Ini Regulasi yang Hambat Investasi Energi Terbarukan
Permen ESDM No 50/2017 dan perubahannya masih tidak menarik bagi para investor.
Ilustrasi/Freepik
Harianjogja.com, JAKARTA - Gedung DPR di Senayan, Jakarta, akan ditutup alias lockdown untuk sementara waktu setelah 18 anggota DPR dan 40 staf dinyatakan positif Covid-19.
Wakil Ketua DPR Azis Syamsudin mengatakan Gedung DPR harus ditutup lantaran sudah banyak anggota dan staf yang terpapar virus Corona. “Pilihan lockdown karena sudah banyak yang terpapar. Ya intinya supaya penyebarannya tidak meluas,” katanya di Gedung DPR, Selasa (6/10/2020).
BACA JUGA: Sekjen DPR Beri Penjelasan Aksi Puan Maharani Matikan Mik yang Kini Viral
DPR rencananya mempercepat reses atau kunjungan ke daerah pemilihan. Langkah ini diambil untuk mengurangi risiko penyebaran Corona.
Namun, Azis tidak mengungkapkan detail anggota yang terkena Covid-19. Dia mengaku tidak tahu menahu daftar tersebut. Dia menyebut data tersebut hanya diketahui oleh Sekretaruat Jenderal DPR.
Azis tak menyebutkan secara detail kapan dan sampai kapan Gedung DPR akan di-lockdown. Dia meminta masyakarat tetap mengenakan masker, mencuci tangan menggunakan sabun, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Harian Jogja, dan edisi cetak versi elektronik kami hadir di Epaper Harian Jogja.
Sumber : JIBI/Bisnis Indonesia
Permen ESDM No 50/2017 dan perubahannya masih tidak menarik bagi para investor.
Gempa Sukabumi Magnitudo 4,5 mengguncang Jawa Barat akibat aktivitas sesar aktif bawah laut, BMKG pastikan belum ada gempa susulan.
DPAD DIY mengakuisisi untuk mengelola arsip termasuk arsip pribadi, seniman, budayawan dan arsip-arsip yang menyimpan memori kolektif.
Identitas 11 bayi yang ditemukan di Pakem Sleman masih ditelusuri Pemkab Sleman untuk penerbitan dokumen resmi dan asal-usul bayi.
Bank Indonesia mencatat pertumbuhan utang luar negeri Indonesia triwulan I 2026 melambat, dengan rasio ULN terhadap PDB turun menjadi 29,5 persen.
KPK menjadwalkan ulang pemeriksaan Muhadjir Effendy dalam kasus dugaan korupsi kuota haji setelah saksi meminta penundaan.