Advertisement
Puan Maharani: Omnibus Law Bermanfaat Bagi Bangsa dan Negara
Puan Maharani. (JIBI - Nicolous Irawan)
Advertisement
Harianjogja.com, JAKARTA--Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI memberikan ruang untuk mengatasi masalah lapangan kerja dalam pembahasan RUU Cipta Kerja agar tidak ada satu pihak dirugikan atas keberadaan RUU tersebut.
Menurut dia, terkait klaster tenaga kerja dalam RUU Ciptaker, DPR RI menerima masukan dari masyarakat dan buruh, pemerintah, serta dari investor dalam pembahasannya.
Advertisement
BACA JUGA : Tetap Taat Protokol, Mahasiswa di Jogja Turun ke Jalan
"Tujuannya adalah bagaimana bisa memberikan ruang dalam mengatasi lapangan kerja, jangan ada satu pihak dirugikan, namun ada pihak yang lebih diuntungkan. Omnibus Law ini nantinya akan bermanfaat bagi bangsa dan negara," kata Puan dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (30/9/2020).
Puan memastikan pembahasan Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan dilakukan secara cermat, transparan, dan terbuka pada masukan masyarakat. Dia menegaskan bahwa Omnibus Law bukan hanya untuk pemerintah saat ini, tetapi untuk kepentingan bangsa dan negara saat ini dan di masa depan.
"Saya memantau perkembangan pembahasan RUU Cipta Kerja, bukan hanya klaster tenaga kerja namun semua klaster yang harus dibahas hati-hati, cermat, dan transparan, dan tentu membawa manfaat yang baik," katanya.
BACA JUGA : Tolak Omnibus Law, Empat Pemuda Jogja Naik Sepeda ke
Terkait apakah Omnibus Law RUU Cipta Kerja akan disahkan pada Oktober 2020, Puan menyatakan belum dapat memastikan waktu pengesahannya karena RUU tersebut masih dibahas di Badan Legislasi DPR RI.
Dia meminta semua pihak menunggu hasil dari pembahasan Baleg karena saat ini masih dibahas dan bagaimana akhirnya tentu akan dicermati.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Sumber : Antara
Advertisement
Berita Lainnya
Advertisement
IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
Kasus Tendangan Kungfu, Pemain Putra Jaya Dihukum Seumur Hidup
Retret Kabinet, Prabowo Singgung PKB Sambil Berseloroh
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Bekasi 40 Hari
Advertisement
Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
Prabowo Ungkap Alasan Retret Kabinet di Hambalang Awal 2026
Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
Pakar Nilai Serangan AS ke Venezuela Bukti Lemahnya PBB
Advertisement
Demokrat Laporkan Sejumlah Akun di Medsos Terkait Hoaks soal SBY
Modus Liquid Vape, BNN Ungkap Lab Narkoba Jaringan Global di Ancol
Prabowo Gelar Retret Kabinet di Hambalang, Evaluasi Program Prioritas
Pergerakan Tanah Masih Terjadi di Lokasi Sinkhole Situjua Sumbar
Polisi Kerahkan 1.060 Personel Jaga Aksi Buruh Hari Ini di Jakarta
Advertisement
Aturan Baru Visa AS 2026, 13 Negara Wajib Jaminan Rp235 Juta
Berita Pilihan
- IAGI Ungkap Dua Penyebab Dugaan Sinkhole di Limapuluh Kota
- Indonesia Larang Impor Daging Babi dari Spanyol akibat Wabah ASF
- Bareskrim Selidiki Dugaan Kejahatan Lingkungan di Banjir Bandang Aceh
- Kim Jong Un Klaim Uji Rudal Hipersonik Respons Situasi Global
- Venezuela Bergejolak Usai Maduro Ditangkap Pasukan AS
Advertisement
DPRD DIY Tolak Pilkada Lewat DPRD, Dinilai Hilangkan Hak Rakyat
Advertisement
Korea Selatan Perpanjang Bebas Biaya Visa hingga Juni 2026
Advertisement
Berita Populer
- Gaji UMR Cepat Habis, Ini Strategi Atur Keuangan 2026
- Starting XI Kendal Tornado FC vs PSS, Super Elja Tanpa 2 Pemain Asing
- Experience Economy Diprediksi Menguat, Jogja Punya Modal Besar
- Warga Titip Sampah ke Pasar di Kulonprogo, Volume Melonjak 20 Persen
- Bhayangkara Presisi Lampung Tekuk Dewa United 1-0
- Ribuan Wajib Pajak Lapor SPT Lewat Coretax Awal 2026
- Wisata Klaten Tumbuh, Kunjungan 2025 Tembus 7,5 Juta
Advertisement
Advertisement
