai melalui telepon. Adapun margin of error kurang lebih sebesar 2,9 persen dengan tingkat kepercayaan 95 persen.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Suara.com
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
