Advertisement
Ekonomi Sedang Sulit, Pemda Malah Endapkan Dana Rp239,5 Triliun
Menteri Keuangan Sri Mulyani - JIBI/Bisnis.com/Eusebio Chrysnamurti
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani mendorong pemerintah daerah (pemda) mempercepat penyerapan anggaran mengingat tingginya jumlah anggaran yang masih mengendap. Data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menunjukkan sampai September 2020 saldo kas anggaran yang masih mengendap di rekening pemda mencapai Rp239,5 triliun. Jumlah ini naik Rp12,4 triliun dibandingkan Agustus 2020 yang hanya tercatat saldo senilai Rp227,1 triliun.
"Kami terus memonitor output-nya, kami tidak ingin transfer ke daerah berhenti di rekening pemda," kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Selasa (19/10/2020).
Advertisement
BACA JUGA: Bantuan Segera Dicairkan, Ini Syarat dan Cara Daftar BLT UMKM Rp2,4 Juta
Sri Mulyani mengatakan bahwa percepatan penyerapan belanja daerah sangat membantu pemerintah dalam mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dia berharap pemerintah daerah terus melakukan akselerasi dan penyerapan anggaran tersebut bisa dikejar maksimal pada kuartal IV/2020.
"Ini kami harap bisa terkejar pada kuartal IV/2020 nanti, karena jumlahnya lebih dari Rp230 triliun," jelasnya.
Adapun, realisasi pendapatan dalam APBD sampai September 2020 mencapai Rp722,19 triliun. Jumlah ini terdiri atas realisasi pendapatan asli daerah (PAD) senilai Rp162,6 triliun, transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) senilai Rp523,4 triliun dan pendapatan lainnya senilai Rp36 triliun.
Sementara itu total belanja pemerintah daerah sampai September 2020 mencapai Rp575,4 triliun. Sri Mulyani menjelaskan bahwa realisasi PAD tertekan hingga minus 19,8% karena penurunan pajak yang diakibatkan oleh pandemi covid - 19.
"Secara persentase realisasi belanja APBD lebih baik dibandingkan September 2019," tukasnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
10 SD Tidak Dapat Murid Baru di Gunungkidul Tak Langsung Ditutup
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
