Advertisement
Jawab Tudingan Dalang Demo Tolak UU Cipta Kerja, SBY: Saya Jadi Korban
Susilo Bambang Yudhoyono - Instagram Ano Yudhoyono
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA - Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menanggapi tudingan membiayai demonstrasi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja.
SBY mengatakan dirinya tidak tahu mengapa dituduh seperti itu. Menurutnya, tuduhan semacam itu pernah ditujukan pada dirinya kepada demonstrasi besar 2017, dan kali ini tudingan tersebut kembali ditujukan pada dirinya.
Advertisement
"Saya ini orang tua, pernah berjuang sebagai prajurit 30 tahun, pernah di pemerintahan 15 tahun. Saya mengerti pemerintah ada masalah, dan harus dipecahkan. Kalau tiba-tiba muncul tuduhan seperti itu tidak baik. Makin subur fitnah, hoaks, dan tuduhan tidak berdasar," ujarnya dalam video yang diunggah di akun Youtube-nya, Senin (12/10/2020).
BACA JUGA: Spanduk KAMI Tunggangi Demo Omnibus Law Bertebaran, Ini Respons Petinggi Organisasi
Dia menyampaikan, apabila dirinya mempunyai kemampuan menggerakan masa sebegitu besar dan memiliki kekuatan finansial yang gede, tidak akan ada niat untuk mendorong aksi demonstrasi menolak UU Cipta Kerja.
Menurutnya, fitnah tersebut juga merendahkan elemen masyarakat karena dituding aksi ditunggangi karena diberi uang. "Mereka juga terhina, merasa dihina. Tuduhan itu tidak tidak kebenaran. Saya jadi korban."
Sebelumnya sempat beredar di media sosial bahwa demonstrasi besar digerakan oleh Cikeas, yang merujuk tempat tinggal SBY. Tudingan tersebut sempat viral dan menjadi trending topic di Twitter.
Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang juga Ketua Umum Golkar sempat melontarkan pernyataan bahwa demonstransi penolakan UU Cipta Kerja ditunggangi oleh kelompok tertentu. Hal serupa juga disampaikan oleh Menko Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
KPK: Ada Ketidaksingkronan RUU KUHAP dan UU KPK
Advertisement
KEK Batang Harus Jadi Jantung Ekonomi Nasional
Gunung Lewotobi Laki-laki Alami Dua Kali Letusan pada Jumat
Kejaksaan Agung Periksa Lagi Nadiem Makarim pada 15 Juli 2025
Begini Alur Kuota Haji 2026 dari Arab Saudi untuk Indonesia, Kata Istana
Aceh Diguncang Gempa Magnitudo 5,1, Begini Penjelasan BMKG
Advertisement
Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
Advertisement
Berita Pilihan
- Penerima Bansos Terlibat Judol, Wakil Ketua MPR: Layak Diganti
- Top Ten News Harianjogja.com, Sabtu 12 Juli 2025: Dari Tom Lembong Sampai Harganas
- Pangkas Birokrasi Federal, Donald Trump Pecat 1.300 Pegawai Departemen Luar Negeri
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
Advertisement
Jalan Trisik Penghubung Jembatan Pandansimo di Kulonprogo Rusak Berat Akibat Truk Tambang
Advertisement
Tren Baru Libur Sekolah ke Jogja Mengarah ke Quality Tourism
Advertisement
Berita Populer
- BGN Minta Anggaran Makan Bergizi Gratis Ditambah Jadi Rp335 Triliun
- Polda Metro Jaya Targetkan Penyelidikan Kasus Kematian Diplomat Staf Kemenlu Rampung dalam Sepekan
- Hasil Penulisan Ulang Sejarah Bakal Diuji Publik 20 Juli 2025
- Tersangka Korupsi Minyak Mentah Riza Chalid Diduga Sudah Berada di Singapura, Kejagung Masukkan ke Daftar Cekal
- Kasus Chromebook, Kejaksaan Agung Menggeledah Kantor GoTo dan Menyita Ratusan Dokumen
- Jumlah Penduduk Indonesia Capai 286,69 Juta Jiwa per Juni 2025, Terbanyak Laki-Laki
- Jaksa Sebut Tom Lembong Tak Terima Uang, Tapi Kebijakannya Untungkan 10 Pihak
Advertisement
Advertisement
